Guncangan BBM

KEPUTUSAN pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi kembali menimbulkan guncangan. Bukan hanya protes mahasiswa yang kembali marak, penetapan tarif angkutan dan harga bahan pokok juga memancing tarik otot.

Penaikan harga BBM bersubsidi Rp500 untuk solar dan premium merupakan akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah. Walaupun harga minyak dunia relatif tidak berubah, beban produksi menjadi meningkat karena rupiahnya belum keluar dari tekanan.

Persoalan yang harus segera diselesaikan ialah mengembalikan nilai tukar rupiah ke posisi yang seharusnya. Sekarang ini rupiah undervalue terhadap dolar AS. Nilai tukar rupiah seharusnya berada pada kisaran 12.800 per dolar AS, bukan di atas 13.000 seperti sekarang.

Untuk memperkuat nilai tukar rupiah, dalam jangka pendek yang harus dilakukan ialah menarik masuk dana ke Indonesia, paling tidak ke pasar modal. Kita lihat India yang bisa memperkuat nilai rupeenya karena pasar modal mereka mampu menarik dana masuk sampai US$5 miliar sepanjang 2015. Di Indonesia yang terjadi justru arus modal keluar sebesar US$500 juta.

Apakah itu disebabkan kondisi ekonomi India lebih baik? Tidak. Kondisi itu lebih disebabkan kepiawaian PM India Narendra Modi meyakinkan investor bahwa ada harapan mendapatkan return lebih baik apabila menanamkan modal di negaranya.

Kita berharap Presiden Joko Widodo lebih aktif 'menjual' Indonesia. Tidak perlu dengan berkunjung ke negara lain, tetapi cukup bertemu para investor di Jakarta dan memberi gambaran lebih meyakinkan tentang apa yang bisa mereka dapatkan bila menanamkan modal di Indonesia.

Tentu yang juga harus dilakukan ialah menghindarkan ada kegaduhan. Seperti penetapan harga BBM bersubsidi dengan rentang harga begitu lebar dan frekuensi yang terlalu sering. Pemerintah harus memahami kondisi kehidupan rakyat yang lebih besar.

Memang benar, penetapan harga BBM jenis pertamax setiap dua minggu tidak menimbulkan gejolak berarti di tengah masyarakat. Hal itu disebabkan pengguna pertamax kebanyakan masyarakat yang bekerja di sektor formal dan pendapatan mereka sudah pasti sehingga mampu membuat proyeksi ke depan.

Kita harus paham, jumlah kelompok masyarakat yang berada di sektor formal kecil. Yang lebih banyak dan itu bisa di atas 60% kelompok masyarakat di sektor informal. Pada kelompok itu pendapatan mereka kebanyakan berbasis harian. Dengan pendapatan harian, sulit bagi mereka untuk bisa merencanakan pengeluaran yang jauh ke depan.

Bagi masyarakat kelompok itu, tentu saja perubahan harga yang terlalu sering dan besar kenaikannya akan menyulitkan membuat perencanaan ke depan. Mereka kaget apabila harga itu cepat berubah karena untuk kebutuhan makan hari ini saja mereka belum tentu tahu.

Itulah yang tentunya pantas membuat pemerintah mengkaji kembali kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi yang fluktuatif. Mungkin pemerintah bisa menggunakan periode enam bulan sekali agar masyarakat bisa melakukan perencanaan hidup yang lebih baik. Kelak kalau negara sudah mampu menyediakan lapangan kerja formal, penetapan harga BBM seperti pertamax bisa dilakukan. Langkah itu juga penting agar energi kita tidak habis mengurusi polemik tidak perlu sebab kita harus meyakinkan investor bahwa kita serius mengurusi negeri ini.