Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo -Ma’ruf Amin membantah adanya anggapan dana yang diamankan Komisi Kembarantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso untuk serangan fajar pemilihan presiden (pilpres).
TKN menilai, kabar tersebut merupakan fitnah.
"Berita-berita fitnah luar biasa hari ini, dibilang ini ada hubungan dengan pilpres," kata Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir di Jakarta, Jumat (29/3).
Erick menegaskan, dana yang diamankan KPK dalam OTT jelas tidak ada hubungannya dengna Pilpres 2019. Ia menyebut dari keterangan KPK, dana tersebut merupakan dana yang akan digunakan dalam Pileg 2019.
"Nah kembali, yang menyebar berita fitnah tidak mungkin kita, masa kita menusuk diri sendiri," katanya.
Erick kembali meminta semua pihak untuk memisahkan permasalahan pribadi dengan TKN, sama seperti kasus OTT Ketua Umum PPP Romahurmuzy.
Baca juga : Bawaslu: Kasus Bowo Sidik, Jadi Peringatan Soal Politik Uang
Dia mengimbau semua pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang berlaku.
"Bedakan antara pribadi dan pilpres dan terbukti hari ini, sama kaya kemarin, saya tidak mau berasumsi. KPK sudah membuat statement bahwa tidak ada hubungan dengan pilpres tetapi pileg," katanya.
KPK menemukan 84 kardus yang berisikan uang senilai Rp8 miliar. Uang itu dipecah dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu dan dimasukan dalam 400.000 amplop.
Puluhan kardus itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso.
Bowo merupakan anggota DPR yang berencana mencalonkan diri kembali sebagai caleg DPR RI Pemilu 2019 Dapil Jateng II.
Uang itu diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan 'serangan fajar' terkait pencalonannya sebagai caleg. (OL-8)
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved