Importasi tak Berujung

SEMANGAT berdiri di atas kaki sendiri, tak mau bergantung lagi pada negara lain, bahkan sebaiknya negara lain bergantung pada Indonesia, sering digaungkan Presiden Joko Widodo. Dalam berbagai kesempatan, mantan Gubernur DKI itu geram dengan kebiasaan impor jajaran pemerintahannya terhadap sejumlah komoditas. Tradisi impor, menurutnya, tidak masuk akal sehat bila melihat sumber daya alam dan kemampuan anak bangsa memproduksi sejumlah komoditas penting untuk bangsa ini.

Gayung tak bersambut. Kegeraman Jokowi tak berdampak apa pun.

Tengok saja akhir tahun lalu heboh impor beras sebanyak 200 ribu ton dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan. Total anggaran untuk mendatangkan beras impor itu sebanyak Rp1,8 triliun. Total beras impor sampai Februari lalu sebanyak 500 ribu ton.

Kehebohan impor beras terjadi karena di kalangan pembantu Presiden Jokowi bersilang pendapat. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan Indonesia tak perlu mengimpor beras karena produksi beras dalam negeri mencukupi. "Bahkan, lebih dari cukup. Saya bicara pakai data dari BPS (Badan Pusat Statistik)," tandasnya. Saat ini, kata dia, lumbung beras di Indonesia juga bertambah dari sembilan provinsi kini menjadi 15 provinsi.

Syahrul seolah berjalan sendiri dengan sikapnya menolak impor beras. Sikapnya menolak impor beras seudah sejalan dengan UU no 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa dilarang impor pangan sepanjang produksi pangan masih bisa disiapkan di dalam negeri. Namun, sikap Syahrul berbeda dengan Kepala Bulog Budi Waseso, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Ketiganya menyepakati bahwa impor dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi cadangan beras pemerintah yang menipis sehingga harus segera ditambah untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Meski Kepala Bulog dan Mendag sepakat soal dimulainya impor beras, batas importasi mereka berbeda pendapat. Zulkifli Hasan menekankan keran impor beras harus ditutup akhir Januari 2023. Sementara itu, Budi Waseso alias Buwas menyatakan impor beras baru akan berakhir pada pertengahan Februari. Anehnya, di tengah importasi beras harga beras dalam negeri justru bergejolak tinggi.

Kini, silang pendapat importasi berlanjut ke soal impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyatakan importasi itu dilakukan karena kebutuhan yang mendesak. Alasannya, untuk memenuhi kapasitas angkut, dengan pengguna jasa KRL pada 2025 diprediksi bisa mencapai 2 juta orang per hari.

Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan pihaknya merencanakan 'pengadaan kereta bukan baru' untuk mengganti kereta yang menurut rencana akan dikonservasi mulai tahun ini. Jumlah kereta yang akan dikonservasi, kata Anne, sebanyak 10 pada 2023 dan 19 pada 2024.

Namun, keinginan PT KCI yang didukung Kementerian Perhubungan bertepuk sebelah tangan. Dirjen Daglu Kementerian Perdaganan mendapatkan surat jawaban dari Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian tertanggal 6 Januari 2023 yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti. Alasannya, pemerintah fokus meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan kebijakan importasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara penggunaan industri dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan pelayanan transportasi publik. Menurutnya, gerbong KRL itu bisa dibuat perusahaan dalam negeri, PT Industri Kereta Api (INKA).

Senada dengannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan persoalan pengadaan gerbong kereta untuk menggantikan 10 rangkaian kereta (train set) KRL Jabodetabek yang akan dipensiunkan pada 2023 itu harus segera diselesaikan. Dia menyayangkan perencanaan pengadaan gerbong kereta itu tidak dilakukan sejak awal sehingga industri dalam negeri memiliki rentang waktu yang cukup untuk memproduksi kebutuhan rangkaian kereta tersebut.

Dari polemik kasus importasi ada benang merah yang sama, yakni rencana importasi itu berlangsung dengan jurus mepet. Dari sejumlah kasus karena unsur 'kegentingan yang memaksa' yang mungkin karena 'memaksakan kegentingan' akhirnya rencana impor yang semula gegeran dan menyita perhatian publik akhirnya terlaksana juga. Orkestrasi kementerian dan lembaga masih sumbang dalam memadukan irama cinta produk lokal sehingga importasi tak berkesudahan dalam berbagai komoditas dan kebutuhan bangsa ini. Indonesia akan menjadi negara raksasa jika memegang teguh wasiat Bapak Bangsa, Bung Karno."Indonesia harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan memiliki karakter yang kuat," tandasnya. Tabik!