Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KAESANG Pangarep menggoyang Kota Depok, Jawa Barat. Kesediaannya menjadi Depok pertama tentu saja bisa meruntuhkan dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama 18 tahun terakhir.
Tidak sekadar menggoyang Depok. Kesediaan Kaesang itu juga menjadi sorotan terkait dinasti politik. Jika Kaesang terpilih sebagai wali kota, dua anak dan menantu Presiden Joko Widodo menjadi wali kota. Gibran Rakabuming Raka, si anak sulung, saat ini menjadi Wali Kota Solo dan sang menantu, Bobby Nasution, menjabat Wali Kota Medan.
Kesediaan Kaesang untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok disampaikan melalui Youtube pada Sabtu (10/6). “Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya, merdeka!" kata Kaesang.
Status sebagai anak Presiden Jokowi bisa saja memudahkan Kaesang untuk mendapatkan tiket pencalonan di Pemilihan Wali Kota Depok 2024. Setidaknya ia dengan mudah meraup dukungan partai politik atau gabungan partai politik. Apakah semudah itu pula dia mendapatkan dukungan warga Depok?
Warga Depok yang mempunyai hak suara untuk Pemilu 2024, berdasarkan data sementara yang dikeluarkan KPU setempat, sebanyak 1.402.915 orang. Perinciannya, 690.261 laki-laki dan 712.654 perempuan, yang tersebar di 11 kecamatan. Sekitar 12,7% merupakan pemilih pemula.
Sudah 18 tahun Kota Depok dikuasai PKS. Sekalipun tidak berkorelasi langsung dengan perolehan kursi di DPRD, pasangan calon yang diusung PKS memenangi pilkada langsung sejak 2005.
Dalam pilkada langsung pertama kali pada 2005, calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PKS, yaitu Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra, memenangi kontestasi.
Pasangan calon yang diusung PKS kembali menang dalam Pilkada 2011, yaitu Nurmahmudi Ismail dan Mohammad Idris. Kemudian PKS kembali meraih kemenangan lewat pasangan Mohammad Idris dan Pradi Supriatna pada Pilkada 2016. Dan pada pilkada terakhir, 2020, PKS menang lagi lewat pasangan Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono.
Dengan demikian, PKS telah memenangi empat kali pilkada secara berturut-turut di Kota Depok yang saat ini menginjak usia ke-24 tahun. Depok, yang semula menjadi bagian dari Kabupaten Bogor, terbentuk menjadi kota pada 27 April 1999 setelah disahkannya UU No 15 Tahun 1999. Apakah PKS bisa mempertahankan dominasinya di Kota Depok?
Rahasia kemenangan PKS di Kota Depok, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Amri Yusra dkk (2022), terletak pada proses seleksi calon wali kota.
Hasil analisis penelitian itu menunjukkan bahwa PKS menerapkan proses seleksi kandidat yang inklusif dan semisentralistik karena keputusan akhir penentuan kandidat dilakukan dan menjadi kewenangan pimpinan partai politik ditingkat pusat (nasional).
Berbeda dengan Kaesang yang namanya muncul secara tiba-tiba di jagat politik. Sejauh ini Kaesang dipromosikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk maju menjadi calon Wali Kota Depok. Terdapat empat baliho raksasa bergambar wajah Kaesang yang terpasang di wilayah strategis Kota Depok. Selain baliho, terpasang pula 100 spanduk bergambar wajah Kaesang di jalan-jalan utama di 11 kecamatan.
Meski disponsori PSI yang memiliki satu kursi di DPRD Kota Depok, bukan mustahil Kaesang mampu meruntuhkan dominasi PKS. Sejumlah partai lain seperti Gerindra dan PDIP juga mendukung pencalonan Kaesang.
Jika melihat sebaran kursi di DPRD Depok, PKS bukanlah pemenang mutlak. Ada 50 anggota DPRD Kota Depok dan PKS hanya memiliki 12 kursi. Gerindra dan PDIP sama-sama memperoleh 10 kursi. Disusul Partai Golkar (5 kursi), PAN (4 kursi), Partai Demokrat dan PKB sama-sama memperoleh 3 kursi, PPP (2 kursi), serta PSI (1 Kursi).
Kaesang bisa saja mengusung tema perubahan untuk memikat pemilih. Akan tetapi, perubahan yang diusung itu mesti dipilih secara hati-hati karena sejatinya Kota Depok di bawah kepemimpinan PKS mengalami kemajuan yang signifikan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok, misalnya, naik dari 76 pada 2010 menjadi 81,86 pada 2023. APBD juga naik dari Rp1,1 triliun menjadi Rp3,7 triliun. Penduduk miskin Kota Depok berada pada posisi lima terendah se-Indonesia dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,53%.
Pilkada 2024 akan digelar pada 27 November 2024 atau 38 hari setelah Jokowi melepas jabatan presiden. Jika Kaesang menang di pilkada, sempurnalah klan politik Jokowi sekalipun tidak ada aturan yang melarang lahirnya dinasti politik.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved