Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
TEMAN saya belakangan ini uring-uringan. Dia geregetan, marah, geram, di tengah kian memanasnya hiruk pikuk perpolitikan. Dari dulu dia tidak terlalu suka dan sekarang bilang semakin tidak suka dengan politik. Apa pasal?
Teman saya itu rupanya penganut paham bahwa politik itu kotor. Dia punya prinsip politik itu kejam karena begitu berkuasanya naluri dan nafsu untuk berebut kekuasaan.
Teman saya itu pun semakin yakin, haqul yaqin, politik tak punya sopan santun, niradab, tunaetika. Sejumlah fakta di pilpres kali ini dia sodorkan sebagai pembenaran. Yang paling dia soal ialah proses Gibran menjadi cawapres. Proses instan, akal-akalan, yang kental dengan campur tangan ordal, orang dalam. Proses yang mewakili model penggunaan segala cara.
Yang dia gugat ialah tabiat Gibran. Di atas panggung debat cawapres, Gibran memang mendapat sorotan. Dia beberapa kali berlaku yang di mata banyak orang tak pantas, tak patut, tak sopan, tak beretika, kemlinthi, kementhus, songong. Sebagai cawapres muda, dia tidak mencerminkan anak muda yang semestinya.
Yang juga diusik teman saya ialah perilaku banyak politikus yang bertekuk lutut di kaki syahwat pengabaian etika. Dia tak habis pikir dengan politikus yang begitu mudah, teramat gampang, berubah sikap dan pikiran. Dulu berseberangan, mengkritik habis-habisan Jokowi, sekarang menjelma sebagai pemuja luar biasa bapaknya Gibran.
Mereka begitu sigap berganti posisi karena partai mereka berubah dukungan. Mereka seperti ucapan tokoh Britania Raya Winston Churchill, "Beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka; yang lain, mengubah prinsip mereka demi partai mereka."
Teman saya itu secara khusus menyoal duo F, Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Utamanya Fahri. Dia mempertanyakan kenapa Fahri yang dulu idealis dan amat kritis kini gigih membela, menjadi die hard-nya, penguasa. Seolah tidak peduli meski yang dibela itu gemar menabrak aturan untuk terus menggenggam kekuasaan.
Teman saya tidak sendirian. Banyak, termasuk saya, yang punya persepsi serupa. Bahkan ada yang menyandingkan, memirip-miripkan, Fahri dengan Ali Mochtar Ngabalin. Fahri next Ngabalin. Ngabalin ialah eks oposan garis keras Jokowi yang kemudian menjadi pembela paling gigih ayah Gibran itu. Malah, tak sedikit yang mengecapnya sebagai penjilat.
Teman saya juga mempermasalahkan dua politikus muda perempuan dari partai yang katanya milik anak muda. Dia kagum betul dengan keduanya, tapi itu dulu. Sekarang, dia cupet nalar, pendek akal, untuk memahami kenapa keduanya tiba-tiba seperti minus nalar, defisit akal. Keduanya yang tadinya anti kepada salah satu capres karena alasan idealisme kini malah menjadi pendukung garis keras capres itu.
Teman saya geleng-geleng kepala, tepok jidat berulang-ulang, ketika menyaksikan penampilan keduanya dalam talk show di televisi. Saya juga. Keduanya membela mati-matian paslon yang sebelumnya mereka cerca setengah mati. Tempo hari bilang tidak mungkin bersama paslon itu, eh, belakangan berdiri di belakangnya. Menjadi tim suksesnya.
Teramat telanjang inkonsistensi, plin-plan, yang dipertontonkan. Jejak digital yang disodorkan narasumber lain tidak terbantahkan betapa keduanya lain dulu beda sekarang. Karena kekuasaan atau uang yang akhirnya bicara? Entahlah. Yang pasti wajah keduanya sudah bersulih.
Usia muda, sekali lagi, bukan jaminan keteguhan pada idealisme dan penghormatan pada etika. Pas kiranya narasi komedian Inggris Maureen Murphy bahwa, "Alasan mengapa ada begitu sedikit politikus wanita adalah karena terlalu merepotkan untuk merias wajah di dua wajah."
Sudah sedemikian burukkah dunia politik kita? Teman saya bilang, manuver-manuver kotor yang tanpa malu-malu lagi dipamerkan sebagian politikus ialah penegasan yang muskil disangkal. Situasi saat ini rasanya selaras dengan petikan lirik lagu Sumbang karya Iwan Fals.
'...Setan-setan politik yang datang mencekik
Walau di masa paceklik tetap mencekik
Apakah selamanya politik itu kejam?
Apakah selamanya dia datang 'tuk menghantam?
Ataukah memang itu yang sudah digariskan?
Menjilat, menghasut, menindas
Memperkosa hak-hak sewajarnya...'.
Saya memahami kegelisahan, kemarahan, kegeraman, teman saya. Saya pun terkadang bertanya-tanya sebegitu parahkah watak dan tabiat politikus kita? Atau bahkan, jangan-jangan betul kata Prof Ikrar Nusa Bhakti bahwa politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting (menjijikkan), bukan lagi politics is interesting (menarik), bukan pula politics is amusing (menghibur).
Mencemaskan, memang. Namun, kiranya tidak semua politikus jelek. Tidak semua calon pemimpin buruk. Masih ada yang baik. Tinggal bagaimana kita cerdas mendukung, memilih yang baik-baik, agar politik dan kehidupan bangsa ini membaik. Tak lagi menjijikkan.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved