Kita bukan Sri Lanka

SRI Lanka dan Indonesia itu sama. Keduanya sama-sama menjejak Benua Asia. Hanya itu kesamaan 100%-nya. Selebihnya, berbeda hampir 180 derajat.

Penduduk Sri Lanka 22 juta jiwa, sedangkan Indonesia lebih dari 271 juta jiwa. Luas Indonesia 1,9 juta kilometer persegi. Luas Sri Lanka sekitar 65 ribu kilometer persegi. Produk domestik bruto kita sekitar Rp17 ribu triliun, atau 16 kali lipat lebih tinggi daripada PDB Sri Lanka.

Karena itu, membandingkan Indonesia dengan Sri Lanka jelas tidak apple to apple. Lebih mirip membandingkan apel dan jeruk bali. Yang satu ukurannya kecil, satunya besar. Saya menyebut begitu karena akhir-akhir ini mulai ada yang memadupadankan Indonesia dan Sri Lanka, khususnya dalam hal risiko gagal bayar utang pemerintah.

Dalam satu bulan terakhir, Sri Lanka didera krisis hebat. Negara ini mengalami inflasi 18,8% pada Maret 2022 jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya (year on year/yoy). Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya 15,1% (yoy). Inflasi Sri Lanka menunjukkan tren kenaikan mulai Oktober 2021 seiring naiknya harga minyak.

Bahkan, indeks pangan telah naik 30,1% selama setahun terakhir dan melonjak 42,2% jika dibandingkan dengan Desember 2019. Sri Lanka pun diambang kebangkrutan setelah melakukan penangguhan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Mata uang LKR telah terdepresiasi lebih dari 63% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini.

Kurangnya devisa Sri Lanka telah membuat negara berpenduduk 22 juta jiwa itu tidak dapat membayar kembali pinjamannya. Sri Lanka memiliki sekitar US$8 miliar utang dan bunga yang jatuh tempo tahun ini. Sementara itu, cadangan devisa yang dapat digunakan diperkirakan hanya beberapa ratus juta dolar AS.

Krisis ekonomi pun memicu krisis politik. Protes massal dilakukan masyarakat karena kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Kekurangan devisa membuat Sri Lanka tidak sanggup mengimpor bahan makanan, bahan bakar, dan menebus obat-obatan. Massa yang marah dan lapar menuntut PM Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri. Kondisi kian tidak terkendali karena ada demonstran yang ditembak mati.

Pada saat hampir bersamaan, Kementerian Keuangan RI merilis posisi utang pemerintah. Jumlahnya naik, menjadi Rp7.052 triliun per akhir Maret. Jumlah itu bertambah Rp37,92 triliun ketimbang posisi utang pada Februari. Rasio utang terhadap PDB juga naik, dari 40,17% menjadi 40,39%.

Itulah pangkal kemunculan perbandingan Indonesia dengan Sri Lanka. Di sejumlah portal media ada yang 'mengingatkan' pemerintah akan risiko gagal bayar utang seperti Sri Lanka. Di media sosial, mulai ada yang menyandingkan demonstrasi di Sri Lanka dan aksi di depan gedung kompleks parlemen tempo hari.

Peringatan itu baik-baik saja, terutama bila diniatkan agar pemerintah lebih bijak dalam mengelola utang. Namun, bila niat mereka untuk memprovokasi dengan mengembuskan bias informasi, bahkan membelokkan informasi, ini yang patut dicermati.

Utang pemerintah memang terus bertambah. Tapi, secara rasio terhadap PDB masih aman, masih 40% alias tidak sampai 60% yang merupakan ambang batas aman utang sebuah negara. Kondisi tersebut juga jauh bila dibandingkan dengan Sri Lanka dengan rasio utang terhadap PDB mencapai 107%.

Selain itu, mayoritas utang Indonesia berupa surat berharga negara yang berdenominasi rupiah (lebih dari 70%). Berbeda dengan Sri Lanka yang terlilit utang valuta asing dalam jumlah besar dan mayoritas ialah utang luar negeri.

Sementara itu, utang luar negeri Indonesia relatif rendah, kurang dari 12% dari total utang pemerintah. Pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman multilateral dan bilateral. Kondisi ini berbeda dengan Sri Lanka yang hampir semua utangnya dalam skema bilateral, dengan mayoritas pemberi utang ialah Tiongkok.

Utang Indonesia juga digunakan untuk hal-hal produktif (kecuali saat pandemi covid-19 terjadi). Itu terbukti dari meningkatnya nilai aset yang dimiliki negara hingga 2,7 kali lipat sejak 2014. Peningkatan aset ialah bukti bahwa banyak proyek produktif yang dijalankan.

Sekali lagi, utang memang sensitif dijadikan komoditas politik. Apalagi, kebanyakan orang hanya peduli pada besarnya jumlah utang. Tidak cukup punya waktu untuk meneliti lebih jauh digunakan untuk apa utang itu, aman atau tidak secara rasio terhadap PDB, dan masih amankah secara jatuh tempo. Dalam kondisi seperti itu, jangan pernah sekali pun bosan untuk memperkuat literasi dan membuat narasi kepada publik.