Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPLN Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Malaysia Dato' Mail Saleh menyebut bahwa pihaknya kini gencar melakukan kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di negeri jiran tersebut. Ia yakin paslon 01 ini menang di Malaysia.
Tidak hanya kampanyekan Jokowi-Amin ke WNI di Malaysia, pengurus DPLN PPP dan relawan yakin bisa banyak mendulang suara di Malaysia. Mail yang selalu memimpin kampanye dan konsolidasi di berbagai daerah di Malaysia itu menyebut bahwa selama ini WNI yang didatangi memberikan sambutan positif.
Baca juga: Bawaslu Ungkap Ada 158 WNA yang Masuk DPT Pemilu 2019
“Saat ini, pengurus DPLN PPP Malaysia sudah melakukan sosialisasi di Kuala Lumpur, Negri Perak, Pulau Pinang dan Johor Baharu. Targetnya 13 wilayah di Malaysia akan kami datangi,” kata Mail.
Mail menyebutkan, bahwa di sejumlah daerah di Malaysia kini memiliki tim pemenangan PPP. Ia meyakini target 70 ribu suara untuk PPP dari luar negeri akan terpenuhi. Dari jumlah tersebut, sebagian akan disumbangkan suara WNI di Malaysia.
"Kami yakin bisa meraih sukses Pileg dan Pilpres sekaligus di daerah pemilihan luar negeri," tambah Mail.
Pria asal Kendari Sulawesi Tenggara ini menyebut sejumlah alat peraga kampanye (APK) dimanfaatkan secara maksimal untuk sosialisasi Jokowi-Amin dan PPP. Para WNI di Malaysia menurutnya banyak yang mengakui keberhasilan pemerintahan Jokowi. (RO/OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved