Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
"KOMUNIKASI itu gampang," begitu kata beberapa teman. "Enggak usah dibuat rumit. Yang penting intinya punya niat baik, komunikasi akan mudah diterima," lanjut salah satu di antara mereka.
Namun, benarkah 'maksud baik' saja cukup? Apakah sudah bisa digaransi bila maksud baik sudah dicanangkan, komunikasi tinggal mengikuti? Pasti bisa mengalir sukses? Faktanya tidak. Kata teman yang berbeda pandangan, "Komunikasi adalah koentji, bro."
Teman yang menganggap bahwa komunikasi ialah kunci itu lalu mencontohkan kasus kisruh distribusi elpiji 3 kilogram. Kurang baik dan mulia apa maksud memindahkan distribusi dari eceran ke pangkalan agar subsidi lebih tepat sasaran dan harga tidak dimainkan? Jelas, amat sangat mulia.
Akan tetapi, mengapa tone yang muncul dari aksi pemindahan distribusi gas melon bukan maksud mulia itu? Kok, yang ramai justru isu kelangkaan gas melon, susahnya berburu gas melon, hingga fakta antrean panjang lebih dari 1 jam?
Itu semua bukti bahwa ada yang menganggap enteng komunikasi. Ada yang meremehkan perencanaan, termasuk bagaimana komunikasi mestinya dirancang. Saya lalu teringat penggalan sajak WS Rendra, 'Maksud baik itu punya siapa?'. 'Maksud baik' yang dikomunikasikan secara tidak baik, hasilnya tentu tidak baik.
Salah satu celah paling menganga dari pihak-pihak yang meremehkan komunikasi ialah karena mereka terbiasa memonopoli kebenaran. Relasi yang dibangun pun lebih kerap relasi kuasa. Satu pihak mendominasi publik. Pemerintah memandang rakyat sebagai objek.
Padahal, rakyat bukan benda mati. Rakyat itu makhluk hidup. Mereka juga subjek komunikasi, bukan objek. Publik berada dalam posisi setara dalam komunikasi. Jadi, tidak boleh ada dominasi antara satu dan lainnya.
Apa yang diteorikan Juergen Habermas tentang komunikasi intersubjektif benar belaka. Dalam teori tindakan komunikatif itu, Habermas menjelaskan pentingnya ruang publik. Komunikasi itu harusnya menjadi sarana untuk mencapai konsensus demokratis.
Saya membayangkan bagaimana pemerintah dan negara menerapkan komunikasi sebagai konsensus demokrasi ini. Namun, setelah melihat bagaimana 'komunikasi gas melon' dijalankan, saya skeptis itu bisa terjadi segera. Kecuali, negara 'bertobat' dan sadar bahwa model komunikasi hegemonik dan dominatif tidak lagi dilakukan.
Waktu awal Jokowi menjadi presiden, orang ramai berekspektasi tinggi bakal lahirnya banyak ruang publik dan komunikasi intersubjektif. Wajar karena 'Jokowi adalah kita', berasal dari publik kebanyakan. Karena itu, dia 'pasti' akan 'propublik' dalam berkomunikasi.
Namun, yang terjadi, ekspektasi yang sejatinya tidak tinggi itu dirasakan amat tinggi sehingga tidak tercapai. Yang terjadi justru ruang publik makin sempit. Komunikasi didominasi relasi kuasa. Bahkan, tidak ada komunikasi. Yang muncul sosialisasi dan diseminasi. Revisi UU KPK dan lahirnya UU Cipta Kerja ialah fakta bagaimana aturan untuk orang ramai dibuat di ruang senyap.
Mestinya, itu cukup sudah untuk diakhiri. Setiap 'maksud baik' mesti dijalankan dengan baik, melalui konsensus demokratis, lewat pintu-pintu komunikasi intersubjektif. Jangan ulang lagi 'komunikasi gas melon' yang dipandang remeh, tapi ledakannya amat dahsyat.
FENOMENA keserakahan dalam menjarah sumber daya ekonomi atau hajat hidup orang banyak sebenarnya bukan perkara baru di Tanah Air.
JIKA melintasi Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia-Afrika, Jakarta Pusat, Anda akan menemukan tiang beton. Terdapat 90 tiang beton yang dibangun sejak 2004.
SAYA tak bermaksud pesimistis tentang soal yang satu ini. Saya cuma ingin bersikap realistis.
'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.
VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.
BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima
IBARAT bunga layu sebelum berkembang, itulah sikap Rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 Profesor Sofian Effendi terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.
ANDAI pemohon tidak meninggal dunia, kontroversi soal boleh-tidak wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris, termasuk merangkap pendapatan, bisa segera diakhiri.
MANA yang benar: keputusan Amerika Serikat (AS) mengurangi tarif pajak resiprokal kepada Indonesia dengan sejumlah syarat merupakan keberhasilan atau petaka?
PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'.
SANG fajar belum juga merekah sepenuhnya ketika ratusan orang memadati pelataran salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (14/7).
Bagi kita, kesepakatan itu juga bisa menjadi jembatan emas menuju kebangkitan ekonomi baru.
TUBUHNYA kecil, tapi berdiri gagah seperti panglima perang yang memimpin pasukan dari ujung perahu yang melaju kencang di atas sungai.
KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved