Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin mengajak seluruh pihak untuk membangun bangsa dengan jujur, tanpa adanya fitnah dan hoaks.
"Kita bangun bangsa dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada fitnah di antara kita, jangan ada hoaks di antara kita," ujar Kiai Ma'ruf saat menghadiri silaturahmi akbar Banten Bersatu di Banten, Minggu (3/3).
Kiai Ma'ruf pun menyerukan kepada seluruh warga Banten agar tidak serta merta percaya pada informasi yang diterima. Hal ini, lantaran banyak hoaks yang terjadi.
"Kita jangan percaya hoaks, setiap berita yang kita terima dicek dulu," imbuhnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Cinta Jokowi pada Ulama tak Sebatas Daun Salam
Dalam acara yang dihadiri puluhan ribu santri, ulama, dan masyarakat Banten, Kiai Ma'ruf juga mengajak seluruh warga Banten untuk selalu membela dan mengawal NKRI.
Dia menekankan Indonesia harus berdiri tegak, kuat, tidak boleh bubar, dan tidak boleh punah.
"Punah kayak binatang purba saja. Memangnya Indonesia dinosaurus apa. Indonesia ini hasil perjuangan, makanya saya menyatakan NKRI harga mati, shalawat sampai mati, dan tobat sebelum mati," paparnya.
Putra Banten itu menegaskan siapapun yang berupaya menghancurkan NKRI akan berhadapan dengan rakyat Banten.(RO/OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved