Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Arya Sinulingga, santai menanggapi hasil survei litbang Kompas. Ia menyebut semakin mendekati waktu pemungutan suara pemilu akan semakin bermuculan beragam hasil survei yang kredibel maupun abal-abal.
"Menjelang pemilu biasa bermunculan hasil survei yang asli maupun yang kaleng-kaleng. Jadi apa pun hasilnya tak terlalu memengaruhi kami karena fakta justru menunjukkan pasangan 01 semakin jauh meninggalkan 02," kata Arya, Rabu (20/3).
Arya menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sendiri mana lembaga survei faktual mana yang kaleng-kaleng. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dan bisa menilai.
Sebab, lanjut Arya, masyarakat masih ingat peristiwa yang terjadi pada Pemilu 2014.
"Kita tentu masih ingat ada lembaga survei yang memberikan hasil menyesatkan, sehingga ada calon presiden dan timnya yang tertipu hingga sujud syukur," ujar Arya.
Terkait dengan hasil survei Kompas, menurut Arya, ada anomali besar. Sebab fakta yang diungkap mayoritas lembaga survei lain malah menunjukkan pasangan nomor urut 01 akan menang tebal pada Pilpres 2019.
Baca juga: TKN Semakin Yakin Jokowi-Amin akan Menang Tebal
Berbeda dengan survei Kompas, hasil survei sejumlah lembaga seperti LSI, SMRC, Cyrus Network, dan Indikator Politik malah menunjukkan keunggulan jauh Jokowi-Ma'ruf di atas 50%.
Hasil ini bahkan diperkuat hasil survei lembaga independen internasional, Roy Morgan, yang menunjukkan Jokowi unggul 58% dibanding Prabowo yang hanya meraih 42% suara.
Walau begitu Arya tetap menggariskan survei Kompas tetap menegaskan keunggulan pasangan 01 atas 02 yang mencapai double digit.
"Angka ekstrapolasi Kompas 46,8% adalah angka kemenangan 01 paling pesimis," ungkapnya.
Keyakinan itu juga tak terlepas dari kenyataan bahwa di kantong suara pasangan 02 justru suara pasangan 01 semakin meroket. Fakta nyata yang sulit dibantah adalah hasil Pilkada Jawa Barat yang menunjukkan kemenangan pasangan yang diusung parpol pro pemerintah.
Tapi dia memaklumi adanya perbedaan hasil survei Kompas dengan lembaga lain. Sebab Kompas sejatinya memang bukan lembaga yang berangkat sebagai sebuah institusi survei politik, melainkan media massa.
"Kami menyadari setiap survei pasti memiliki tingkat subjektivitas dan objektivitasnya masing-masing. Mulai dari jumlah sampling, sebaran wilayah, dan tentunya siapa yang mendanai survei itu," tuturnya.
Meski tak sesuai fakta di lapangan, dia melihat hasil survei ini justru baik untuk semakin meningkatkan semangat dan kerja keras.
Arya berpesan kepada lembaga survei agar tidak memberikan harapan palsu kepada pasangan capres 02.
"Jangan sampai ada kembali yang tertipu dan melakukan sujud syukur yang tertukar untuk kedua kalinya," tutup Arya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Pesawat Presiden Prabowo Subianto mendapat penghormatan luar biasa berupa pengawalan jet tempur F-16 Angkatan Udara Yordania sebelum mendarat di Amman.
Hari ini (25/2), Prabowo bertemu dengan Raja Yordania, Abdullah II membahas pendidikan hingga isu timur tengah
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, pengendalian emisi.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan perundingan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai titik temu yang dinilai saling menguntungkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved