Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENJADI negara yang ramah terhadap investasi kiranya masih jadi kendala besar bagi Indonesia. Benar bahwa realisasi investasi kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, pertumbuhan investasi masih tidak seeksplosif yang seyogianya bisa diraih. Tingkat pertumbuhannya pun menunjukkan tren melambat.
Bukan cuma itu, kualitas investasi juga belum menggembirakan. Apa yang dipekikkan bahwa investasi kita terus meningkat, laiknya auman srigala: melengking di tengah rimba yang sebenarnya sunyi. Ada situasi yang sebenarnya tidak berbanding lurus antara obral kemudahan dan apa yang dihasilkan.
Pembentukan modal tetap bruto di negeri ini terus melambat. Padahal, pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk menggenjot masuknya investasi ke Tanah Air, termasuk menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah juga telah menggelontorkan sejumlah insentif dan fasilitas istimewa untuk menarik investasi.
Bahkan, Presiden Joko Widodo sudah menyempatkan datang ke kantor pengusaha kelas kakap dunia. Namun, bukannya meroket, pertumbuhan investasi tetap seret. Porsi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) turun terus, dari di angka 30% menjadi tinggal 28%. Pertumbuhan ekonomi pun seperti labirin: berputar-putar di kisaran 5%, padahal kita butuh ekonomi tumbuh 7%.
Lantas, di mana letak masalahnya? Sejumlah analis ekonomi menyebut ICOR (incremental capital output ratio) yang melonjak tajam menjadi biang keroknya. ICOR merupakan rasio antara investasi di tahun yang lalu dan pertumbuhan output regional. ICOR bisa menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin tinggi nilai ICOR, semakin tidak efisien suatu negara untuk investasi.
Dalam tujuh tahun terakhir, rasio ICOR Indonesia bertengger di level 6,3 bahkan lebih. ICOR yang tinggi tersebut membuat investasi di Indonesia melambat. Bahkan pada 2011-2015, ICOR Indonesia sempat memburuk dari 5,02 menjadi 6,64.
Coba bandingkan dengan rasio ICOR di sejumlah negara ASEAN. Rasio ICOR Malaysia sebesar 4,6, Filipina 3,7, Thailand 4,5, dan Vietnam 4,6. Itu berarti ekonomi negara tetangga kita lebih efisien, bisa meningkat cepat, dan investasi bisa mengalir lebih deras.
Selama perang dagang AS vs Tiongkok, investor lebih memilih merelokasi pabriknya ke Vietnam yang ICOR-nya hanya 4,6. Hal itu karena ICOR Indonesia yang kelewat tinggi. Bila ditelusuri, salah satu penyebab tingginya ICOR Indonesia ialah korupsi dan pungli yang mahal, birokrasi masih menghambat, produktivitas tenaga kerja, hingga soal biaya logistik yang terbilang menguras kantong pelaku usaha. Negara tetangga tidak perlu teriak please invest in my country, investor sudah paham sendiri soal hitungan biaya investasi dan risiko.
Bila dibandingkan dengan negara-negara Asia, investasi Indonesia juga lemah dalam menggerakkan industrialisasi. Kandungan teknologi dalam pembentukan modal juga relatif rendah sehingga tidak terjadi peningkatan produktivitas secara berarti.
Dalam kajian ekonom Faisal Basri, pada lima tahun terakhir sekitar tiga perempat pembentukan modal berwujud bangunan, sedangkan yang dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10%. Bangunan semata tidak menghasilkan output fisik tanpa kehadiran mesin dan peralatan, tidak pula mampu mendorong ekspor barang. Seperti itulah wajah investasi di negeri ini.
Tidak mengherankan bila signifikansi pertambahan investasi terhadap kemampuan menyerap kerja kian merosot. Pada 2013, sepuluh tahun lalu, setiap Rp1 triliun investasi masih mampu menyerap lebih dari 4.500 tenaga kerja. Sewindu kemudian, Rp1 triliun investasi hanya mampu menyerap kurang dari 1.400 tenaga kerja, merosot tinggal sepertiganya saja.
Negeri ini butuh keringat lebih deras lagi untuk memperbaiki itu semua. Bila tidak, secara peringkat kemudahan berinvestasi Republik ini terus merosot. Seperti tahun lalu, saat Indonesia mencatatkan penurunan peringkat negara dengan foreign direct investment atau investasi asing langsung terbesar, yakni dari peringkat 15 pada 2020 ke posisi 20 di 2021.
Investasi asing langsung yang masuk memang meningkat. Tapi, peningkatannya masih kalah bila dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Peningkatan yang jauh lebih akseleratif negara-negara lain dalam menggaet investasi asing itu tanda bahwa mereka jauh lebih kencang berlari, lebih sat set dalam berbenah diri. Investasi tidak cukup hanya dengan auman, ia butuh gerak gesit melakukan perubahan.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved