Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
MAYORITAS responden survei Charta Politika menyatakan puas atas kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu berkisar pada angka 65,9%.
"Evaluasi kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, sebanyak 65,9% responden menilai puas dan 29,8% menyatakan tidak puas," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/3).
Dia menjelaskan 65,9% tersebut terdiri dari 51,1% menyatakan cukup puas dan 14,8% sangat puas. Sementara, dari angka 29,8% yang tidak puas atas kinerja Pemerintahan Jokowi, terdiri dari 27,1% menyatakan kurang puas dan 2,6% tidak puas sama sekali.
Dia juga menjelaskan kinerja pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi yaitu 62,9% dan tidak puas 28,5%.
"Di sisi pemberantasan korupsi, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 59,4% dan 28,7% menyatakan tidak puas. Kepuasan masyarakat di isu keamanan dan penegakan hukum sebesar 57,8% serta yang menyatakan tidak puas sebesar 31,5%," tuturnya.
Baca juga: Survei Charta Politika Sebut Prabowo-Sandi belum Berpengalaman
Yunarto menjelaskan pula, dari isu harga kebutuhan pokok, mayoritas responden atau sebesar 48,8% menyatakan tidak puas atas kinerja Jokowi dan 43,8% menyatakan puas. Dia menilai persoalan yang dihadapi masyarakat di negara mana pun ada kecenderungan yang sama, yaitu ada bias ekonomi karena pemilih akan merepresentasikan diri sebagai makhluk ekonomi.
"Persoalan yang dianggap paling pokok yang dihadapi, mayoritas masyarakat menyatakan harga kebutuhan pokok dan kesulitan mencari lapangan kerja," ungkapnya.
Yunarto mengatakan isu harga-harga kebutuhan pokok mahal menjadi persoalan yang dinilai masyarakat dihadapi saat ini, dengan persentase sebesar 36,3%. Dalam persoalan susah mencari lapangan kerja, menurut dia, menempati posisi kedua yaitu dengan persentase 17% yang dinilai masyarakat dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
Lalu persoalan biaya pendidikan dasar dan menengah yang mahal sebesar 8,3%, biaya berobat yang mahal sebesar 5,5% dan persoalan konflik antarumat beragama sebesar 3,8%.
Survei Charta Politika tersebut dilakukan dari 1-9 Maret 2019 dengan melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 2.000 orang yang sudah 17 tahun atau terdaftar sebagai pemilih.
Metode penarikan sampel dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved