Fatamorgana Khilafatul Muslimin

DALAM sebuah diskusi terbatas sebelum pandemi covid-19 di Jakarta dengan lembaga yang menangani terorisme diketahui peta terorisme dan radikalisme di Tanah Air. Saya dan beberapa teman hadir.

Datanya menyeramkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada bagan, asal-usul, tokoh, jargon, simbol, relasi, dan diksi yang biasa digunakan setiap kelompok.

Terorisme dan radikalisme saling berkaitan. Namun, hubungan keduanya ada yang langsung, ada pula yang tak langsung. Tak langsung dalam artian ada pemahaman yang sama bahwa mereka memandang syariat Islam menjadi pilihan satu-satunya untuk ditegakkan dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalil yang digunakan firman Allah Subhanahu Wata’ala, udkhulu fissilmi kaffah (QS Al-Baqarah 2: 208) yang artinya masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kaffah (totalitas).

Dalam peta terorisme dan radikalisme tersebut disebutkan fenomena menguatnya fenomena puritanisme keagamaan. Kelompok itu tidak berorientasi pada pembentukan negara Islam, tetapi mereka tidak segan menyatakan kelompok di luar mereka ialah ahlul bidah (kelompok sesat).

Menurut jenderal bintang satu yang memberikan pemaparan dalam diskusi tersebut, kelompok itu mengalami peningkatan kuantitas jemaahnya seiring dengan banyaknya alumni dari salah satu perguruan tinggi di Arab Saudi kembali ke Tanah Air. Bahkan, banyak ustaz yang namanya moncer dari kalangan mereka dan menguasai media sosial. Belum lagi mereka memiliki stasiun radio yang beroperasi selama 24 jam.

Meski kelompok itu menyatakan emoh berpolitik, dalam praktiknya bermasyarakat mereka berpolitik juga, seperti penguasaan masjid dan musala. Mereka tidak akan sudi mengikuti kajian keagamaan jika ustaz atau penceramahnya bukan dari kalangan mereka sendiri.

Kelompok yang mengklaim sebagai pengikut salafush-shalih (generasi terbaik era sahabat Nabi, tabiin, dan tabiut tabiin) bergerak secara masif. Tak mengherankan jika mereka masuk ke berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN. Bahkan, mereka pun memiliki grup cinta sunah di kepolisian. "Kita juga kecolongan karena beberapa masjid kita (kepolisian) dijadikan basis oleh kelompok ini," kata sang jenderal yang memiliki pengalaman menangkap sejumlah gembong teroris di Indonesia ini.

Kelompok itu, kata sang jenderal, jika dibiarkan sangat berbahaya. Pasalnya, hampir semua pelaku terorisme memiliki akar teologis yang sama dengan kelompok puritan yang eksklusif tersebut.

Dalam diskusi itu terungkap pula kelompok yang mencita-citakan terbentuknya Khilafah Islamiah, yakni kekuasaan tingkat global di bawah bendera Islam. Selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan, ada pula Khilafatul Muslimin.

Kelompok yang didirikan Abdul Qadir Baraja pada 1997 di Lampung tak bisa dipandang sebelah mata. Fakta-fakta yang diungkap polisi setelah penangkapan elite Khilafatul Muslimin akhir-akhir ini menunjukkan kelompok yang disebut-sebut metamorfosis Negara Islam Indonesia (NII) cukup solid sebagai sebuah organisasi. Organisasinya terstruktur dari tingkat pusat sampai ke daerah, yakni Khalifah Pusat, Daulah, Ummul Qura, dan yang terendah Kemasulan.

Mereka juga memiliki nomor induk warga (NIW) untuk menggantikan KTP-E yang diterbitkan pemerintah. Jumlah fulus yang ditemukan saat penggeledahan di kantor pusat sangat besar Rp2,4 miliar.

Dalam wawancara dengan sebuah televisi swasta, ada salah satu amir (pimpinan) Khilafatul Muslimin. Sang amir tidak bisa menjelaskan bagaimana cita-cita Khilafah Islamiah bisa diimplementasikan secara global ketika negara-negara memiliki sistem yang berbeda-beda. Meski terkesan halusinasi, toh kelompok itu bisa memikat puluhan ribu anggota yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air.

Sungguh miris melihat fenomena di atas. Terlebih ketika anak bangsa semakin jauh dari Pancasila, ideologi negara yang merupakan mitsaqan ghaliza (perjanjian agung) bangsa Indonesia. Tengok saja hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Rabu (1/6) bahwa hanya 64,6% publik yang mengetahui semua sila Pancasila.

Radikalisme keagamaan dengan teologi eksklusifnya semakin menyeruak apabila tidak dibangun dialog sesama anak bangsa. Dialog inilah sebagai bagian dari deradikalisasi. Pancasila, kata Cak Nur, ialah kalimat-un sawa, yakni titik temu atau perjumpaan dengan agama-agama yang hidup di Indonesia. Cara bertuhan bangsa Indonesia, menurut Bung Karno, ialah dengan berkeadaban. "Hormat menghormati satu sama lain," kata founding father itu dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Tabik!