Politik Dan Hukum

TNI: Pembubaran Massa Bawa Bendera GAM di Aceh Dilakukan Persuasif

TNI menegaskan pembubaran aksi massa yang membawa bendera GAM di Lhokseumawe, Aceh, dilakukan secara persuasif dan sesuai hukum.

KY Usulkan Hakim dalam Perkara Tom Lembong Diberi Sanksi Nonpalu 6 Bulan

KY menilai para terlapor terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang KEPPH.

MAKI akan Gugat KPK Soal Penghentian Penyidikan Korupsi Tambang Konawe Utara

Keputusan KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menuai kritik.

Fakta-Fakta KPK Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap pemberian izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Kejar Efek Jera, Pencopotan Jaksa Mesti Dibarengi Proses Pidana

Ia mengingat pencopotan harus diikuti dengan berjalannya proses pidana yang diduga dilakukan kedua Kajari tersebut.

Kemenhan soal Ayu Aulia: Bukan Tim Kreatif, tidak Pernah Dilantik

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menegaskan bahwa selebgram Ayu Aulia tidak memiliki penugasan apa pun di lingkungan Kemenhan.

Polisi Periksa 24 Saksi Terkait Kasus Kematian Pensiunan Guru di Lima Puluh Kota

Pensiunan guru berinisial LI, 61, ditemukan tewas di halaman rumahnya di Jorong Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat pada Jumat (19/12).

PBNU Islah dan Sepakat Muktamar Bersama, Pengamat: Cermin Kedewasaan Elite

Keputusan kedua kubu yang berkonflik di tubuh PBNU untuk melakukan islah dan menyelenggarakan Muktamar bersama sebagai bukti kedewasaan berorganisasi.

Pemerintah Dinilai Siapkan PP untuk Perkuat Legalitas Perpol 10/2025

Penerbitan PP tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah bentuk dukungan politik yang nyata terhadap regulasi yang diterbitkan oleh Kapolri.

Muktamar PBNU Dinilai Pulihkan Organisasi dari Konflik

rekonsiliasi dinilai rasional untuk mengakhiri konflik PBNU. Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, kesepakatan menggelar Muktamar PBNU bersama dua kubu

6,6 Triliun Rupiah yang Dikumpulkan Kejagung Dinilai Berkat Kesungguhan

Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.

TNI Buka Suara Soal Pembubaran Massa Pembawa Bendera GAM di Aceh

TNI buka suara soal beredarnya video  warga ricuh dengan prajurit TNI saat dilakukan pembubaran pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di kawasan Lhokseumawe, Aceh

Sepekan Berlalu, Kasus Pembunuhan Pensiunan Guru di Lima Puluh Kota Belum Ada Titik Terang

Pihak keluarga mendesak jajaran kepolisian untuk bekerja lebih ekstra dan transparan dalam mengusut tuntas kasus ini.

Tolak Eksploitasi Alam, Gema Bangsa Ingatkan Pentingnya Keadilan Ekologis

Gema Bangsa memosisikan diskursus 'Indonesia Hijau' bukan sekadar isu sektoral, melainkan doktrin strategis yang mengakar dalam perjuangan politik menuju 2026.

Titik Akhir Konflik Internal, Islah dan Akan Gelar Muktamar

Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU bersama Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12), menyepakati penyelenggaraan Muktamar PBNU ke-35

Lirboyo Jadi Ruang Islah, Muktamar Ke-35 NU Disepakati demi Kemaslahatan

Keputusan islah dan Muktamar NU diambil melalui musyawarah yang mendalam dan penuh kehati-hatian dengan mengedepankan kepentingan Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

Prabowo Dukung Jaksa Agung untuk Terus Kejar Malling Duit Negara

Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.

Rapat Konsultasi Syuriyah-Mustasyar PBNU Putuskan Muktamar NU ke-35 Dipercepat

Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU di Lirboyo menyepakati percepatan Muktamar NU Ke-35 sebagai ikhtiar penyelesaian konflik internal PBNU.

Rais Aam dan Ketua Umum PBNU Sepakat Waktu Muktamar NU Ditentukan Bersama

Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat waktu Muktamar NU ditentukan bersama melalui kepanitiaan hasil tabayun di Pesantren Lirboyo.

Uang Hasil Rampasan Korupsi Dinilai tak Perlu Dipajang, Merepotkan dan Berisiko

MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.

Keberanian di Tenda

Kolaborasi sebagai Fondasi

Jebakan 5% Saatnya Negara Berubah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia