Kepala Daerah Lawan Menteri

TIDAK satu pun ketua umum partai politik yang memenangi pertarungan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat sejak 2004. Pemenang pilpres ialah calon yang pernah menjadi kepala daerah dan menteri.

Meski demikian, fakta itu tidak menyurutkan langkah mereka yang berhasrat menjadi presiden. Sudah banyak nama beredar di ruang publik. Ada yang terang-terangan menyatakan keinginan menjadi capres, ada pula yang malu-malu, tapi mau.

Ada capres yang terang-terangan berkampanye ke daerah-daerah, ada pula yang sembunyi-sembunyi mempromosikan diri dengan memanfaatkan status dalam jabatan publik. Ada yang berkampanye dengan merogoh saku sendiri dan ada pula yang membungkus kegiatan pribadi dengan biaya negara.

Mereka yang berani berterus terang untuk menjadi capres sudah lama memasang baliho foto diri mereka di segenap pelosok negeri ini. Mereka ialah Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sejauh yang terekam berbagai hasil survei, capres dikategorikan tiga klaster. Pertama, capres ketua umum partai politik. Kedua, capres dari kelompok kepala daerah. Ketiga, capres yang berasal dari eksekutif dan legislatif.

Pertarungan paling disorot saat ini ialah klaster kepada daerah dan menteri. Dari kalangan kepala daerah tersebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara itu, dari kalangan menteri ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Ada tiga nama yang saling mengungguli dalam berbagai survei. Mereka ialah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Andai dari tiga nama itu dipasangkan sebagai capres dan cawapres, mereka berpeluang besar untuk memenangi Pemilu 2024.

Sayangnya, pilpres itu bukan perhitungan matematika, melainkan perhitungan politik. Persoalan lain tentu saja terkait dengan kesulitan untuk menentukan nomor satu dan nomor dua. Adakah dari nama-nama yang unggul dalam survei itu mau menjadi nomor dua alias cawapres?

Mungkinkah Prabowo bersedia menjadi wakil Ganjar? Atau, Anies mau menjadi wakil Ganjar? Andaikan mereka bersedia, pertanyaan selanjutnya ialah adakah partai politik atau gabungan partai politik mengusung mereka?

Partai politik masih memegang monopoli pencalonan presiden dan wapres. Tidak ada dan sama sekali tidak diperkenankan calon independen seperti dalam pilkada.

Jika menilik konstelasi kekuatan partai politik saat ini, hanya PDIP yang berhak mengajukan calon sendiri. Partai-partai lainnya mesti berkoalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

Ada dua nama dari PDIP yang masuk bursa pencalonan saat ini, yaitu Puan dan Ganjar. Satunya dari struktur partai dan lainnya kader biasa. Akan tetapi, pengalaman pilpres sebelumnya, pemenang pemilu justru kader yang bukan berasal dari struktur partai. Joko Widodo yang kini menjadi presiden dua periode bukanlah dari struktur partai.

Fenomena menarik lainnya ialah capres dari klaster menteri. Saat ini muncul desakan agar menteri yang berniat maju sebagai capres untuk mundur. Etika menjadi alasannya.

Dikatakan bahwa hak para menteri maju sebagai capres. Akan tetapi, tugas menteri bukan perkara mudah. Butuh konsentrasi, apalagi di masa pandemi covid-19. Konsentrasi para menteri yang ingin nyapres akan terpecah sehingga bakal mengganggu kinerja pemerintah.

Pengunduran diri pejabat negara jika menjadi capres sudah diatur sangat terang benderang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-undang menyebutkan pejabat negara yang dicalonkan menjadi capres harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota legislatif, dan kepala daerah.

Dengan demikian, menteri wajib mundur. Akan tetapi, pengunduran diri itu paling lambat pada saat didaftarkan partai politik atau gabungan partai politik di KPU sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri. Mereka hanya diharuskan untuk meminta izin kepada presiden. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan menteri, kepala daerah lebih diuntungkan untuk menjadi capres.

Disebut diuntungkan karena dengan jabatan yang masih disandang, kepala daerah bisa lebih leluasa mendekati pemilih terutama di wilayah kekuasaan mereka masing-masing.

Meski diuntungkan, perlu diingat bahwa rakyat kian cerdas untuk memilih pemimpin. Rakyat akan memilih calon yang punya etika, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dalam pencalonan presiden 2024. Menteri atau kepala daerah sama saja asalkan setelah terpilih bekerja untuk rakyat.