Kinerja Presiden

SEJAUH ini, belum diketahui persis bagaimana respons vaksin yang ada selama ini terhadap varian omicron. Yang sudah diketahui ialah bagaimana respons rakyat suatu negara terhadap pemimpinnya dalam mengatasinya.

Presiden AS Joe Biden, misalnya, semula memberi harapan bahwa dia bakal mampu mengatasi pandemi korona di tengah jutaan rakyat pengikut Trump yang menolak divaksin. Kini, jajak pendapat menunjukkan hanya 44% warga Amerika yang puas dengan kebijakan Biden dalam mengatasi korona. Bahkan, 7 dari 10 responden mengatakan di bawah Presiden Biden, ekonomi AS buruk.

Varian omicron berdampak politik tak hanya terhadap sang presiden, tetapi juga terhadap partainya, Partai Demokrat. Keputusan Biden mewajibkan rakyatnya vaksinasi digugat di pengadilan. Biden berusaha meyakinkan rakyatnya. Katanya, "We're going to fight this variant with science and speed, not chaos and confusion." Tentu pertanyaan apakah kata kunci 'sains' masih laku dicanangkan jika vaksinasi hasil sains tak dipercaya?

Di dalam urusan penerimaan terhadap vaksin covid-19, rasanya kita lebih 'melek' sains ketimbang orang Amerika atau mungkin kita lebih nrimo. Yang mana pun sang penyebab, yang jelas banyak warga yang menginginkan booster, vaksin ketiga. Warga pun berharap vaksin untuk anak umur 5-11 tahun kiranya dapat direalisasikan pada Januari ini. Vaksinasi anak sangat penting agar mereka aman kembali ke sekolah tahun depan.

Di seluruh dunia, umumnya berlaku cara yang sama dalam menghadapi pandemi korona. Melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment), memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memvaksin 70% penduduk agar tercapai kekebalan komunal. Yang terutama membedakan ialah apakah negara itu punya pemimpin yang kuat dengan pilihan kebijakan yang konsisten.

Banyak negara memilih kebijakan lockdown yang kemudian ternyata harus dilakukan berkali-kali dengan akibat terhadap perekonomian yang parah. Dan menuai kritik keras di dalam negeri. Presiden Jokowi sejak awal berkeputusan tak akan memilih lockdown. Jokowi mengambil jalan tengah yang sulit, yaitu pro kesehatan publik dan sekaligus pro 'kesehatan' perekonomian. Bahkan, di tengah kencangnya suara agar Pilkada serentak 2020 ditunda, Jokowi tegas berkeputusan Pilkada serentak tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

Survei nasional yang dilakukan Indikator Politik pada 2-6 November 2021 dan diumumkan 5 Desember 2021 menghasilkan temuan Presiden Jokowi dinilai berhasil menangani pandemi. Sebanyak 77,6% puas/sangat puas, meningkat signifikan dari 61% puas/sangat puas hasil survei Juli 2021. Mayoritas (77,2%) menyatakan percaya/sangat percaya PPKM berhasil mengurangi penularan covid-19. Sebanyak 74,7% percaya/sangat percaya PPKM berhasil mengurangi tingkat kematian. Apakah setuju PPKM diperpanjang? Sebanyak 29,3% tidak setuju sama sekali. Berbanding 30,9% yang setuju/sangat setuju dan 35% kurang setuju.

Publik juga puas/sangat puas dengan demokrasi (75,2%). Hanya 12% yang menilai kondisi keamanan nasional buruk/sangat buruk. Bagaimana dengan keadaan ekonomi nasional? Sebanyak 40,4% menilai sedang dan hanya 20,3% menilai baik/sangat baik, 37,6% menilai buruk/sangat buruk. Penilaian ekonomi nasional buruk/sangat buruk itu juga 'terasakan' sama dengan kondisi ekonomi rumah tangga, yakni 38% rumah tangga mengatakan ekonomi mereka lebih buruk/jauh lebih buruk.

Secara keseluruhan, mayoritas publik (72%) merasa puas/sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sebanyak 68,6% sangat yakin/cukup yakin Presiden Jokowi memimpin Indonesia menjadi lebih baik di masa depan.

Penilaian itu sangat penting. Sekalipun kita tak tahu kapan pandemi korona berakhir, sekalipun bencana alam terjadi, rakyat yakin pemimpinnya mampu membawa negerinya menjadi lebih baik.

Tentu tak mudah membuat rakyat puas. Terlebih, rakyat di provinsi Aceh, Banten, dan Sumatra Barat, yang mana Jokowi kalah di kala Pilpres. Masih ada waktu bagi Presiden untuk meningkatkan kepuasan rakyat di sana, sebaliknya juga masih ada waktu bagi rakyat di sana untuk berubah penilaian berkat kinerja objektif Jokowi.

Apakah seorang presiden dapat memuaskan seluruh rakyatnya di mana pun mereka berada? Tentu tidak. Kendati demikian, wajib bagi seorang presiden untuk berbuat yang terbaik, kinerja yang terbaik sekalipun tak bisa memuaskan semua rakyat.