Komunikasi Gas Melon

"KOMUNIKASI itu gampang," begitu kata beberapa teman. "Enggak usah dibuat rumit. Yang penting intinya punya niat baik, komunikasi akan mudah diterima," lanjut salah satu di antara mereka.

Namun, benarkah 'maksud baik' saja cukup? Apakah sudah bisa digaransi bila maksud baik sudah dicanangkan, komunikasi tinggal mengikuti? Pasti bisa mengalir sukses? Faktanya tidak. Kata teman yang berbeda pandangan, "Komunikasi adalah koentji, bro."

Teman yang menganggap bahwa komunikasi ialah kunci itu lalu mencontohkan kasus kisruh distribusi elpiji 3 kilogram. Kurang baik dan mulia apa maksud memindahkan distribusi dari eceran ke pangkalan agar subsidi lebih tepat sasaran dan harga tidak dimainkan? Jelas, amat sangat mulia.

Akan tetapi, mengapa tone yang muncul dari aksi pemindahan distribusi gas melon bukan maksud mulia itu? Kok, yang ramai justru isu kelangkaan gas melon, susahnya berburu gas melon, hingga fakta antrean panjang lebih dari 1 jam?

Itu semua bukti bahwa ada yang menganggap enteng komunikasi. Ada yang meremehkan perencanaan, termasuk bagaimana komunikasi mestinya dirancang. Saya lalu teringat penggalan sajak WS Rendra, 'Maksud baik itu punya siapa?'. 'Maksud baik' yang dikomunikasikan secara tidak baik, hasilnya tentu tidak baik.

Salah satu celah paling menganga dari pihak-pihak yang meremehkan komunikasi ialah karena mereka terbiasa memonopoli kebenaran. Relasi yang dibangun pun lebih kerap relasi kuasa. Satu pihak mendominasi publik. Pemerintah memandang rakyat sebagai objek.

Padahal, rakyat bukan benda mati. Rakyat itu makhluk hidup. Mereka juga subjek komunikasi, bukan objek. Publik berada dalam posisi setara dalam komunikasi. Jadi, tidak boleh ada dominasi antara satu dan lainnya.

Apa yang diteorikan Juergen Habermas tentang komunikasi intersubjektif benar belaka. Dalam teori tindakan komunikatif itu, Habermas menjelaskan pentingnya ruang publik. Komunikasi itu harusnya menjadi sarana untuk mencapai konsensus demokratis.

Saya membayangkan bagaimana pemerintah dan negara menerapkan komunikasi sebagai konsensus demokrasi ini. Namun, setelah melihat bagaimana 'komunikasi gas melon' dijalankan, saya skeptis itu bisa terjadi segera. Kecuali, negara 'bertobat' dan sadar bahwa model komunikasi hegemonik dan dominatif tidak lagi dilakukan.

Waktu awal Jokowi menjadi presiden, orang ramai berekspektasi tinggi bakal lahirnya banyak ruang publik dan komunikasi intersubjektif. Wajar karena 'Jokowi adalah kita', berasal dari publik kebanyakan. Karena itu, dia 'pasti' akan 'propublik' dalam berkomunikasi.

Namun, yang terjadi, ekspektasi yang sejatinya tidak tinggi itu dirasakan amat tinggi sehingga tidak tercapai. Yang terjadi justru ruang publik makin sempit. Komunikasi didominasi relasi kuasa. Bahkan, tidak ada komunikasi. Yang muncul sosialisasi dan diseminasi. Revisi UU KPK dan lahirnya UU Cipta Kerja ialah fakta bagaimana aturan untuk orang ramai dibuat di ruang senyap.

Mestinya, itu cukup sudah untuk diakhiri. Setiap 'maksud baik' mesti dijalankan dengan baik, melalui konsensus demokratis, lewat pintu-pintu komunikasi intersubjektif. Jangan ulang lagi 'komunikasi gas melon' yang dipandang remeh, tapi ledakannya amat dahsyat.