Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo -Ma’ruf Amin membantah adanya anggapan dana yang diamankan Komisi Kembarantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso untuk serangan fajar pemilihan presiden (pilpres).
TKN menilai, kabar tersebut merupakan fitnah.
"Berita-berita fitnah luar biasa hari ini, dibilang ini ada hubungan dengan pilpres," kata Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir di Jakarta, Jumat (29/3).
Erick menegaskan, dana yang diamankan KPK dalam OTT jelas tidak ada hubungannya dengna Pilpres 2019. Ia menyebut dari keterangan KPK, dana tersebut merupakan dana yang akan digunakan dalam Pileg 2019.
"Nah kembali, yang menyebar berita fitnah tidak mungkin kita, masa kita menusuk diri sendiri," katanya.
Erick kembali meminta semua pihak untuk memisahkan permasalahan pribadi dengan TKN, sama seperti kasus OTT Ketua Umum PPP Romahurmuzy.
Baca juga : Bawaslu: Kasus Bowo Sidik, Jadi Peringatan Soal Politik Uang
Dia mengimbau semua pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang berlaku.
"Bedakan antara pribadi dan pilpres dan terbukti hari ini, sama kaya kemarin, saya tidak mau berasumsi. KPK sudah membuat statement bahwa tidak ada hubungan dengan pilpres tetapi pileg," katanya.
KPK menemukan 84 kardus yang berisikan uang senilai Rp8 miliar. Uang itu dipecah dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu dan dimasukan dalam 400.000 amplop.
Puluhan kardus itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat anggota DPR, Bowo Sidik Pangarso.
Bowo merupakan anggota DPR yang berencana mencalonkan diri kembali sebagai caleg DPR RI Pemilu 2019 Dapil Jateng II.
Uang itu diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan 'serangan fajar' terkait pencalonannya sebagai caleg. (OL-8)
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved