Memaklumi Kekerasan

ADAKAH pembenaran untuk tindakan kekerasan? Bolehkah atas alasan membalas kekerasan verbal lalu kita bebas melakukan kekerasan lagi? Jika itu ditanyakan kepada saya, izinkan saya menjawab lugas: tidak.

Bagi saya, dan saya yakin bagi sebagian besar yang lain, kekerasan tidak boleh mendapatkan tempat di negeri ini. Negeri ini majemuk. Sekali tindakan kekerasan dibiarkan, bahkan dimaklumi, bangunan kemajemukan akan keropos. Apalagi jika pemakluman itu berkali-kali, bangunan kemajemukan akan runtuh.

Namun, di jagat media sosial, saya mungkin minoritas. Lebih banyak orang (minimal dari sejumlah grup pertukaran pesan yang saya ikuti) masih bisa memaklumi tindakan kekerasan itu. Sebagian membenarkan. Sebagian lagi malah seperti 'merayakan' aksi primitif itu layaknya tengah berselebrasi karena tim sepak bola kesayangan mereka memenangi laga.

Itu setidaknya kesan yang saya tangkap dari kasus penganiayaan dan penelanjangan terhadap Ade Armando saat aksi mahasiswa awal pekan ini. Sepertinya ada dua maksud atas aksi tersebut. Penganiayaan atas Ade seolah mengirim pesan agar dia bungkam, menghentikan pernyataan-pernyataan kontroversialnya di media sosial. Penelanjangan bisa dianggap bermaksud mempernalukan Ade di depan khalayak.

Kesan itu saya dapat saat menyaksikan sejumlah video kekerasan yang menimpa Ade Armando. Di tengah keramaian itu, entah berapa banyak yang memukulnya beramai-ramai hingga Ade terjatuh. Tidak hanya dipukuli, Ade juga diinjak-injak. Pakaiannya dilucuti.

Ade terguling. Dua tangannya melindungi wajah yang di sejumlah bagian mulai berdarah. Celana panjangnya dilucuti. Ia nyaris ditelanjangi. Dua aksi itulah yang saya baca sebagai pembalasan dendam dan mempermalukan.

Kekerasan itu dilakukan bukan karena Ade menentang agenda demonstran. Ade malah selaras dengan isu menolak penundaan pemilu. Akademisi UI itu juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden, apalagi menambah periodisasi jabatan presiden menjadi tiga periode.

Saya menduga, Ade diincar karena jejak digital. Ia selama ini sangat kritis terhadap para pembenci Jokowi. Ade juga sangat suka 'memancing' dengan menggunakan istilah-istilah kontroversial seperti 'kadrun', 'azan tidak suci', 'salat tidak mesti 5 kali', 'Allah bukan orang Arab', dan 'Islam tidak haramkan LGBT'.

Itulah hulu dari incaran. Jejak itulah yang menyulut amarah. Itu terekam, misalnya, saat penganiayaan dilakukan, ada yang berseru: 'munafik!', 'darahnya halal!', 'pengkhianat!' Terdengar pula suara bersahutan, "Buzzer, buzzer, bulan puasa, munafik, pengkhianat, penjilat.”

Segala sumpah serapah berhamburan mengiringi penganiayaan yang dirayakan. Para pembenci Ade Armando seperti tengah menikmati panggung besar aksi balas dendam karena hanya di situ mereka merasa menang. Ada yang berargumen Ade tak bisa disentuh hukum pengadilan, mesti diselesaikan dengan hukum jalanan.

Benar kata Mahatma Gandhi, "Kebencian dan intoleransi adalah musuh terbesar masyarakat majemuk." Mengendalikan, apalagi menaklukkan, musuh besar keragaman jauh dari kata gampang. Lebih mudah menyulut permusuhan dan kekerasan ketimbang membangun perdamaian dan perdebatan yang beradab. Lebih gemar menyalahkan korban ketimbang mengecam kekerasan.

Musuh besar itu bisa dikalahkan oleh social trust, kepercayaan 'berjemaah'. Kebencian, intoleransi, dan akhirnya kekerasan beranak-pinak karena social distrust, ketidakpercayaan sosial dan kecurigaan massal yang terus disemai. Kita boleh benci setengah mati atau benci tapi rindu kepada orang lain, tapi ketika ada social trust, kebencian itu tidak sampai merusak.

Dalam Kitab Suci Tuhan telah menyeru: Berlaku adillah, bahkan kepada orang yang kamu benci, karena keadilan itu dekat kepada takwa. Tapi, rupanya seruan itu belum menyentuh ke semua orang, bahkan orang yang telah berkali-kali khatam membaca Kitab Suci.

Rupanya, pekerjaan rumah kita masih sangat besar karena masih banyak yang memaklumi kekerasan. Masih ada social distrust di antara kita.