Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Survei Charta Politika merilis hasil riset elektabilitas pasangan capres-cawapres yang menunjukkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul 53,6%, unggul jauh dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapatkan angka 35,4%.
Charta Politica bahkan memprediksi hasil akhir Pemilu 2019 bakal dimenangi oleh paslon nomor urut 01 dengan perolehan suara 60,2%, sedangkan paslon nomor urut 02 hanya 39,8%,
Saat ditanyakan tanggapannya soal publikasi riset itu, Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyatakan pihaknya takkan terbuai dengan hasil tersebut.
Dirinya dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin akan terus bekerja keras memaksimalkan suara kemenangan dalam pemilu.
"Gas pol, tetap gas pol," ujar Ma'ruf sambil tersenyum di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Gas pol adalah ungkapan di kalangan anak muda untuk menggambarkan semangat untuk terus berada di kecepatan yang tinggi.
Menurut Ma'ruf, saat ini memang sudah terlalu banyak lembaga riset yang menyampaikan hasil surveinya. Banyak yang menyebut selisih elektabilitas paslon 01 dan 02 di atas 20 persen, ada juga yang menyebut di bawah. Umumnya selisih kemenangan Jokowi-Ma'ruf adalah di 19-20 persen.
Namun, TKN Jokowi-Amin dipastikannya tidak terpengaruh oleh survei. Sebab yang digenjot terus adalah agar terus bersemangat untuk bekerja.
"Kita akan terus genjot di 20 hari terakhir ini. Kita akan mengoptimalkan kampanye. Baik kampanye indoor maupun outdoor," tandas Ma'ruf. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved