Politik Dan Hukum

Prabowo Dukung Jaksa Agung untuk Terus Kejar Malling Duit Negara

Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.

Rapat Konsultasi Syuriyah-Mustasyar PBNU Putuskan Muktamar NU ke-35 Dipercepat

Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU di Lirboyo menyepakati percepatan Muktamar NU Ke-35 sebagai ikhtiar penyelesaian konflik internal PBNU.

Rais Aam dan Ketua Umum PBNU Sepakat Waktu Muktamar NU Ditentukan Bersama

Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat waktu Muktamar NU ditentukan bersama melalui kepanitiaan hasil tabayun di Pesantren Lirboyo.

Uang Hasil Rampasan Korupsi Dinilai tak Perlu Dipajang, Merepotkan dan Berisiko

MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.

Pakar: Denda Rp2,34 T tak Cukup, Korporasi yang Menyalahgunakan Hutan Harus Dipidana

Pakar Hukum Pidana menegaskan bahwa sanksi berupa denda administratif tidak dapat menggantikan proses pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan hutan.

DPR Dukung Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Digunakan untuk Bantu Korban Bencana

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa uang rampasan atau uang sitaan dan denda administratif senilai Rp6,62 triliun.

Rais Aam dan Ketua Umum PBNU Sepakati Islah, Muktamar ke-35 Digelar Bersama

Rais Aam PBNU H Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mencapai kesepakatan islah.

Pakar: Uang Sitaan 6,6 T Harus Masuk Kas Negara, Bisa Dipakai untuk Bencana hingga Insentif Lembaga

MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.

Aparat Bubarkan Diskusi Reset Indonesia, DPR: Mestinya Ikut dalam Diskusi

ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyayangkan aparat keamanan membubarkan diskusi dan bedah buku Reset Indonesia di Gunungsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Sabtu malam

Legislator NasDem Sebut Penerbitan PP Langkah Bijak Akhiri Polemik Perpol 10/2025

Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.

SBY Sebut Prabowo Serius Tangani Bencana Sumatra

PRESIDEN ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini keseriusan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menangani bencana Sumatra.

Komisi Kejaksaan : Pemulihan Aset PKH Rp6,6 T Masih Jauh dari Kerugian Negara

Ketua Komjak Pujiono Suwadi mengapresiasi capaian pemulihan aset negara oleh Satgas PKH namun itu dinilai masih jauh dari kerugian negara di bidang sumber daya alam

Puan Minta Pemda Gelar Perayaan Tahun Baru Secara Sederhana

KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia. 

Mahfud MD: Bertentangan dengan Putusan MK, Perpol tak Sah

Sejak awal, Mahfud MD termasuk pihak yang menyatakan Perpol tersebut tidak sah secara hukum.

Polemik Perpol 10/2025, Mahfud MD Sebut Hanya Bisa Direvisi Lewat UU Polri

Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri

Tempat Usaha Ridwan Kamil tak Dicantum di LHKPN, KPK: Kami Telusuri

KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.

Gus Yahya ke Lirboyo Penuhi Undangan Kiai Sepuh

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, memastikan akan memenuhi undangan silaturahim dari para kiai sepuh dan mustasyar Nahdlatul Ulama.

KH Miftachul Akhyar Terbitkan Surat Tabayun Pemberhentian Ketum PBNU, Gus Yahya Hadiri Silaturahim di Lirboyo

RAIS Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menerbitkan Surat Tabayun terkait Pemberhentian Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

KH Miftachul Akhyar Terbitkan Surat Tabayun soal Pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketum PBNU

RAIS Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menerbitkan Surat Tabayun dengan judul Menempatkan Pemberhentian Ketua Umum dalam Koridor Konstitusi Jam'iyah

KPK Bakal Telusuri Informasi Aliran Uang Kasus Korupsi dari Ridwan Kamil ke Aura Kasih

Menurut Budi, salah satu cara mengecek kebenaran informasi itu adalah dengan memanggil pihak-pihak yang mengetahui hal tersebut.

Keberanian di Tenda

Kolaborasi sebagai Fondasi

Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia