Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
RUMAH Kerja Relawan atau disingkat Rumker 01 menerjunkan organ relawan yang militan untuk mengepung tiga daerah penting pemenangan Jokowi-Amin yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat (Jabar).
Direktur Relawan TKN Jokowi-Amin, Maman Imanulhaq, mengatakan memasuki Maret, Rumker 01 menggelar beberapa kegiatan penting untuk menggempur kandang Prabowo itu.
Pada Jumat (1/3), di Rumker DKI yang berlokasi di jalan Veteran 1 no. 23 Jakarta Pusat, digelar Deklarasi Pasukan Anak Serdadu atau Panser 01 yang terdiri dari keluarga TNI dan Polri.
Mereka berkomitmen memenangkan pasangan 01 Jokowi-Amin dalam Pilpres 2019 karena sudah terbukti memberi arah yang jelas terhadap kemajuan Indonesia dan teguh di jalur konstitusi dengan mempertahankan NKRI dan dasar negara yaitu Pancasila.
“Kami yang dibesarkan di asrama TNI dan Polri akan melakukan kampanye door to door untuk memenangkan Jokowi-Kyai Ma'ruf Amin demi kemajuan Indonesia. Demi Pancasila. NKRI harga mati!” tegas tokoh Panser 01 Harihara Tambunan.
Baca juga: Relawan Nyatakan Ikrar Pemenangan Paslon 01 di Jabar
Rumker DKI yang dikomandani Mochamad Mujib Hermani juga menyusun strategi serangan ke daerah yang masih rawan seperti Kepulauan Seribu dengan menerjunkan 20 organ relawan militan yang dibekali alat peraga kampanye (APK) berupa kaos, stiker, dan spanduk.
Sabtu (2/3) pagi, Maman bergerak ke Rumker Banten di Villa Melati Mas Blok J 1/ 8, Pondok Jagung, Serpong Utara, Tangerang Selatan.
Di sini, politisi PKB itu melakukan dialog dan bagi-bagi kaos kepada pedagang di sekitar tempat berkumpulnya para relawan se-Tangerang Raya itu.
Sekitar 15 organ relawan akan menggempur Dapil Banten 3 ini dengan program fogging, jalan sehat, munajat bersama, dan pelatihan saksi.
“Kami akan mengoptimalkan kemenangan Jokowi-Amin di Tangerang Raya ini. Target kami pasangan 01 menang 60%," ujar koordinator Rumker Banten, I Gede Raka.
“Sepekan ini, kami akan gempur Jawa Barat. Mulai Minggu di Dapil 9 Jabar, Senin di Karawang dan terus ke semua Kabupaten dan Kota di Jabar. Semua relawan harus terjun langsung ke bawah, ke rumah-rumah. Hanya dengan itu Jokowi bisa menang”, ujar Maman usai menghadiri Deklarasi Relawan Alumni As-Salam Solo (RELASI) di Posko Cemara, Jakarta, Sabtu (2/3) siang.
Kenapa harus terjun ke bawah? Ada dua alasan yang Maman kemukakan. Pertama, survei Cyrus Network menunjukkan 'perang di udara' sudah mencapai titik jenuh dan hanya riuh.
Perang di media sosial ini dianggap tidak efektif untuk menambah suara di Pemilu 2019. Hanya sekitar 40% pemilih yang terkoneksi dengan media sosial maupun aplikasi pesan berantai seperti Whatsapp dan Line. Sisanya tidak tersentuh sama sekali.
Kedua, dengan menerjunkan relawan yang punya militansi yang kuat, hoaks yang terus menerpa Jokowi bisa diminimalisir.
Dikutip dari Antara, Sabtu (2/3), Capres Petahana Jokowi mengakui elektabilitasnya di Jawa Barat sempat turun karena penyebaran hoaks dan fitnah.
"Enggak ada hujan, enggak ada angin. Tahu-tahu anjlok 8%. Kami cek, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Cek lagi ke rumah, ke rumah, ke rumah. Apa yang muncul? Ternyata fitnah hoaks sudah masuk," ujar Jokowi. (RO/OL-2)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved