Headline

Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.

Fokus

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan

Politik Sempit Pemekaran Wilayah

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
19/9/2022 05:00
Politik Sempit Pemekaran Wilayah
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

TEMAN saya terperangah. Kata dia, tidak ada korelasi antara pemekaran wilayah dan kesejahteraan rakyat. Mengapa saat ini terdapat 329 usulan pembentukan daerah otonomi baru?

Ia menyodorkan hasil penelitian Ropiko Duri dan Mutia Rahmah yang dimuat di Jurnal Kebijakan Pemerintah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Empat Lawang yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatra Selatan. Kabupaten itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007.

Kesimpulan penelitian ialah, setelah 10 tahun berjalan, kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Empat Lawang belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut teman saya, hasil penelitian itu sejalan dengan temuan Kemendagri pada 2012 yang menyebutkan 70% pemekaran daerah sepanjang 1999-2009 gagal mencapai tujuan pemekaran.

Ada enam tujuan pemekaran daerah menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pertama, mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; kedua, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan ketiga, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; kelima, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan keenam, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Pemekaran daerah bukannya membawa untung malah buntung. Buktinya, dari 57 daerah pemekaran pada 2007-2009, muncul 187 sengketa batas wilayah. Beban keuangan pemerintah pusat juga bertambah. Total dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer ke daerah Rp54,31 triliun pada 1999. Sepuluh tahun kemudian (2009), setelah terbentuk 205 daerah otonomi baru (DOB), anggaran DAU melonjak tiga kali lipat hingga mencapai Rp167 triliun.

Kata teman saya, selama ini, pemekaran didasari pertimbangan politik sempit ketimbang kriteria administratif, teknis, dan fisik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kriteria politik tidak ditemukan dalam aturan resmi.

Sejumlah hasil penelitian memang menyebutkan bahwa manfaat pemekaran daerah belum sepenuhnya tepat sasaran. Selain menjadi permainan elite politik, pembentukan DOB juga jadi ajang korupsi baru. Sebanyak 90% DOB masih mengandalkan dana dari pusat untuk menjalankan roda pemerintahan. Pada saat yang sama, masyarakat di DOB malah terpinggirkan terus.

Setiap rezim yang berkuasa punya pertimbangan masing-masing untuk memekarkan daerah. Pada masa pemerintahan BJ Habibie (l988-l999) tertacat 45 DOB, era Abdurrahman Wahid dan Megawati (2000-2004) terdapat 103 DOB, dan era SB Yudhoyono (2005-2008) terdapat 57 DOB. Sampai 2008 jumlah provinsi menjadi 33 dan Kabupaten/kota 491. Saat ini terdapat 514 kabupaten/kota di 37 provinsi. Jumlah ini belum termasuk Provinsi Papua Barat Daya yang segera disahkan.

Teman saya menganjurkan agar pemerintah benar-benar mempertimbangkan secara matang untuk melakukan pemekaran. Karena itu, kata dia, pemerintah pusat bersama DPR harus mampu meredamkan hasrat berkuasa elite politik daerah.

Berdasarkan data Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, hingga September 2022, ada 329 usulan DOB. Usulan itu terdiri atas 55 provinsi, 247 kabupaten, dan 37 kota. Hanya daerah di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali yang tidak mengajukan usulan pemekaran.

Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengingatkan hingga saat ini pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran, kecuali untuk Papua dan Papua Barat. Sebab menurutnya, beberapa daerah yang ingin melakukan pemekaran wilayah memiliki pendapatan asli daerah yang cukup kecil sehingga berdasarkan kajian akan bergantung pada APBN.

Pengecualian untuk wilayah Papua dan Papua Barat, kata Wapres, dilakukan karena adanya kebutuhan khusus seperti mempermudah pengawasan karena wilayahnya yang luas, dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah tersebut.

Terus terang dikatakan bahwa moratorium pemekaran yang dicanangkan sejak 2007 selalu dilanggar. Pada 2008, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemekaran daerah.

Kesimpulan temuan BPK, pertama, pemerintah belum mempunyai grand design mengenai pemekaran daerah; kedua, pelaksanaan observasi untuk menilai kelayakan usulan pemekaran daerah tidak dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen; dan ketiga, proses pembentukan DOB atas inisiatif DPR-RI tidak melalui prosedur pengujian kelayakan yang memadai.

Jika pemekaran tidak mencapai tujuan, tidak mampu menyejahterakan rakyat, kenapa DOB yang gagal itu tidak digabungkan lagi ke daerah induknya?



Berita Lainnya
  • Akhirnya Komisaris

    11/7/2025 05:00

    PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.

  • Tiga Musuh Bansos

    10/7/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.