Kades Mbelgedes

SEJATINYA desa adalah garis depan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena desa berhadapan langsung dengan rakyat di tingkat bawah.

Namun, rakyat di desa sering kali terpingirkan dari gemerlap pembangunan lantaran sumber daya di desa yang terbatas, lebih-lebih desa yang jauh dari pusat kekuasaan.

Padahal, desa adalah bagian dari struktur pemerintahan. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah struktur pemerintahan terendah di bawah kecamatan.

Pemerintah terus menggenjot pembangunan desa. Tekad membangun Indonesia dari desa pun dikumandangkan. Pembangunan desa harus mampu menekan laju urbanisasi. Pergerakan urbanisasi Indonesia per tahun mencapai 4%. Diperkirakan, pada 2025, 68% penduduk Indonesia berada di perkotaan. Bahkan pada 2050, 85% penduduk diprediksi tinggal di perkotaan.

Kini, jumlah penduduk di kota lebih besar ketimbang di desa. "Lebih kurang 51%-52% (penduduk) di kota, 48%-49% ada di desa," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Selain urbanisasi, desa pun tak mampu membendung pencari kerja. Mereka lebih memilih mengadu peruntungan ke kota atau menjadi buruh migran di luar negeri. Jumlah pekerja migran Indonesia sebanyak 9,2 juta jiwa, dengan separuhnya ialah pekerja ilegal. Para pekerja migran, terutama yang ilegal, datang dari desa-desa miskin di Tanah Air.

Jurus membangun Indonesia dari desa ditopang oleh guyuran dana desa yang terus bertambah. Pemerintah mengucurkan dana desa hingga Rp539 triliun sejak 2015 hingga 2023. Setiap desa menerima anggaran dana desa sekitar Rp1,1 miliar hingga Rp1,3 miliar pada 2023.

Dana desa, menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Meski dana desa terus mengalir ke desa-desa, kemiskinan di desa belum teratasi. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia lebih banyak di perdesaan ketimbang di perkotaan.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan total orang miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta pada Maret 2022. Dari jumlah tersebut, 14,34 juta ada di perdesaan dan 11,82 juta di perkotaan."Masih ada disparitas tinggi antara kemiskinan di perkotaan dan perdesaan," ujarnya, Jumat (15/7/2022).

Selain kemiskinan yang masih menghantui perdesaan, praktik rasuah sejumlah kepala desa pun semakin marak. Mereka mengabaikan prinsip good governance (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi) dalam mengelola dana desa.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan desa ialah sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2022, yakni 155 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp381 miliar.

Di tengah permasalahan yang membelit desa, sejumlah kepala desa malah asyik cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden 2024. Mereka memberikan kode-kode atau dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah pun terkesan membiarkan perilaku tak elok para kepala desa tersebut.

Bawaslu DKI Jakarta menjatuhkan sanksi peringatan kepada Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan tujuh asosiasi desa lainnya karena memobilisasi ribuan kepala desa dalam Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri Gibran di Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (19/11/2023).

Dalam pertemuan di GBK tersebut, Bawaslu menilai kegiatan itu melanggar dua regulasi, yaitu Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 29 huruf b dan Pasal 51 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memuat larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.

Seperti tak kapok, sebanyak 30 kepala desa atau ‘bapa raja’ di Kota Ambon, Maluku, bertemu Gibran pada Senin (8/1).

Langkah Bawaslu DKI melayangkan surat peringatan kepada Apdesi dan tujuh asosiasi desa tak membuat jera mereka untuk kembali memobilisasi ribuan kepala desa.

Menurut sumber Media Indonesia, mereka akan memboyong para kepala desa menghadiri peringatan Hari Desa Nasional dalam rangka satu dasawarsa UU Desa di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1) mendatang.

Dalam perhelatan itu, para kepala desa akan memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo sebagai tokoh yang memiliki kepedulian kepada desa. Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima Media Indonesia, mereka pun memberikan dukungan kepada paslon 02.

Masih banyak pekerjaan rumah untuk membangun desa. Kepala desa seharusnya fokus pada pekerjaannya untuk menyejahterakan rakyat, bukan larut dalam kepentingan jangka pendek mendongkrak suara paslon tertentu. Tabik!