Ada Harga Ada Rupa

ADA peribahasa terkenal dari Inggris, If you pay peanuts, you get monkeys. Arti tekstualnya, 'jika dibayar pakai kacang, yang didapat cuma monyet'. Bila diterjemahkan secara bebas, pepatah itu bisa bermakna: ada harga ada kualitas, atau ana rega ana rupa, kata orang Jawa. Pokoknya, kualitas didapat sesuai harga yang dibayarkan.

Seorang teman menyematkan pepatah itu saat melihat besaran anggaran belanja untuk Kementerian Pertanian di APBN 2024, yang jumlahnya 'cuma' Rp14,6 triliun. Angka itu bahkan tidak masuk ke sepuluh besar anggaran kementerian dan lembaga di negeri ini. Padahal, Kementan harus menghadapi tantangan pangan yang makin rumit.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetap menjadi primadona, dengan mendapat alokasi anggaran Rp146,9 triliun, Kementerian Pertahanan lebih dari Rp135,4 triliun, dan Polri yang dapat Rp113 triliun. Anggaran belanja Kementan bahkan cuma separuh dari belanja Komisi Pemilihan Umum yang lebih dari Rp28 triliun.

Wajar belaka bila anggaran Kementan sebesar itu disetarakan dengan 'kacang pemancing monyet'. Padahal, kualitas yang diharapkan sangat muluk. Kementan diharapkan menjadi ujung tombak ketahanan pangan kita yang makin rapuh. Apa dengan anggaran segitu bisa? Apa cucuk?

Belum lagi, anggaran untuk ketahanan pangan kita yang juga masih minim, yakni Rp108,8 triliun. Kendati angka itu naik jika dibandingkan dengan anggaran untuk tahun 2023 ini, jumlah itu tetaplah tidak cukup untuk mengatasi tantangan pangan yang kian tidak menentu. Angka itu cuma 3,3% dari total belanja APBN tahun depan yang lebih dari Rp3.300 triliun.

Setelah pandemi covid-19 usai, kini muncul masalah baru, yakni krisis pangan. Banyak negara mulai mengamankan pasokan pangan dalam negeri mereka dengan cara menyetop ekspor. Akhir bulan lalu, India sebagai negara pengekspor beras nomor satu dunia menyetop ekspor beras nonbasmati hingga batas waktu yang belum diketahui.

Sebelum India, dua negara yang tengah berperang, Rusia dan Ukraina, mengecilkan keran pasokan gandum ke dunia. Negara produsen beras lainnya, Vietnam, juga bakal memangkas ekspor beras tahunannya hingga 44% mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor beras Vietnam yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun. 'Peta jalan' pemangkasan itu bahkan sudah mulai digulirkan tahun depan.

Wajar bila banyak negara konsumen beras dan gandum kian kelabakan. Kita hingga kini memang merasa masih 'aman' akan pasokan beras dalam negeri. Namun, siapa yang berani menjamin pasokan beras kita aman hingga tahun depan? Yang bisa dipastikan hanyalah ancaman El Nino dan perubahan iklim yang tidak menentu. Yang juga pasti, makin banyak negara memproteksi pangan untuk kebutuhan dalam negeri mereka.

Saat ini saja, Bulog sudah kesulitan mendapat beras impor dengan harga terjangkau untuk cadangan beras dalam negeri. Jika aksi 'setop ekspor' negara produsen beras dan pangan terus berlangsung, bukan hanya ketahanan pangan kita yang terpukul, melainkan cadangan pangan kita untuk jangka sangat pendek juga terancam.

Beberapa bulan lalu, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin sudah mengingatkan bahwa kemampuan bertahan cadangan pangan Indonesia hanya 21 hari, sedikit berbeda dengan Vietnam yang ketahanan cadangan pangannya 23 hari. Indonesia terpaut agak jauh jika dibandingkan dengan Thailand yang memiliki cadangan pangan untuk 143 hari, India151 hari, Tiongkok 681 hari, dan Amerika Serikat 1.068 hari.

Menurut Global Food Security Index (GFSI), indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2022 juga hanya berada di level 60,2. Angka indeks ketahanan pangan itu masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata global yang indeksnya 62,2, serta di bawah rata-rata Asia Pasifik yang indeksnya 63,4.

Posisi Indonesia berada di urutan keempat di Asia Tenggara. Tiga negara lainnya yang memiliki indeks ketahanan pangan lebih baik ketimbang Indonesia, yaitu Singapura sebesar 73,1, Malaysia 69,9, dan Vietnam sebesar 67,9.

Sebetulnya, situasi seretnya pasokan pangan global bisa jadi 'celah' bagi negeri ini untuk mengisinya. Namun, ketidakjelasan peta jalan meningkatkan ketahanan pangan, bahkan ada mimpi meraih kemandirian pangan berkelanjutan, membuat kekosongan itu tidak bisa kita isi. Malah, negeri ini ikut terkena ancaman krisis pangan global.

Anggaran ketahanan pangan dan Kementan yang paspasan ialah bukti bahwa tingkat respons atas ancaman amat standar. Ibarat kata, 'air sudah nyaris merendam hidung, tapi kita merasa air masih sepinggang'. Benar bahwa anggaran bukan segala-galanya. Namun, anggaran merupakan tolok ukur mula sampai di mana keberpihakan kita.

Jangan-jangan, kita memang cuma berharap mendapatkan monyet sehingga hanya sanggup menyediakan kacang. ***