TNI Buka Suara Soal Pembubaran Massa Pembawa Bendera GAM di Aceh

TNI buka suara soal beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah warga ricuh dengan prajurit TNI saat dilakukan pembubaran pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di kawasan Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12).

Kapuspen TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan adanya kejadian tersebut. Freddy menjelaskan peristiwa bermula ketika sekelompok masyarakat berkumpul lalu melakukan konvoi untuk melaksanakan aksi demo. Namun, sebagian dari massa membawa dan mengibarkan bendera Bulan Bintang yang identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Freddy mengatakan mereka yang konvoi itu juga berteriak dan berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.

Baca juga : Negara Dinilai Hadir di Tengah Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra

Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan Kodim 0103/Aceh Utara untuk mendatangi lokasi. 

"Aparat TNI-Polri mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi," kata Freddy ketika dihubungi, Jumat (26/12).

Freddy membenarkan satu orang ditangkap usai kedapatan membawa senpi jenis Colt M1911 beserta amunisi, magasin, dan senjata tajam. Orang itu diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

Baca juga : Percepat Pembersihan Lumpur di Aceh, Kepala BNPB Minta Tambah Personel TNI-Polri

Ia menegaskan pelarangan pengibaran bendera Bulan Bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007.

Freddy kemudian meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. TNI dan pemerintah akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana.

"TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya. (H-4)