Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) menegaskan TNI dan Polri harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan jurnalis terkait pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi Ajun Komisaris Sulman Azis yang mengatakan dirinya mendapat arahan oleh Kapolres Kabupaten Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk menggalang dukungan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019
Menurut Jokowi, sebagai anggota TNI-Polri, mereka sudah wajib menjaga sikap netral dalam kontestasi pemilu, baik itu pemilihan legislatif, kepala daerah, maupun pemilihan presiden.
“Enggak sekali dua kali saya sampaikan di Rapim TNI Polri. Di rapat-rapat TNI dan Polisi, saya sampaikan bahwa politik TNI dan Polri adalah politik negara. Harus bisa menjaga netralitas, sudah jelas sekali,” ujar Jokowi di Gedung Aimas Convention Center (ACC), Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Selasa (1/4) malam.
Baca juga: Panglima TNI Jamin Keamanan Pemilih
Sulman menyatakan dirinya diancam akan dimutasi jika paslon nomor 1 kalah di daerahnya.
Namun, belakangan, Sulman meralat pernyataannya bahwa hal tersebut tidak benar. Pernyataan yang terlontar darinya terkait ketidaknetralan kepolisian dalam pemilu dilatarbelakangi oleh persoalan pribadinya dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna. (OL-3)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved