Bola Kita

BERBINCANG sepak bola Indonesia ialah berbicara tentang kekuatan di masa silam, baru setelah itu kisruh yang tak kunjung padam. Ada nostalgia saat timnas kita menahan imbang Uni Soviet di arena Olimpiade 1956, yang membuat kita disegani di Asia Tenggara. Itu dulu! Kini kita harus terus bermimpi dan celakanya, mimpi itu tanggal satu per satu. Kita terus menahan dahaga panjang prestasi sepak bola. Tak mengapa kita bicara kenangan, tapi nostalgia hanya sebagai kenangan, tak menjadi elan kebangkitan, ia menjengkelkan dan menyakitkan. Yang bergemuruh bukanlah prestasi yang menunjukkan grafik naik, melainkan kisruh yang terus bertumbuh. Puncak kekisruhan itu pembekuan PSSI oleh Menpora Imam Nahrawi, Jumat (17/4). Diumumkan hanya hitungan jam menjelang Kongres Luar Biasa PSSI di Surabaya, yang memilih La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. PSSI mengabaikan tiga kali peringatan Menpora terkait dengan keikutsertaan Persebaya dan Arema Cronus pada Indonesia Super League (kini QNB League).

Menteri Nahrawi berkeyakinan, atas rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), dua klub itu masih bermasalah soal legalitas. Pembekuan itu sedianya diumumkan Senin (20/4), tapi atas berbagai pertimbangan, dimajukan. Lima tahun lalu, Menpora Andi Mallarangeng juga tak mengakui kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid. Pastilah pembekuan itu sedikit 'mengguncang' sesaat, tapi jika pemerintah serius menyembuhkan berbagai penyakit di tubuh sepak bola, kita akan menjadi sehat. Dari banyak sumber terungkap, jika benar, betapa mengerikan isi perut sepak bola kita. Ada isu pengaturan skor, perjudian, pemain yang terlambat dibayar (yang ini bukan isu), klub tak bayar pajak, tak punya NPWP, dan bahkan ada yang menyebut ada indikasi klub menjadi tempat pencucian uang. PSSI juga selalu menolak diaudit.

Alasannya ia bukan bagian dari Indonesia, melainkan perpanjangan FIFA (Federation Internationale de Football Association). BOPI pastilah punya banyak data, setelah diverifi kasi, sebaiknya dibuka kepada publik. PSSI lupa ia mendapat dana dan fasilitas dari negara. PSSI memang bagian dari FIFA, tapi Indonesia, tempat PSSI lahir dan berkiprah, bukan sebuah 'lampiran'. PSSI lupa ada publik (suporter) yang membuat sepak bola Indonesia berdenyut dan meriah, perlu tahu bagaimana PSSI mengelola organisasinya, mengelola keuang annya. Apa pun bunyi aturan FIFA, tak bisa menganggap sebagai dewa kebenaran dan negara yang membesarkan dianggap sepi. FIFA harus bisa membedakan upaya pembenahan dan intervensi. Bukankah jika sepak bola kita meluruh, yang buruk nama Indonesia? Karena pembekuan ini soal yang sangat serius untuk menyehatkan sepak bola kita, mestinya jajaran pemerintah satu suara dengan Nahrawi.

Tepatlah keputusan Wapres Jusuf Kalla tak hadir membuka KLB PSSI di Surabaya. Kehadiran Kalla mengesankan ia mendukung PSSI yang tak mengindahkan peringatan Menpora. Membenahi profesionalitas PSSI dan sepak bola Indonesia pastilah akan menghadapi upayaupaya penghadangan dari mereka yang selama ini merasakan nikmatnya bisnis bola. Karena itu, BOPI dan Kemenpora tak boleh tipis nyali. Kemungkinan 'masuk angin', bahkan pengkhianat, selalu ada dalam setiap upaya pembenahan. Tak usah gentar. Termasuk jika FIFA memberi saksi.