TEMAN saya terus saja nyerocos. Melambung tinggi pujian yang ia sampaikan untuk sukarelawan calon presiden. Tanpa kehadiran sukarelawan, kata dia, politik negeri ini berjalan dalam senyap.
“Sukarelawan itu benar-benar bentuk partisipasi individu warga dalam politik atau mereka digerakkan oleh orang-orang yang ingin menjadi capres? Semoga mereka bukan termasuk kelompok yang bersuara sampai urat leher putus membela yang bayar,” katanya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukarelawan ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksakan). Kata saya kepada teman itu, seandainya setelah pilpres ada sukarelawan yang direkrut menjadi komisaris badan usaha milik negara atau jabatan lainnya di pemerintahan, itu hanya kebetulan karena semuanya sesuai kompetensi.
Saya bisa memahami bila sukarelawan bergerak jauh lebih lincah ketimbang partai politik yang memegang hak monopoli pengajuan capres. Sebab, sukarelawan leluasa bermanuver tanpa terikat regulasi. Partai politik bergerak dalam koridor regulasi. Suka-suka sukarelawan memainkan politik, sedangkan partai politik tidak boleh suka-suka, harus mengikuti regulasi.
Berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, tahapan pemilu dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan penyelenggaran pemilu. Tahapan Pemilu 2024 dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Tahapan Pemilu 2024 baru dimulai pada 14 Juni 2022. Pendaftaran capres dibuka pada 19 Oktober hingga 25 November 2023 atau selama 38 hari. Akan tetapi, sukarelawan capres sudah muncul sejak tahun lalu.
Ambil contoh sukarelawan Barisan Airlangga Hartarto (BARA) yang muncul pada 31 Juli 2021. Kemudian deklarasi sukarelawan Sahabat Ganjar di 17 negara pada 19 September 2021 diikuti dekalarasi Sahabat Ganjar di dalam negeri pada 21 Agustus 2021. Deklarasi sukarelawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) pada 20 Oktober 2021, dan sukarelawan Wong Kito mendeklarasikan dukungan untuk Puan Maharani pada 20 Oktober 2021 di Palembang.
Deklarasi dukungan sukarelawan capres akan terus bermunculan mengikuti irama dinamika politik. Intensitas kemunculannya lebih tinggi lagi menjelang partai politik atau gabungan partai politik memutuskan calon presiden defenitif yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum.
Dukungan sukarelawan yang dideklaraskan sejak tahun lalu itu mau menegaskan bahwa sosok yang didukung itu benarbenar lahir dari rahim publik. Bukan figur karbitan.
Diakui atau tidak, ada korelasi positif antara besarnya dukungan sukarelawan dengan kemenangan di pilpres. Pada Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin disokong sedikitnya 1.827 kelompok sukarelawan dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki 1.386 kelompok sukarelawan.
Keberadaan sukarelawan Jokowi sangat fenomenal. Secara periodik Jokowi tetap bertemu dengan kelompok sukarelawannya. Kini sukarelawannya malah berinisiatif menjaring capres lewat musyawarah rakyat yang digelar di setiap provinsi.
Meski fenomenal, teman saya tetap mengingatkan agar sukarelawan Jokowi tahu diri. Kata dia, jangan sampai ada kesan sukarelawan itu mengambil alih peranan partai politik yang salah satunya ialah melakukan rekrutmen pejabat publik termasuk capres.
Kata teman itu, sukarelawan hendaknya bijak bersikap sehingga tidak memberikan beban yang berat kepada Jokowi. Capres yang diusung sukarelawan itu, mau tidak mau, akan disalurkan Jokowi ke partai politik untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme yang berlaku dalam partai politik masing-masing. Otoritas mengusung capres ada di tangan partai politik, bukan Jokowi.
Pesan Jokowi saat bertemu Tim 7 Jokowi Presiden pada 11 Juli 2022 bisa dipedomani. ”Dengarkan, jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Dengarkan yang diinginkan oleh rakyat itu siapa? Dengarkan. Tetangga dengarkan. Rakyat di akar rumput dengarkan semuanya,” pinta Jokowi.
Mendengar aspirasi masyarakat terkait capres yang diinginkan sangatlah penting. Aspirasi masyarakat itu penting karena, menurut Jokowi, hal yang dibangun adalah nilai-nilai kerakyatan dan kebersamaan. Siapa yang akan didukung akan dibahas dan ditetapkan pada momentum yang tepat.
Eloknya, para sukarelawan mulai mengusulkan nama capres yang diidolakan kepada partai politik dan berbagi peran. Partai politik mengusung capres di jalur resmi, sukarelawan menggalang suara kemenangan dari pintu ke pintu.
