MAS Yono dan Bu Nita punya profesi berbeda. Yang pertama penjual gorengan, satunya lagi ibu rumah tangga. Namun, dua-duanya kini punya jeritan yang sama, yakni naiknya harga minyak goreng secara gila-gilaan. Satu bulan lalu, mereka masih membeli minyak goreng berharga Rp14 ribuan per kilogram. Tapi sepekan ini, mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk 1 kilogram minyak goreng, yakni Rp20 ribu.
Mas Yono dan Bu Nita merupakan potret kecil dari jutaan orang kecil yang kian sesak napas oleh naiknya harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng, akhir-akhir ini. Dari dapur, mereka mulai mencium resesi ekonomi berkepanjangan jika harga-harga gagal dikendalikan. Naiknya harga crude palm oil (CPO) dunia disebut-sebut menjadi biang masalah naiknya harga jual minyak goreng.
Harga rata-rata bahan baku minyak goreng itu kini MYR4.808/ ton, dari sebelumnya di awal 2021 sebesar MYR3.600/ton. Jika dikonversi ke rupiah, harga CPO kini menjadi Rp16.356 per kilogram, dari sebelumnya Rp11 ribu per kilogram. Itu berarti harga CPO sudah naik 30%.
Yang jadi ironi, melonjaknya harga minyak goreng ini terjadi di Indonesia yang notabene merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Total produksi minyak sawit kita sekitar 50 juta ton tahun lalu. Itu setara dengan separuh pasokan kebutuhan minyak sawit dunia.
Meski pemerintah memberikan izin jutaan hektare pemanfaatan lahan negara untuk banyak perusahaan sawit melalui HGU, faktanya pemerintah masih kesulitan mengontrol harga minyak goreng yang dijual produsen di pasar domestik. Produsen tentu tidak mau menomboki membengkaknya harga bahan baku.
Prinsipnya sederhana: bisnis mesti untung. Impas saja sudah dianggap merugi, apalagi nombok. Itu namanya rugi kuadrat, alias bunuh diri. Tapi, maunya kita, ada baiknya para produsen minyak goreng sudi berbagi ‘beban’. Mau bergotong royong menyubsidi untuk rakyat. Terlebih lagi, para produsen sudah menikmati keuntungan dari naiknya harga CPO dunia. Sebab, sebagian besar produsen minyak goreng itu sekaligus juga pemilik konsesi lahan sawit. Mereka pasti mendulang untung dari ekspor minyak sawit.
Bisnis minyak goreng memang gurih. Pasarnya sudah jelas. Jumlah permintaannya pun sudah jelas. Rata-rata kebutuhan minyak goreng kita di kisaran 8 juta ton per tahun. Hampir seperempatnya (sekitar 2,5 juta ton) untuk konsumsi rumah tangga. Kelompok rumah tangga berpendapatan rendah mengonsumsi minyak goreng 1 juta ton per tahun. Sisanya, yang 1,5 juta ton, dikonsumsi oleh rumah tangga berpendapatan menengah hingga tinggi.
Seandainya para produsen mau bergotong royong meringankan 40% dari kebutuhan rumah tangga yang 2,5 juta ton saja (yang 60% ditanggung pemerintah), rakyat, terutama yang berpendapatan rendah, sudah sangat terbantu. Kenaikan harga minyak goreng telah memberatkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang konsumsinya sekitar 1 juta ton itu.
Pemerintah telah memilih melakukan intervensi harga dengan menggelontorkan subsidi. Melalui operasi pasar minyak goreng, negara telah menyiapkan anggaran Rp3,6 triliun agar harga bisa ditekan ke angka ‘normal’, Rp14 ribu/kilogram. Jumlah minyak goreng subsidi yang diguyurkan ke pasar lebih dari 1 miliar liter.
Efektivitas guyuran subsidi minyak goreng itu terhadap turunnya harga amat bergantung pada gesitnya ‘kaki-kaki’ negara dalam menjalankan misi tersebut. Bila birokrasi terlalu lamban, ruwet, apalagi ditambahi mental memburu rente dari subsidi minyak goreng ini, miliaran liter operasi minyak goreng bisa tercurah sia-sia. Cuma bikin rakyat terpeleset dan terkilir, atau malah patah tulang dan patah hati karena harga minyak goreng tetap membubung tinggi.
Beberapa tahun lalu, pemerintah punya tim satgas pangan. Tugasnya menindak siapa saja yang nakal: suka menimbun barang atau bermain harga di tengah kesulitan rakyat. Hasilnya sangat efektif. Pada momen-momen hari raya, saat harga kebutuhan pokok biasanya melonjak, di 2018 dan 2019 hal itu tidak terjadi. Harga relatif stabil.
Cara serupa bisa difungsikan lagi di operasi pasar besarbesaran minyak goreng ini. Gunanya untuk mencegah para pemain di masa paceklik beraksi lagi. Itu sekaligus akan bisa memuluskan jalan menurunkan harga minyak goreng agar tidak terus-terusan bertengger di atas, tempat yang tidak terjangkau rakyat berpenghasilan rendah.
Biar publik di Republik ini tidak terus-menerus bingung dan bertanya, negeri ini katanya menganut ekonomi kerakyatan tapi kok praktiknya seperti pasar bebas yang kebablasan, negara mesti benar-benar hadir. Negara wajib melakukan intervensi. Jika sudah begitu, insya Allah minyak goreng akan terasa gurih di lidah rakyat.
