Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
MAYORITAS responden survei Charta Politika menyatakan puas atas kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu berkisar pada angka 65,9%.
"Evaluasi kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi, sebanyak 65,9% responden menilai puas dan 29,8% menyatakan tidak puas," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/3).
Dia menjelaskan 65,9% tersebut terdiri dari 51,1% menyatakan cukup puas dan 14,8% sangat puas. Sementara, dari angka 29,8% yang tidak puas atas kinerja Pemerintahan Jokowi, terdiri dari 27,1% menyatakan kurang puas dan 2,6% tidak puas sama sekali.
Dia juga menjelaskan kinerja pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi yaitu 62,9% dan tidak puas 28,5%.
"Di sisi pemberantasan korupsi, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 59,4% dan 28,7% menyatakan tidak puas. Kepuasan masyarakat di isu keamanan dan penegakan hukum sebesar 57,8% serta yang menyatakan tidak puas sebesar 31,5%," tuturnya.
Baca juga: Survei Charta Politika Sebut Prabowo-Sandi belum Berpengalaman
Yunarto menjelaskan pula, dari isu harga kebutuhan pokok, mayoritas responden atau sebesar 48,8% menyatakan tidak puas atas kinerja Jokowi dan 43,8% menyatakan puas. Dia menilai persoalan yang dihadapi masyarakat di negara mana pun ada kecenderungan yang sama, yaitu ada bias ekonomi karena pemilih akan merepresentasikan diri sebagai makhluk ekonomi.
"Persoalan yang dianggap paling pokok yang dihadapi, mayoritas masyarakat menyatakan harga kebutuhan pokok dan kesulitan mencari lapangan kerja," ungkapnya.
Yunarto mengatakan isu harga-harga kebutuhan pokok mahal menjadi persoalan yang dinilai masyarakat dihadapi saat ini, dengan persentase sebesar 36,3%. Dalam persoalan susah mencari lapangan kerja, menurut dia, menempati posisi kedua yaitu dengan persentase 17% yang dinilai masyarakat dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
Lalu persoalan biaya pendidikan dasar dan menengah yang mahal sebesar 8,3%, biaya berobat yang mahal sebesar 5,5% dan persoalan konflik antarumat beragama sebesar 3,8%.
Survei Charta Politika tersebut dilakukan dari 1-9 Maret 2019 dengan melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 2.000 orang yang sudah 17 tahun atau terdaftar sebagai pemilih.
Metode penarikan sampel dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved