Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
MAYORITAS responden survei Charta Politika menyatakan puas atas kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu berkisar pada angka 65,9%.
"Evaluasi kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, sebanyak 65,9% responden menilai puas dan 29,8% menyatakan tidak puas," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/3).
Dia menjelaskan 65,9% tersebut terdiri dari 51,1% menyatakan cukup puas dan 14,8% sangat puas. Sementara, dari angka 29,8% yang tidak puas atas kinerja Pemerintahan Jokowi, terdiri dari 27,1% menyatakan kurang puas dan 2,6% tidak puas sama sekali.
Dia juga menjelaskan kinerja pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi yaitu 62,9% dan tidak puas 28,5%.
"Di sisi pemberantasan korupsi, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 59,4% dan 28,7% menyatakan tidak puas. Kepuasan masyarakat di isu keamanan dan penegakan hukum sebesar 57,8% serta yang menyatakan tidak puas sebesar 31,5%," tuturnya.
Baca juga: Survei Charta Politika Sebut Prabowo-Sandi belum Berpengalaman
Yunarto menjelaskan pula, dari isu harga kebutuhan pokok, mayoritas responden atau sebesar 48,8% menyatakan tidak puas atas kinerja Jokowi dan 43,8% menyatakan puas. Dia menilai persoalan yang dihadapi masyarakat di negara mana pun ada kecenderungan yang sama, yaitu ada bias ekonomi karena pemilih akan merepresentasikan diri sebagai makhluk ekonomi.
"Persoalan yang dianggap paling pokok yang dihadapi, mayoritas masyarakat menyatakan harga kebutuhan pokok dan kesulitan mencari lapangan kerja," ungkapnya.
Yunarto mengatakan isu harga-harga kebutuhan pokok mahal menjadi persoalan yang dinilai masyarakat dihadapi saat ini, dengan persentase sebesar 36,3%. Dalam persoalan susah mencari lapangan kerja, menurut dia, menempati posisi kedua yaitu dengan persentase 17% yang dinilai masyarakat dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
Lalu persoalan biaya pendidikan dasar dan menengah yang mahal sebesar 8,3%, biaya berobat yang mahal sebesar 5,5% dan persoalan konflik antarumat beragama sebesar 3,8%.
Survei Charta Politika tersebut dilakukan dari 1-9 Maret 2019 dengan melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 2.000 orang yang sudah 17 tahun atau terdaftar sebagai pemilih.
Metode penarikan sampel dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
PENGAMAT politik Adi Prayitno menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan total mendukung dan mengamankan jalan anaknya Kaesang Pangarep dalam perebutan kursi Ketua Umum PSI.
Jamiluddin menilai isu Jokowi ingin maju menjadi Ketum PSI hanya cek ombak. Ia mengatakan Jokowi ingin tahu seberapa besar para kader PSI masih mendukung dirinya.
Kaesang Pangarep mengeklaim akan banyak tokoh besar yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jika dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum.
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
LANGKAH Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipastikan pupus setelah Kaesang Pangarep mencalonkan diri.
Diyakini ketua umum PSI di masa mendatang tidak jauh dari keluarga Jokowi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved