OTT lagi, lagi, dan Lagi

SAYA tidak mampu memberikan jawaban memuaskan saat seorang rekan bertanya kapan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah berakhir. Saya hanya bisa mengatakan ada yang salah dengan cara pandang sebagian pejabat di negeri ini tentang kekuasaan. Selama sesat pikir tentang kekuasaan itu dibiarkan, selama itu pula bakal ada OTT.

Kebanyakan pejabat masih menganggap menjadi pemimpin itu anak tangga penting menuju sukses. Celakanya, indikator utama sukses yang dimaksud didominasi sukses mengumpulkan pundi-pundi. Apalagi, saat bertarung memenangi kontestasi, mereka harus menguras uang sebagai modal memberi mahar, membeli 'perahu', juga 'merebut' suara.

Maka itu, begitu menjadi pemimpin, praktis waktu kerja banyak tersita mencari cara mengumpulkan bekal untuk balik modal. Tidak cukup balik modal, kalau bisa, ya, harus mendapatkan keuntungan. Alhasil, menjadi pemimpin akhirnya tak ubahnya sebagai pemburu rente. Dari urusan proyek hingga lelang jabatan, semua bisa diuangkan.

Dua item itu pula yang membuat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring OTT KPK. Saat ditangkap, ia baru saja menerima uang suap miliaran rupiah. Uang itu baru diterima dari Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi, M Bunyamin. Seluruh bukti uang yang disita dalam kegiatan tangkap itu sekitar Rp3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp2 miliar.

Suap yang diterima Rahmat diduga terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Pria yang akrab disapa Pepen itu disebut meminta suap dengan dalih 'sumbangan masjid'. Tentu saja itu hanya 'nyanyian kode'. Sejatinya, uang itu diduga sebagai bentuk komitmen uang penyuksesan pembebasan lahan. Bukan lahan untuk masjid, melainkan lahan proyek lainnya.

Pepen, sang wali kota, diduga campur tangan dan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digusur dan digunakan untuk proyek pengadaan. Lokasi-lokasi itu berupa pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji Rp21,8 miliar, dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Kasus serupa juga pernah menimpa dua Bupati Nganjuk, yakni petahana dan penerusnya. Bupati Nganjuk dua periode (2008-2013 dan 2013-2018) Taufiqurrahman terkena OTT KPK dalam kasus jual-beli jabatan pada 2017. Penerusnya, Bupati Nganjuk periode 2018-2023 Novi Rahman Hidayat, terkena tangkap tangan KPK untuk kasus serupa pada Mei 2021 lalu. Dua bupati, dalam rentang pendek, dua-duanya terkena OTT KPK, dua-duanya melakukan jenis korupsi yang sama.

Benar apa kata Robert Klitgaard tentang rumus korupsi CDMA (C=D+M-A). Menurut Klitgaard, tingkat korupsi (C) sama dengan banyaknya diskresi atau luasnya kewenangan (D), ditambah tingkat monopoli (M), tapi minus akuntabilitas (A). Sejak otonomi daerah dan meluasnya desentralisasi, para kepala daerah ini memiliki kewenangan bertambah dan memonopoli keputusan penting. Celakanya, akuntabilitasnya minim. Ditambah lagi, mental pemburu rente melebihi dosis.

Saya jadi ingat pepatah kuno Belanda tentang hakikat menjadi pemimpin. Pepatah yang kerap disebut KH Agus Salim itu ialah leiden is lijden. Memimpin itu menderita. Menjadi pemimpin itu tidak nyaman. Ia bukan saja butuh langkah konkret dan kerja nyata, melainkan juga yang terpenting ialah pengorbanan.

Tidak ada pemimpin hebat yang lahir di zona nyaman. Tidak ada pencapaian hebat yang tumbuh dari zona nyaman. Pepatah kuno Belanda itu mula-mula dikutip Mohammad Roem dalam karangannya berjudul Haji Agus Salim, Memimpin adalah Menderita (Prisma No 8, Agustus 1977).

Karangan itu mengisahkan keteladanan Agus Salim. Agus Salim dikenal sebagai salah satu tokoh perjuangan nasional. Ia diplomat ulung dan disegani, tetapi sangat sederhana dan sangat terbatas dari sisi materi. Jika dicermati, ungkapan tersebut sangat sarat makna. Memimpin itu, pada level mana pun, ialah amanah, bukan hadiah. Memimpin itu sacrificing, bukan demanding. Memimpin itu berkorban, bukan menuntut.

Para pemimpin tidak boleh lupa, tak ada kemajuan bangsa tanpa pengorbanan kepemimpinan. Tak ada kemajuan tanpa jangkar moral yang andal. Pada prinsip-prinsip itulah mestinya para pemimpin, termasuk para pemimpin di tingkat daerah, bersandar.

Sayangnya, sandaran itu kini rapuh. Memimpin bukan lagi bagian dari pengorbanan, melainkan pesta pora mengeruk keuntungan. Rakyatlah yang harus berkorban. Rakyat pula yang harus punya jangkar moral. Kalau seperti itu logikanya, ya, tidak usah heran, era boleh berganti, tapi OTT akan selalu datang lagi dan lagi.