Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PARTAI NasDem memberikan apresiasi yang tinggi bagi diplomasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembebasan Siti Aisyah, tersangka kasus pembunuhan Kim Jong Nam, oleh pengadilan Malaysia, menunjukkan diplomasi pemerintahan Jokowi berkelas premium.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Prananda Surya Paloh, mengemukakan hal itu melalui siaran persnya, Selasa (12/3). Dia menanggapi pembebasan tersangka hukuman mati Siti Aisyah, WNI asal Serang, Banten, karena diduga terlibat membunuh Kim Jong Nam, adik tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada Februari 2017 di Malaysia.
Baca juga: US$2,5 Juta buat Maju Ketum Golkar, Idrus Sebut Ia Berkelakar
Berkat diplomasi yang piawai dan berkelas, Kejaksaan Agung Malaysia menarik berkas dakwaan terhadap Aisyah sehingga pengadilan Malaysia dalam sidang Senin (11/3) membebaskan Aisyah dari tuntutan sebagai pembunuh. Aisyah pun langsung kembali ke Tanah Air hanya beberapa jam setelah vonis bebas itu.
Menurut politikus NasDem yang membidangi salah satunya masalah luar negeri itu, Malaysia dikenal sangat ketat dengan tuntutan terhadap perbuatan kriminal apalagi pembunuhan. Namun pembebasan Aisyah itu merupakan bukti upaya diplomasi high class dari pemeritahan Jokowi.
"Semestinya semua anak bangsa gembira dengan pembebasan Siti Aisyah. Ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi sama sekali tidak menelantarkan satu pun nyawa warganya yang terkena masalah di luar negeri. Kalau ada yang nyinyir dengan pembebasan ini, patut dipertanyakan kualitas nasionalismenya. Jangan-jangan hanya KTP atau paspornya yang Indonesia, tetapi jiwanya, hatinya tidak di sini," ujarnya.
Menurut informasi yang diperolehnya, sejak Siti Aisyah ditangkap oleh pihak berwenang Malaysia, seluruh perangkat diplomasi bekerja, dengan ujung tombak Kementerian Luar Negeri.
"Yang terlibat dalam diplomasi total itu mulai dari Kementerian Kehakiman, Kejaksaan Agung, Kepolisian serta Presiden Jokowi sendiri yang berbicara langsung dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. ’Kalau ada yang bilang ini pencitraan, masak Malaysia disuruh mengangkat citra Jokowi. Inilah pikiran-pikiran sempit dan mengada-ada hanya karena tidak suka dengan kesuksesan dan prestasi Jokowi," katanya lagi.
Menurut Ketua DPP Garda Pemuda NasDem ini, pembebasan Siti Aisyah hanyalah salah satu dari keberhasilan upaya diplomasi premium pemerintahan Jokowi. Berkat diplomasi berkualitas, sambung dia, ratusan warga negara Indonesia di luar negeri bisa dibebaskan dari ancaman hukuman mati.
"Sepanjang tahun 2018 saja terdapat 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati," kata Prananda yang juga calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 itu mengutip data Kementerian Luar Negeri.
Baca juga: TKN Klaim Jokowi Unggul 22% dari Prabowo
Menurut dia, pembebasan Siti Aisyah dan ratusan WNI yang terancam hukuman mati di berbagai negara di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia dan Jokowi dihargai dan didengar di mata dunia internasional.
"Banyak pemimpin negara lain gagal membebaskan warganya yang terancam hukuman di negara-negara lain, namun Indonesia membuktikan sebaliknya. Hal itu menunjukkan reputasi dan posisi Jokowi dalam pergaulan internasional. Publik makin tahu mana yang loyang, mana emas. Kalau ada yang nyinyir di tengah kegembiraan masyarakat karena pembebasan Siti Aisyah, tak bisa tidak hanyalah kelompok loyang,’’ katanya bersemangat. (OL-6)
Tingkat Kepuasan Publik 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021, dialokasikan sebesar Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD).
PURNA sudah renovasi Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, salah satu tempat pertandingan Piala Dunia U-20 2021 saat Indonesia menjadi tuan rumah.
Menurut pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Siti Aisyah berpeluang bebas dari jerat hukum bila kasus penyidikan pembunuhan Kim Jong nam dihentikan atas permintaan pihak keluarga.
Pemerintah menyerahkan kasus ini kepada Menlu Retno.
Otoritas Negeri Jiran masih memerlukan waktu untuk mencari bukti kuat supaya kasus ini dapat dibawa ke pengadilan.
Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pendampingan tersebut melalui pengacara yang ditunjuk pemerintah.
Kunjungan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut sebagai tindak lanjut dari pemberian akses kekonsuleran yang disampaikan Menlu Malaysia kepada Menlu RI pada Jumat malam (24/2).
Dalam sidang perdana tersebut juga dibacakan tuduhan terhadap Huong, 29. Huong pun dengan menggunakan bahasa Vietnam dan diterjemahkan oleh petugas pengadilan di sana menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved