Relaksasi Moneter

CHALLENGE and response, itu sikap yang harus dimiliki setiap bangsa. Arnold Toynbee mengatakan setiap bangsa akan memberi respons terhadap tantangan yang dihadapi. Kita juga harus bisa bangkit menjawab tantangan yang datang. Kita hargai langkah pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjawab situasi resesi yang kita hadapi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kuartal I 2015 tidak boleh dibiarkan. Harus ada langkah cepat untuk membawa kita keluar dari situasi krisis.

Relaksasi moneter yang dikeluarkan BI untuk mendorong konsumsi masyarakat akan bermanfaat bagi perbaikan ekonomi. Peningkatan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) dari 92% menjadi 94% akan membuat ruang gerak bank menjadi lebih lebar. Apalagi BI memperkenalkan loan to value (LTV) yang memberi kelonggaran bagi kredit properti dan kendaraan  bermotor. Harus kita akui, dua sektor itulah yang selama ini menjadi pendorong ekonomi nasional.

Hanya, kita melihat ekses ketika properti dijadikan ajang spekulasi sehingga BI terpaksa mengeluarkan pengetatan terhadap pembelian yang ketiga atau keempat. Hal yang sama dilakukan untuk kendaraan bermotor. Permintaan untuk motor dan mobil sudah di luar kewajaran sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Sekarang pelonggaran dilakukan karena kita membutuhkan perbaikan ekonomi untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Optimisme terhadap pemerintahan baru tiba-tiba meredup menyusul kegaduhan politik yang dibiarkan berlarut-larut. Presiden Joko Widodo menyadari kesalahannya.

Setelah pemilihan umum berakhir, seluruh konsentrasi harus ditujukan kepada pembangunan. Kita tidak boleh larut dalam kegaduhan politik karena tugas utama pemerintah dalam lima tahun ke depan ialah memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kita selalu mengatakan, dalam situasi resesi pemerintah bisa berperan sebagai katalisator. Hal yang bisa dilakukan pemerintah ialah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur. Tidaklah mungkin ekonomi akan berjalan secara optimal apabila kita tidak memiliki fasilitas jalan yang baik, kereta api yang diandalkan, dan angkutan laut yang efisien.

Penyerapan anggaran yang baru mencapai 15% pada kuartal I terlalu rendah. Pemerintah harus mempercepat penyerapan anggaran tanpa harus menjadi bancakan korupsi. Kita menilai tepat rapat kabinet terbatas secara khusus membahas soal pembangunan infrastruktur dan investasi. Kedua hal itu perlu mendapat perhatian karena kita tidak mungkin hanya bertumpu kepada relaksasi moneter untuk memperbaiki perekonomian nasional. Bauran dengan kebijakan fiskal diperlukan agar respons yang kita berikan terhadap tantangan yang dihadapi bisa menyeluruh.

Apalagi langkah pembangunan infrastruktur dan investasi tidak seperti relaksasi moneter yang bisa langsung dirasakan dampaknya. Kita membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan investasi. Apabila pemerintah konsisten menjalankan kebijakan ekonomi ini, dampaknya positif bagi perbaikan ekonomi ke depan. Yang terpenting jangan terlalu banyak melakukan kejutan. Namun, pemerintah jangan mudah untuk berubah arah karena hanya membingungkan pasar. Terutama di semester II kita sangat berharap ekonomi akan kembali ke jalurnya. Apabila pemerintah bisa menjamin hal itu terjadi, kita pantas optimistis melihat arah ekonomi 2015.