Sabtu 21 Januari 2023, 05:00 WIB

Demokrasi Tertutup

Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group | Editorial
Demokrasi Tertutup

MI/Ebet
Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group.

SAYA masih penasaran dengan logika para pihak yang menghendaki pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Padahal, sistem lama itu dikoreksi karena dianggap kurang demokratis. Padahal, demokrasi ialah jalan yang kita pilih untuk mengoreksi sistem otoritarian yang serbamonolit.

Diam-diam, mulai ada yang merindukan masa lalu. Para perindu itu ingin menuntaskan rindunya dengan cara kembali ke masa lalu. Era itu dianggap masa keemasan, saat kejayaan elite. Adapun sistem saat ini, tidak menggaransi privilese, hak istimewa para elite.

Saya jadi teringat tulisan mendiang Azyumardi Azra berjudul Demokrasi Mau ke Mana?, beberapa tahun lalu. Ia menyebutkan era reformasi telah dua dasawarsa berlalu. Namun, kian banyak kalangan yang kritis dan skeptis terhadap masa depan demokrasi negeri ini.

Indonesia yang memilih jalan transisi dari rezim post-otoritarianism Orde Baru melalui Pemilu 1999, nyatanya belum berhasil keluar dari fase transisi demokrasi. Arah demokrasi juga kian berbelok, menuju jalan ketidakpastian.

Pernyataan Azyumardi itu dikonfirmasi oleh The Economist Intellegence Unit (EIU). Dalam sebuah laporannya, EIU menyebut indeks demokrasi Indonesia pada 2020 mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3 atau turun dari sebelumnya 6,48.

Untungnya, pada laporan EIU setahun kemudian, skor indeks demokrasi Indonesia kembali naik menjadi 6,71. Tapi, seiring dengan munculnya 'perlawanan' terhadap jalan demokrasi, sikap kritis dan skeptis tetap layak diapungkan.

Bukan perkara mudah meniti jalan transisi dan meneguhkan konsolidasi demokrasi. Pengalaman Angola menunjukkan masa transisi berakhir dengan meledaknya perang saudara dan kemudian mengembalikan kelangsungan rezim otoriter. Ada tarik-menarik antara kekuatan masyarakat sipil dan kekuatan antidemokrasi yang kerap membawa jargon keemasan masa lampau.

Situasi seperti itu digambarkan sosiolog dan antropolog Peter Worsley sebagai siklus otoritarianisme. Dalam The Third World, Worsley menyebut rekonsolidasi otoritarianisme itu merupakan gejala khas negara-negara dunia ketiga.

Apakah upaya mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup merupakan bagian dari apa yang dinujum Pak Worsley sebagai rekonsolidasi otoritarianisme? Semoga belum sejauh itu, meski tanda-tandanya mirip.

Bila memang itu sudah terjadi, kekuatan sipil tidak boleh tinggal diam. Sebab, pemilu merupakan bagian integral dalam negara demokratis. Pemilu itu sebuah conditio sine qua non demokrasi. Karena tanpa hadirnya, negara dianggap menanggalkan demokrasi.

Tapi, pemilu yang seperti apa? Karena selama rezim Orde Baru berkuasa pun, pemilu dapat dilaksanakan secara berkala. Pakai asas luber pula. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tapi, pemilu di era Orde Baru yang memakai sistem proporsional tertutup itu hanya melahirkan 'kader jenggot'.

Kader seperti itu sekadar menggantungkan diri ke partai politik dan berkhidmat kepada kekuasaan, bukan kepada rakyat yang telah memilihnya. Itu kemudian dikoreksi menjadi sistem proporsional terbuka, yang mendekatkan pemilih dengan calon wakilnya.

Sistem itu sudah dinyatakan konstitusional pula oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2008. Bukankah putusan MK bersifat final dan mengikat? Mengapa yang sudah final dan mengikat itu dikembalikan ke 'semifinal' dan 'masih longgar'?

'Sungguh mati aku jadi penasaran', meminjam kalimat Rhoma Irama.

Baca Juga

MI/Ebet

Hasya dan Citra Polisi

👤Jaka Budi Santosa Dewan Redaksi Media Group 🕔Jumat 03 Februari 2023, 05:00 WIB
'TERNYATA lebih bermanfaat polisi tidur daripada...
MI/Ebet

Yang Muda yang Berpolitik

👤Ahmad Punto Dewan Redaksi Media Group 🕔Kamis 02 Februari 2023, 05:00 WIB
PEKAN lalu, sebagian pemberitaan di negeri ini mendadak ramai setelah Kaesang Pangarep, putra ketiga Presiden Joko Widodo, mengutarakan...
MI/Ebet

Bergidik karena Utang

👤Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group 🕔Rabu 01 Februari 2023, 05:00 WIB
ADA yang berbeda dengan nada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal utang pemerintah akhir-akhir...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya