Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berpesan kepada masyarakat yang hendak berlibur pada 17 April agar terlebih dulu menyalurkan hak pilihnya ke tempat pemungutan suara (TPS).
"Kalau mau berlibur, silakan nyoblos dulu. Jam 8, jam 9 kan bisa nyoblos, setelah itu langsung terbang, silakan," ujarnya di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/3).
Ia kembali mengimbau kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kontestasi politik lima tahunan itu. Setiap kali berkunjung ke daerah, kata Presiden, ia selalu menggemakan jangan golput. Karena, negara telah mengeluarkan dana besar untuk menyelenggarakan pemilu.
"Pemilu ini, pileg, pilpres menghabiskan biaya yang triliunan. Sangat rugi besar kalau tidak menggunakan hak pilih kita, karena ini menentukan arah negara ke depan," imbuhnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Liburannya Setelah 17 April Saja
Hasil survei lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan sebanyak 7% dari pemilih tetap atau DPT (sekitar 13 juta orang) berniat berlibur pada hari pencoblosan. Alasannya, penyelenggaraan pemilu ini dilakukan mendekati libur panjang.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved