Penerus Program Presiden Jokowi

TEMAN saya mengatakan Presiden Joko Widodo kini berada di persimpangan jalan. Indikasinya, kata dia, Jokowi semakin sering bertemu dengan kelompok sukarelawan dan sering pula ia berbicara soal calon presiden yang mampu melanjutkan programnya.

Pertemuan terakhir berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (12/9). Dalam pertemuan itu, Jokowi menitipkan pesan soal kesinambungan program pemerintah.

Ketua Umum Seknas Jokowi Rambun Tjajo mengatakan Presiden menekankan agar jangan sampai setelah ganti presiden, program pemerintah ikut berganti. Ganti pemimpin ganti kebijakan memang menjadi kebiasaan buruk negeri ini.

Jauh-jauh hari sebelumnya, Jokowi memberi tugas kepada organisasi sukarelawannya untuk merapatkan barisan dan menghimpun suara rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mencari siapa sosok capres yang laik diusung. Sosok yang berkomitmen melanjutkan programnya.

Meski demikian, kata teman itu, Jokowi tahu dan sadar bahwa capres hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Menurut jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, pendaftaran capres dilaksanakan pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

Jadwal pendaftaran capres semakin dekat akan, tetapi partai politik tempat Jokowi bernaung, PDIP, belum juga menetapkan capres. Ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional V Projo di Magelang, Jawa Tengah, pada 21 Mei 2022, Jokowi berpesan ojo kesusu alias jangan terburu-buru dalam hal menentukan siapa yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Sekalipun meminta pendukungnya untuk tidak tergesa-gesa, pada saat menghadiri perayaan 50 tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta pada 10 Juni 2022, Jokowi mengatakan sosok yang akan menggantikannya harus bisa meneruskan program yang sudah dibuatnya selama menjabat.

Jokowi mewanti-wanti agar penerusnya bukan seseorang yang tidak mau melanjutkan program yang telah dijalankan selama dia menjabat. Sebab, menurut Jokowi, dengan meneruskan program yang sudah ada, artinya Indonesia bisa jauh lebih maju dari sebelumnya.

Kiranya partai pendukung pemerintahan Jokowi saat ini bisa menangkap sinyal itu. Pesan yang disampaikan Jokowi sangat terang-benderang, yaitu capres penggantinya harus punya komitmen untuk melanjutkan program yang sudah dikerjakannya saat ini.

Salah satu program utama Jokowi yang mesti dilanjutkan ialah pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara.

Pemindahan ibu kota negara sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang itu disahkan dan diundangkan pada 15 Februari 2022, tidak serta-merta ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara.

Sesuai ketentuan ayat (1) Pasal 39 UU 3/2022, kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan keputusan presiden.

Apakah pemindahan ibu kota negara yang ditetapkan dengan keputusan presiden itu diteken oleh Jokowi atau presiden penggantinya? Ayat (2) Pasal 41 UU 3/2022 mengatur bahwa paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dengan demikian, paling lama 15 Februari 2024 atau sehari setelah pilpres digelar, ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara. Keppres pemindahan itu mestinya masih diteken Jokowi.

Harus tegas dikatakan bahwa keppres maupun undang-undang itu merupakan produk politik. Sebagai produk politik, penguasa pengganti bisa saja membatalkannya. Keppres dibatalkan dengan keppres dan undang-undang dibatalkan dengan undang-undang. Karena itulah, kata teman saya, Jokowi sangat berkepentingan agar presiden penggantinya punya komitmen yang kuat untuk meneruskan program yang sudah dijalankannya.

Tidak ada pilihan buat Jokowi, dia mesti melakukan deal dengan partai politik atau gabungan partai politik agar capres yang diusung itu melanjutkan programnya, utamanya IKN. Dia bisa melakukan deal dengan PDIP atau partai lainnya yang berkomitmen kuat memaksa capresnya untuk melanjutkan program Jokowi.

Keberadaan relawan Jokowi tidak bisa dipandang sebelah mata. Para analis politik menyebutkan bahwa dua kali kemenangan Jokowi dalam pilpres sangat ditentukan oleh dukungan sukarelawan.

Bambang Arianto dalam artikelnya berjudul Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014 menyebut peran relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia seolah telah menjadi pilar utama pelembagaan demokrasi. Dengan cara masing-masing, para relawan politik tidak jarang bergerak tanpa koordinasi dan terstruktur, tetapi dapat bergerak sendiri untuk mendukung calon presiden pilihannya.

Boleh-boleh saja Jokowi bukan seorang pemimpin partai, tetapi harus jujur diakui bahwa Jokowi bersama-sama dengan relawannya masih menjadi kekuatan utama untuk ikut menentukan kemenangan capres pada Pilpres 2024.