Meutya Cuci Piring Kotor

TUGAS berat dipikul Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid. Ia mencuci piring bekas orang habis berpesta di kementerian yang dipimpinnya.

Mereka berpesta judi online. Sudah 11 pegawai Kemenkomdigi ditangkap dan dijadikan tersangka. Penangkapan yang diikuti dengan penggeledahan kantor Kemenkomdigi hanya berselang dua minggu setelah Meutya dilantik menjadi menteri. Pelantikan menteri pada 21 Oktober 2024 dan penggeledahan kantor Kemenkomdigi pada 1 November 2024.

Meutya tidak seharusnya mencuci piring kotor seandai pendahulu dia, Budi Arie Setiadi, menuntaskan perang melawan judi online alias judi daring. Budi Arie sudah berupaya maksimal meski belum berhasil memberantas judi daring. Budi Arie menjabat setahun lebih sebagai menteri komunikasi dan informatika, 7 Juli 2023 hingga 20 Oktober 2024.

Kemenkominfo yang kini berganti nama Kemenkomdigi sudah memblokir sebanyak 3.796.902 situs serta konten yang bermuatan judi online sejak 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024. “Kami hajar penyebar materi promosi judi online, tidak ada kompromi,” kata Budi Arie pada 10 Oktober 2024.

Budi Arie benar bahwa pihaknya menghajar penyebar materi promosi judi. Akan tetapi, cara menghajarnya tebang pilih. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa 11 pegawai Kemenkomdigi itu malah melindungi bandar judi.

Dijelaskan bahwa kantor satelit pemblokiran judi online di Bekasi, Jawa Barat, justru dikendalikan tersangka yang bukan merupakan pegawai Kemenkomdigi. Mereka malah membantu sejumlah pengelola situs judi daring dengan imbalan Rp8,5 juta dari setiap pengelola. Ada 1.000 situs yang mereka bina, bukan dibinasakan.

Dugaan keterlibatan pegawai Kemenkomdigi sebagai pembina situs judi sudah jauh-jauh hari diingatkan. Seorang anggota DPR pada 18 Juni 2024 sudah mengendus. “Sudah bukan rahasia umum lagi jika beredar rumor bahwa pegawai Kemenkominfo terlibat dalam pengamanan situs judol,” kata anggota DPR Fraksi Demokrat Santoso.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menemukan 15 pegawai Kemenkominfo terlibat judi online. Budi Arie berjanji akan melakukan investigasi mendalam dan mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang terlibat. Hasil investigasi yang dijanjikan itu tidak pernah diumumkan. Pegawai Kemenkominfo itu hanya diberi sanksi teguran disiplin.

Andai pada saat itu Budi Arie benar-benar melakukan investigasi, mungkin Meutya Hafid tidak perlu mencuci piring kotor saat ini. “Ini pil pahit. Jadi, di dalam itu suasananya mencekam pasti, Pak, karena kemarin kepolisian datang (menggeledah) jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang," kata Meutya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada 5 November 2024.

Pil pahit itu tidak membuat Meutya gelagapan. Ia tetap rasional dalam mengambil tindakan-tindakan terukur. Ibarat kata pepatah latin, nil volentibus arduum, yang artinya tidak ada yang mustahil bagi mereka yang mau.

Kemauan Meutya memberantas judi online sudah dicanangkan saat ia melakukan serah terima jabatan dengan Budi Arie. Kata Meutya, Kemenkomdigi akan terus agresif memberantas judi online yang kerap memakan korban dari rakyat miskin. Bahkan, ia berjanji akan memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menutup situs perjudian online.

Meutya satu kata dengan perbuatannya. Ia mendukung penuh penyidikan polisi dan ia juga mempersilakan aparat masuk ke kantornya. “Untuk melakukan, jika diperlukan, pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Kemenkomdigi,” kata Meutya pada 1 November 2024.

Tampak sekali Meutya tegak lurus pada visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dengan salah satu Astacita ialah memperkuat pencegahan dan pemberantasan judi online.

Judi online dibahas dalam sidang kabinet paripurna pada 6 November 2024. “Dalam rapat kabinet hari ini, Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku. Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” kata Meutya.

Judi online harus diberantas karena sejatinya Indonesia mengalami keadaan darurat judi daring. PPATK menyebutkan nilai transaksi judi daring pada 2023, menembus angka Rp327 triliun atau hampir 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.

Estimasi PPATK terkait dengan nilai transaksi judi daring pada 2024 lebih dari Rp404 triliun. Jika tidak ada intervensi dari Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring, angkanya bisa mencapai Rp1.000 triliun atau 30% dari APBN 2024.

Satgas Pemberantasan Perjudian Daring dibentuk Presiden Joko Widodo pada 14 Juni 2024 melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Satgas tersebut bertugas hingga 31 Desember 2024. Kemudian, Menko Polkam Budi Gunawan membentuk Desk Judi Online pada 4 November 2024. Desk yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu bertugas selama tiga bulan.

Tugas Desk Judi Online lebih berat lagi, yaitu menangkap para bandar, bukan cuma pemain. Menangkap bandar bukan perkara sulit sepanjang ada kemauan. Karena itu, negara jangan sampai kalah dari bandar judi daring.

Judi online memang memiliki daya pikat karena kalah bikin penasaran, menang tetap ketagihan. Padahal, sistem judi online dirancang menguntungkan bandar, bukan pemain. Algoritma dibikin rumit untuk memastikan pemain kalah dan bandar pasti menang.

Pemberantasan judi online ada di pundak Meutya Hafid yang akalnya mendahului tindakan. Meutya mencuci piring saat ini sebagai pilihan rasional untuk membersihkan Kemenkomdigi. Ia membersihkan dengan sapu bersih karena ia sendiri sudah bersih.