TEMAN saya mengaku heran karena masih ada kepala daerah di negeri ini yang bersekutu dengan kelompok intoleran. Padahal, kata dia, Indonesia memiliki DNA toleransi.
DNA toleransi itu sudah dikumandangkan Bung Karno pada pidatonya di depan BPUKI pada 1 Juni 1945. “Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tapi semua buat semua,” kata Bung Karno.
Negara semua buat semua menjadi landasan historis moral toleransi. Landasan konstitusionalnya termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Teman itu menyesalkan beredar luas video disertai narasi Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta yang ikut menandatangani penolakan pendirian gereja. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (7/9).
Menurut teman saya, masih ada kesempatan bagi Helldy dan Sanuji untuk memperbaiki diri. Keduanya mesti sadar bahwa pemajuan toleransi terletak kepada kualifikasi kepemimpinan kota.
Jika kedua pemimpin daerah itu ikut meneken spanduk penolakan pendirian gereja di Cilegon, kata teman saya, anggap saja mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman itu berdoa, “Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.”
Kualifikasi kepemimpinan memang menjadi penentu. Temuan Setara Institute pada 2021 menyimpulkan bahwa kota-kota yang berhasil keluar dari jeratan intolerasi sangat bergantung pada kualifikasi kepemimpinan kota.
Setara Institute menyoroti kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya yang menjadi aktor penggerak toleransi. Kota Bogor masuk ke daftar kota intoleran pada 2015 dan 2017.
Hasil survei Setara Institute itu dijadikan bahan evaluasi Bima Arya. Ia menggerakkan muspida, tokoh lintas iman, pemuda, serta organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) untuk secara bersama-sama mendeklarasikan ‘Bogor Kota Toleran’.
Bima Arya membuat program dialog lintas agama, merayakan secara terbuka perbedaan dan keberagaman, menarasikan kembali kearifan lokal Kota Bogor melalui perhelatan kesenian dan kebudayaan di acara Bogor Street Festival CGM 2020.
“Langkah-langkah ini berhasil membuat Bogor keluar dari jurang konflik intoleransi. Bahkan di tahun 2021, Kota Bogor berhasil menyelesaikan konflik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang sudah terkatung-katung selama 15 tahun,” demikian laporan Setara Institute.
Pemkot Bogor pun memasukkan nomenklatur kerukunan toleransi dan perdamaian ke dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
Bima Arya, dalam sebuah wawancara, mengatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting untuk membuka dan membangun ruang dialog, komunikasi, dan kolaborasi yang melibatkan semua elemen. Itu menjadi kunci dalam kehidupan bertoleransi.
Tiba saatnya Cilegon belajar dari Bogor untuk keluar dari jeratan intoleransi. Sebab, Cilegon selalu masuk deretan peringkat bawah riset Indeks Kota Toleran yang diterbitkan Setara Institute selama lima kali. Nomor 15 dari bawah pada 2015, nomor 4 dari bawah pada 2017 dan 2018, nomor 8 dari bawah pada 2020, dan nomor 3 dari bawah pada 2021.
Data yang disodorkan Abd Rohim Ghazali, Direktur Eksekutif Maarif Institute, bisa menjadi pertimbangan. Disebutkan bahwa secara demografis terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat Kota Cilegon, yakni Islam sebesar 97%, Protestan 0,84%, Katolik 0,77%, Hindu 0,26%, dan Buddha 0,16%.
“Dari kelima agama itu, anehnya, tak ada satu pun rumah ibadah selain untuk pemeluk agama Islam. Jumlah masjid 381, musala 387, sementara gereja Protestan, gereja Katolik, pura, dan wihara jumlahnya nihil alias zero,” tulis Rohim Ghazali dalam surat terbukanya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon pada 9 September 2022.
Dasar penolakan sebagian masyarakat Cilegon untuk pembangunan gereja ialah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975, tertanggal 20 Maret 1975.
Surat keputusan mestinya dicabut dengan surat keputusan pula dan inilah waktu yang tepat. Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta bisa menjadikan pencabutan SK itu sebagai bukti bahwa memang mereka protoleransi.
Elok nian bila Cilegon ‘semua untuk semua’ bukan untuk satu golongan saja sesuai visi Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta, yaitu mewujudkan Cilegon baru, modern, dan bermartabat.
Cilegon baru, modern, dan bermartabat hendaknya tidak sebatas kata-kata, tapi perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Bolehlah belajar kepada Bima Arya yang berhasil membawa Bogor keluar dari jeratan intoleransi dengan perbuatan bukan sekadar kata-kata.
