Headline

Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.

Fokus

Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.

Beban Prabowo

08/7/2025 05:00
Beban Prabowo
Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

NEGERI ini sebenarnya tak kering dengan kisah teladan pejabat atau penyelenggara negara yang tak ingin terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan konflik kepentingan (conflict of interest).

Mereka menolak aji mumpung, memanfaatkan jabatan, untuk menangguk berbagai kenikmatan sebagai pejabat publik. Mereka bisa mendapatkan privilese, jika mereka mau, untuk diri sendiri dan keluarga mereka, kapan dan di mana pun.

Tiga di antaranya ialah proklamator yang juga Wakil Presiden Ke-1 RI Bung Hatta, mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa, dan mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso.

Ketiga tokoh panutan bangsa yang berintegritas tinggi itu memilih jalan asketis nan zuhud. Jalan yang penuh kesederhanaan dan kemuliaan sehingga mereka terus dikenang kebaikannya hingga saat ini.

Tak hanya keteladanan ketiga pejabat di atas yang bisa menjadi rujukan, Indonesia juga memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perilaku pejabat. Mereka tidak boleh seenak udel memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan.

Indonesia tidak memiliki krisis regulasi, tapi krisis etika yang menegasikan aspek kepatutan dan kepantasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan pejabatnya. Etika kehidupan yang rapuh ini menyebabkan Indonesia terjerembap dalam krisis yang bersifat multidimensi pada 1998.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika terletak di atas hukum. Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969), menyebutkan 'law floats in a sea of ethics', hukum mengapung di atas samudra etika. Artinya, jika seseorang mampu menggenggam etika, ia bisa menjaga hukum.

Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Ketetapan MPR itu, ada enam etika yang diatur. Salah satunya etika politik dan pemerintahan.

Kasus-kasus pejabat yang diduga menyalahgunakan jabatan dan konflik kepentingan senantiasa muncul dari masa ke masa pemerintahan. Di masa awal pemerintahan Prabowo Subianto, baru berjalan delapan bulan, dicederai oleh perilaku pembantu presiden yang membuat kita menghela napas panjang.

Padahal, mantan Danjen Kopassus yang ingin membawa negeri ini ke Indonesia maju 2045 menegaskan bahwa semua pemimpin bekerja untuk rakyat, bukan untuk demi sendiri atau kerabat. "Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sung tulodo. Ada pepatah mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya dari kepala," katanya dalam pidato perdananya seusai resmi dilantik menjadi presiden 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

Kasus terbaru pejabat negara yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan ialah permohonan bantuan untuk istri Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, yang bernama Agustina Hastarini.

Surat itu ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim.

Surat bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 itu berisi permohonan kepada KBRI di negara tujuan agar memberikan pendampingan kepada rombongan Agustina Hastarini yang akan mengunjungi enam negara Eropa dan Turki dalam rangka misi budaya pada 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

Surat tersebut kontan viral, bahkan diolok-olok di media sosial. Menteri UMKM Maman Abdurrahman berang. Seusai menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan klarifikasi pada Jumat (5/7), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar itu membantah pihaknya menggunakan fasilitas dan biaya negara untuk kepentingan lomba budaya yang diikuti sang buah hati.

Adapun perihal surat dari kementeriannya yang ditembuskan ke Menteri UMKM, Direktorat Eropa I dan Direktorat Eropa II Kementerian Luar Negeri, Maman mengaku tidak tahu-menahu. "Tidak ada perintah dari saya," ujarnya seraya menegaskan klarifikasinya ke lembaga antirasuah sebagai upaya menjaga kehormatan isterinya yang dilecehkan, bahkan difitnah.

Di tengah berbagai masalah yang membelit UMKM terlebih efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo, mencuatnya surat dari Kementerian UMKM merupakan yang hal ironis.

UMKM yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97% saat ini dikepung aneka masalah, seperti permodalan, serbuan produk murah dari Tiongkok dan impor ilegal, ketidakpastian global, kesulitan bahan baku, modernisasi, dan sebagainya. Cita-cita UMKM 'naik kelas' pun masih jauh panggang dari api.

Sebelumnya, penyalahgunaan jabatan diduga dilakukan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Dalam surat berkop Kemendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 19/UMM.02.03/X/2024 itu, undangan acara haul dan syukuran ditujukan kepada para kepala desa, staf desa, kader RW, dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten.

Saat itu, istri Yandri, Ratu Zakiyah, merupakan calon Bupati Serang pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengakui kekeliruannya mengeluarkan surat itu. Namun, dia tidak menyampaikan permohonan maaf ke publik.

Menurutnya, tidak ada arahan untuk memilih istri tercinta dan tidak ada uang negara yang dipakai dalam kegiatan tersebut.

Penyalahgunaan jabatan termasuk tindak pidana rasuah. Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setali tiga uang, konflik kepentingan di kalangan pejabat juga masih menyeruak. Jurus mengatasi konflik kepentingan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2024.

Presiden Prabowo tidak perlu menunggu setahun pemerintahan untuk mencopot anggota Kabinet Merah Putih yang hanya menjadi beban, tidak produktif, serta tidak satu visi dan misi.

Menjadi pejabat yang baik sama dengan menjaga muruah keluarga, bangsa, dan negara. “Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik," ujar Hoegeng Iman Santoso. Tabik!

 



Berita Lainnya
  • Destinasi Wisata Proyek Mangkrak

    28/7/2025 05:00

    JIKA melintasi Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia-Afrika, Jakarta Pusat, Anda akan menemukan tiang beton. Terdapat 90 tiang beton yang dibangun sejak 2004.

  • Rojali-Rohana

    26/7/2025 05:00

    SAYA tak bermaksud pesimistis tentang soal yang satu ini. Saya cuma ingin bersikap realistis.

  • Superman Sungguhan

    25/7/2025 05:00

    'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.

  • Tom Lembong

    24/7/2025 05:00

    VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.

  • Tamparan Sahdan

    23/7/2025 05:00

    BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima

  • Keabadian Mahaguru

    22/7/2025 05:00

    IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.

  • Macan Kertas Pertimbangan MK

    21/7/2025 05:00

    ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.  

  • Debat Tarif Trump

    19/7/2025 05:00

    MANA yang benar: keputusan Amerika Serikat (AS) mengurangi tarif pajak resiprokal kepada Indonesia dengan sejumlah syarat merupakan keberhasilan atau petaka? 

  • Jokowi dan Agenda Besar

    18/7/2025 05:00

    PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.

  • Obral Komisaris

    17/7/2025 05:00

    SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).

  • Uni Eropa, Kami Datang...

    16/7/2025 05:00

    Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.

  • Aura Dika

    15/7/2025 05:00

    TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.

  • Gibran Tuju Papua Damai

    14/7/2025 05:00

    KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.  

  • Negosiasi Vietnam

    12/7/2025 05:00

    DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.

  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.