Duka Ngada Aib Negara

Peringatan: Tulisan ini bukan dimaksudkan menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Jika Anda merasa depresi, berpikir untuk bunuh diri, segera konsultasikan segala masalah Anda ke tenaga profesional seperti psikolog, klinik kesehatan mental, psikiater, dan pihak lain yang bisa membantu.

'Kertas Tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti)

Mama Galo Zee (Mama saya pergi dulu)

Mama molo Ja'o (Mama relakan saya pergi)

Galo mata Mae Rita ee Mama (Jangan menangis ya Mama)

Mama jao Galo Mata Mae woe Rita ne'e gae ngao ee (Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya)

Molo Mama (Selamat tinggal Mama)'

TIAP kali saya membaca tulisan dalam bahasa Ngada, Nusa Tenggara Timur, itu, makin pilu hati ini. Sungguh tak terbayangkan apa yang dirasakan sang bocah ketika ia menulisnya. Sungguh tak tergambarkan seperti apa perasaan sang ibu saat ini.

Surat itu pendek. Ia ditulis seorang anak yang baru berumur 10 tahun, YBR, dan ditujukan buat sang ibu tercinta, Maria Goreti Te’a, 47. Isinya bukan ungkapan rasa kangen, melainkan ucapan untuk pamit pergi. Bukan pergi ke sekolah atau keluar daerah, melainkan pergi selama-lamanya dan takkan kembali lagi. Sang bocah menulisnya sebelum bunuh diri.

Itulah tragedi tak terperikan yang baru saja terjadi di negeri ini. Tragedi karena alasan yang teramat sulit untuk dimaklumi. YBR memilih mengakhiri hidup karena sang ibu tak kuasa membelikannya buku dan pena. Siswa kelas IV SD itu nekad gantung diri di pohon cengkih bukan karena narkoba, bukan lantaran asmara remaja, juga bukan sebab tak punya gawai. Sekali lagi, ia bunuh diri cuma karena buku dan pulpen yang harganya tak sampai Rp10 ribu.

Realitas itu terasa mustahil mampir di beranda bangsa kita. Terlalu kejam itu terjadi di negeri yang setiap hari membanggakan diri sebagai negara kaya sumber daya alam, yang gemah ripah loh jinawi. Justru di sinilah ironi terpatri. Kematian sang anak bukan kecelakaan, melainkan konsekuensi logis dari kemiskinan akut yang dibiarkan. Konsekuensi masuk akal dari negara yang terlalu lama menutup mata atas apa yang dialami sebagian rakyatnya.

Buku dan pena ialah barang paling sederhana bagi anak sekolah. Ia bukan laptop, bukan tablet yang harganya jutaan. Juga bukan uang jajan yang kata seorang pejabat merupakan penyebab anak putus sekolah. Ia simbol paling dasar dari hak belajar. Ketika hak paling elementer itu pun tak terjangkau, bukan hanya masa depan anak yang hilang, klaim moral negara pun berantakan.

Rakyat kerap disuguhi pidato tentang Indonesia emas 2045, tentang bonus demografi, tentang generasi unggul dan berdaya saing global. Akan tetapi, di Ngada, mimpi seorang penerus masa depan bangsa kandas oleh buku tulis dan pulpen. Retorika sundul langit itu runtuh di hadapan seorang ibu yang hanya bisa menunduk karena tak bisa memenuhi permintaan sepele sang anak lantaran dompetnya kosong.

Rakyat baru saja disuguhi kebijakan negara ikut dalam badan perdamaian dunia yang entah berpihak kepada siapa dengan membayar belasan triliun rupiah. Rakyat pun tak henti-hentinya diperlihatkan semangat luar biasa para pejabat bagi-bagi jabatan, bagi-bagi pendapatan. Namun, di Desa Naruwolo, Ngada, seorang ibu terus meratap lantaran kehilangan anak karena ia miskin dan tak bisa mencukupi kebutuhan yang bahkan paling murah sekalipun. Inikah potret asli negeri ini?

Begitulah, ironi paling telanjang sedang dipertontonkan. Seperti biasa, para elite ramai-ramai ikut berduka. Mereka menyesal kenapa tragedi di Ngada sampai terjadi. Mereka kompak menganggap duka itu ialah cambuk untuk berbenah diri. Namun, seperti yang sudah-sudah, begitu peristiwanya berlalu, setelah kamera dimatikan, seusai pemberitaan melandai, kiranya bakal berlalu pula komitmen itu.

Elite barangkali akan berkata ini kasus personal. Peristiwa tragis yang tak bisa digeneralisasi. Jika begitu, di situlah letak kesesatannya. Bunuh diri seorang anak karena kemiskinan jelas bukan kejadian personal. Ia jeritan struktural. Ia bukti bahwa sistem perlindungan sosial bocor, bahwa pendidikan gratis hanya pemanis kekuasaan, tapi sejatinya pahit di kehidupan nyata. Ia menjadi penguat basis pertanyaan, di mana sebenarnya negara?

Bagaimana bisa seorang ibu yang sendirian mengurus lima anak luput dari bantuan? Bagaimana seorang nenek yang tinggal di gubuk bambu berukuran 2 x 3 meter terpaksa harus merawat satu dari lima anak yang akhirnya memilih bunuh diri itu tak tersentuh apa-apa? Ke mana pak RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri?

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Gerardus Reo bilang ibu korban memang lepas dari sistem bantuan. Dalihnya, meski sudah 11 tahun tinggal di Desa Naruwolo, yang bersangkutan masih ber-KTP Nagekeo.

Begitulah. Lagi-lagi ihwal administrasi dijadikan alibi. Lagi-lagi negara terlambat mengurusi. Katanya, urusan kependudukan segera dirampungkan, bantuan pun bisa diberikan, tapi satu nyawa seorang bocah keburu melayang.

Tragedi Ngada ialah tamparan superkeras bagi penguasa. Ia aib luar biasa bagi negara. Seorang anak memilih pergi karena merasa menjadi beban lantaran tak sanggup lagi diimpit kemiskinan. Negara seharusnya hadir jauh sebelum keputusasaan itu datang. Negara semestinya memastikan tak ada anak Indonesia yang berpikir bahwa mati lebih masuk akal daripada hidup papa.

Jika tragedi itu berlalu begitu saja tanpa perubahan, kita patut bertanya siapa sebenarnya yang bunuh diri hari itu. Sang anak atau nurani para pemimpin yang memang benar-benar telah mati?