Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) Lukman Edy menilai wacana berlebaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disuarakan capres 02 Prabowo Subianto, merupakan istilah lain dari wisata Al Maidah pada Pilkada DKI 2017 yakni adanya suatu kelompok pendukung yang melakukan intimidasi demi menghalalkan segala cara untuk menang.
Acara berlebaran yang dikemukakan Prabowo, menurut Edy, bukan merupakan acara silaturahmi layaknya lebaran yang biasa dilakukan melainkan kumpulan pendukung 02 untuk cenderung mengintimidasi para pendukung paslon 01.
"Narasi berlebaran di TPS yang dikemukakan Prabowo menurut kami adalah sebuah bentuk kecenderungan untuk melakukan intimidasi dengan gaya orde baru," ujar Edy dalam siaran persnya, Sabtu (30/3).
Hal ini, kata dia, mengingatkan kita semua pada memori Orde Baru, intimidasi dan tekanan kepada publik agar memenangkan Soeharto untuk terus terpilih menjadi Presiden.
"Kami melihat hal ini sebagai bentuk respon atas Rabu Putih yang dikemukakan Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf, pihak oposisi cenderung mengambil sikap resisten dan membuka kemungkinan para pendukungnya untuk mengintimidasi calon pemilih di TPS." ujar Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut.
Baca juga: Prabowo Tuding ada Kecurangan Jelang Pemilu
Seperti ramai diwartakan, Prabowo meminta para pendukungnya berlebaran di TPS pada 17 April mendatang. Hal itu dia sampaikan saat berkampanye di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/3). Prabowo meminta para pendukungnya membawa lontong, ketupat, sarung dan tikar.
Anggota Bawaslu Mochammad Afif mengingatkan semua pihak untuk tidak mengintimidasi dan mobilisasi massa di TPS saat 17 April nanti.
"Yang tidak boleh kalau ada intimidasi dan mobilisasi. Kita nggak tahu praktiknya nanti seperti apa," kata Afif kepada wartawan.(RO/OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved