Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
JARINGAN Satu Matahari merupakan komunitas warga Muhammadiyah, khususnya di wilayah DKI Jakarta, menyatakan dukungan bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Jaringan Satu Matahari yang dibentuk mendukung paslon 01 bukan ingin berhadap-hadapan dengan pendukung paslon 02. Jaringan Satu Matahari bermaksud dalam hal berpolitik tetap berfastabiqul khooirot, beriringan berdampingan bukan berhadap-hadapan," kata Ali Mothohirin, Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga DPP Pemuda Muhammadiyah pada Deklarasi Jaringan Matahari Muhammadiyah Milenial Dukung Paslon 01 Jokowi-Amin di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (31/3) kemarin.
Melalui keterangan pers yang diterima Senin (1/4), Ali mengutarakan, pada hakikatnya hak pilih merupakan hak dasar setiap warga negara yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, terlepas itu anggota Muhammadiyah atau bukan.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Indonesia Dihormati hingga Terpilih di DK PBB
"Muhammadiyah pada prinsipnya adalah payung besar bagi para warganya yang memiliki pandangan plural dalam berpolitik, karena pilihan politik adalah ranah privat," cetusnya.
Jaringan Satu Matahari, lanjut Ali, tetap senantiasa mengajak segenap bangsa bahwa Pemilihan Umum Legislatif maupun Presiden ini merupakan ranah muammalat duniawiyah dan wadah pendewasaan anak bangsa dalam berdemokrasi dan tidak setuju dengan pandangan yang digiring kepada surga dan neraka, halal dan haram.
"Jadi pada hari pencoblosan Pilpres 17 April mendatang, insya Allah kami memilih paslon 01 Jokowi-Amin," pungkasnya. (OL-9)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved