Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
INILAH pengakuan Megawati Soekarnoputri. Ia mengaku belum selesai melakukan perhitungan terkait dengan calon presiden yang akan diusung partai yang dipimpinnya, PDI Perjuangan.
Pengakuan itu disampaikan Megawati sambil makan kerupuk pangsit bakso malang seusai Penutupan Rakernas II PDIP 2021 di Jakarta, Kamis (23/6). "Saya sebagai ketua umum harus menghitung gitu lo, jadi perhitungan saya belum selesai," kata Megawati.
Ia harus melakukan perhitungan karena Rakernas II PDIP memutuskan penetapan capres diputuskan Megawati. Keputusan rakernas itu dibacakan Ganjar Pranowo.
”Rakernas partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PDIP pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi partai ialah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Megawati Soekarnoputri,” kata Ganjar.
Dua soal menarik diperhatian dan keduanya berkorelasi. Pertama, soal Megawati belum selesai melakukan perhitungan. Kedua, Ganjar yang membacakan keputusan rakernas.
Soal melakukan perhitungan bisa bermakna lebih dari satu nama yang kini dipertimbangkan Megawati untuk diusung sebagai capres. Tersebutlah nama anak kandung Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang namanya selalu masuk tiga besar survei capres.
Situasi yang dihadapi Megawati saat ini persis menjelang Pilpres 2014. Saat itu, survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada peringkat atas capres. Namun, pada sisi lain, Megawati sebagai ketua umum partai masih berhak untuk tampil lagi sebagai capres.
Megawati pun menjatuhkan pilihan pada Jokowi. Pilihan yang dianggap berani karena Jokowi bukanlah pihak yang berada di struktural partai. Jokowi juga tidak punya garis trah Soekarno. Megawati menetapkan Jokowi sebagai capres PDIP pada 14 Maret 2014 jelang satu bulan pendaftaran capres ke KPU.
Menurut Jokowi, dia sudah merasakan sinyal bakal diusung sebagai calon presiden PDIP. Dia tak menampik bahwa sinyal semakin kuat saat dia diminta menemani Megawati menziarahi makam Bung Karno pada 12 Maret 2014.
Apakah sejarah akan berulang? Ini soal kedua. Puan berada dalam struktural partai dan memiliki garis trah Soekarno. Sementara itu, Ganjar yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah tidak berada dalam struktural partai dan tidak memiliki garis trah Soekarno.
Puan Maharani memastikan bahwa Megawati sudah mengantongi nama yang akan diusung sebagai capres. “Ya sudah ada dong pastinya. Cuma kan ada di dalam hati ibu ketum (Megawati). Belum bisa disampaikan," kata Puan.
Mungkinkah Ganjar yang diminta membacakan hasil kongres sebagai sinyal restu Megawati? Jokowi, sebelum mendapatkan restu Megawati, juga diminta membaca dalam rakernas. Saat itu, 6 September 2013, Jokowi membacakan dedikasi hidup Bung Karno dalam Rakernas III PDIP.
Kata Megawati saat menutup kongres pada 23 Juni 2022, dirinya tidak mencari pemimpin atau capres yang mengandalkan elektoral semata. Sosok pemimpin yang dicari, kata Megawati, harus menjadi dambaan rakyat dan memiliki kepribadian yang mampu memimpin pemerintahan.
Dambaan rakyat menjadi kata kunci. Pemimpin yang didambakan rakyat bisa diukur dari hasil survei. Akan tetapi, sesuai ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDIP, ketua umum mempunyai hak prerogatif untuk, pada huruf f, memutuskan capres dan/atau calon wapres.
Menurut Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar PDIP, setiap anggota partai yang terpilih dan duduk dalam jabatan politik dan jabatan publik ialah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan perintah partai sesuai tingkatannya.
Tidaklah berlebihan untuk menyebutkan bahwa PDIP masih mencari petugas partai untuk dicalonkan sebagai capres. Sejarah mencatat, Megawati memilih capres tidak berdasarkan selera pribadinya, tetapi sesuai kehendak rakyat. Tunggu saja siapa yang akan dipilih Megawati, apakah Puan atau Ganjar atau ada nama lain lagi.
KESIGAPAN Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka patut diacungi dua jempol. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di Papua sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
DIPLOMASI itu bukan cuma soal politik. Pun, diplomasi atau negosiasi dagang tidak melulu ihwal ekonomi. Diplomasi dan negosiasi juga soal sejarah, kebudayaan, dan bahkan seni.
PENUNJUKAN seseorang menjadi petinggi badan usaha milik negara alias BUMN tak jarang memantik pertanyaan.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia. Itu ialah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat.
ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved