Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Kampanye Nasioanal Joko Widodo-Ma'ruf Amin menegaskan tidak pernah memobilisasi kelompok atau alumni civitas pendidikan terhadap pasangan calon nomor urut 01 itu.
Menurut Wakil Ketua TKN Jokowi-Amin, Moeldoko, pihaknya tidak memiliki target mengumpulkan dukungan dari para alumni, baik di level perguruan tinggi maupun sekolah.
"Itu bukan kami mobilisasi, justru lahir atas kesadaran mereka sendiri. Aksi yang digelar para alumni itu murni digerakkan sendiri oleh masyarakat," ujarnya di Jakarta, Senin (11/2).
Baca juga : TKN : Dukungan Seniman Karena Jokowi Lestarikan Seni-Budaya
Deklarasi dukungan terus diterima dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu 2019 dari berbagai elemen masyarakat.
Menyambut dukungan ini, para kandidat menyatakan optimismenya menyambut pemungutan suara pada 17 April.
Moeldoko menyebut dukungan para alumni sekolah maupun universitas sebagai bukti bahwa pemilih Jokowi-Ma’ruf juga banyak berasal dari kaum terpelajar.
"Saya pikir bergulir terus. Kalau kami lihat dukungan dari Trisakti, alumni SMA Jakarta terus berkembang. Di daerah lain juga berkembang. Kita punya keyakinan itu," tandas mantan Panglima TNI itu. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved