Survei Abal-Abal

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
21/7/2022 05:00
Survei Abal-Abal
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

TEMAN saya langsung protes sambil menunjukkan berita di mediaindonesia.com pada 4 Juni 2022. Dia protes atas berita yang menyebutkan popularitas Puan ungguli Ganjar.

“Semua lembaga survei menyebutkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan berada di peringkat atas capres 2024. Kok, di berita ini disebutkan popularitas Puan Maharani 69,3%, sedangkan Ganjar hanya 61,4%,” temanku meneruskan protesnya. Ia kembali menikmati kopi panas dengan menyeruputnya.

Saya langsung gerah ketika kawan itu menuding lembaga survei membela yang bayar. Kata saya, benar bahwa ada lembaga riset abal-abal yang bisa dibayar untuk memanipulasi data. Akan tetapi, jauh lebih banyak lagi lembaga survei yang punya integritas.

Teman saya itu tidak bisa membedakan popularitas dan elektabilitas. Popularitas ialah tingkat keterkenalan di mata publik. Meskipun populer, belum tentu layak dipilih yang dilihat dari tingkat elektabilitasnya. Popularitas dan elektabilitas merupakan dua hal berbeda, tapi keduanya saling mendukung.

Bangsa ini patut berterima kasih kepada lembaga survei yang menjadi bintang penunjuk arah dalam kegelapan pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009 menyebutkan survei opini publik tidak hanya meneliti mengenai popularitas calon presiden dan wakil presiden yang bertarung dalam pemilu.

Survei, menurut MK, juga meneliti pengetahuan pemilih mengenai tata cara pemilu, rekam jejak (track record) dan pemahaman rakyat tentang program yang ditawarkan calon presiden dan wakil presiden yang berguna untuk meningkatkan kualitas pemilu.

Sejak 2004, survei menjadi pilihan yang cepat untuk mengukur persepsi pemilih terhadap kandidat atau partai. Arya Fernandes dari CSIS menjelaskan bahwa kehadiran lembaga survei yang mengalami perkembangan signifikan setelah 2004 disumbang oleh sejumlah akademisi yang baru menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Di antaranya, keberadaan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang didirikan Saiful Mujani dan Denny Januar Ali pada awal 2000.

Sejak itu, lembaga survei tumbuh bak cendawan pada musim hujan. Terdapat 40 lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu 2019. Angka itu malah turun dari Pemilu 2014 dengan 56 lembaga survei yang terdaftar di KPU.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menempatkan survei menjadi bagian dari partisipasi masyarakat. Terkait dengan penghitungan cepat hasil pemilu, menurut Pasal 449 ayat (4), wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu.

Amat disayangkan jika kewajiban lembaga survei itu hanya terkait dengan kegiatan hitung cepat hasil pemilu. Artinya, lembaga survei yang saat ini getol melakukan survei terkait dengan popularitas dan elektabilitas calon presiden tidak dikenai kewajiban untuk mengumumkan sumber pendanaan.

Atas dasar itulah diam-diam saya membenarkan tudingan teman saya bahwa lembaga survei membela yang bayar. Meski demikian, tidaklah susah-susah amat membedakan kegiatan survei berdasarkan pesanan atau murni sebagai kegiatan ilmiah.

Cara membedakannya ialah hasil riset abal-abal pasti bertolak belakang dengan hasil riset kebanyakan lembaga survei. Saat ini, hampir semua lembaga survei menempatkan Ganjar, Prabowo, dan Anies pada urutan teratas. Jika ada nama yang tiba-tiba menyodok ke peringkat atas dari sisi elektabilitas, patut diduga itu riset abal-abal alias pesanan sponsor.

Kiranya lembaga survei menjunjung tinggi muruah putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009 yang menyebutkan jajak pendapat atau survei merupakan ilmu dan sekaligus seni.

Menurut MK, penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan.

Kata teman saya, agar lembaga survei tetap dipercaya masyarakat, mestinya ia tetap merawat profesionalitas, integritas, dan independensi. Ketika mengumumkan popularitas atau elektabilitas capres, elok nian bila lembaga survei itu berterus terang apakah saat itu ia berstatus sebagai lembaga riset atau konsultan politik. “Saat ini sulit dibedakan antara lembaga survei yang berperan sebagai pollster dan konsultan politik,” katanya.

Karena sulit membedakannya, saya membisiki teman itu, nikmati saja hasil survei yang ada. Toh, pada akhirnya hanya partai atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas yang boleh mengajukan calon presiden. Mereka yang berada di peringkat atas hasil survei belum tentu mendapatkan perahu.



Berita Lainnya
  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.