Menghentikan Kekerasan

ADA dua jenis kekerasan yang kerap dilakukan oleh sejumlah ormas di negeri ini. Pertama, kekerasan berbasis ideologis. Kelompok yang satu ini mengatasnamakan 'jihad keyakinan dan surga' dalam melakukan aksi. Kedua, mereka yang melakukan kekerasan untuk tujuan penguasaan aset-aset ekonomi, juga demi mendapat jatah proyek.

Baik golongan pertama maupun kedua memiliki misi yang sama, yakni mendelegitimasi negara. Wibawa negara dibuat rontok di hadapan warganya. Dua-duanya juga mengancam rasa aman publik. Dua-duanya berusaha membuat kuku-kuku negara tumpul, kaki-kaki negara lemah.

Dua-duanya lahir dari rahim ibu kandung yang sama, yakni demokrasi. Akan tetapi, setelah lahir, mereka menjadi musuh utama demokrasi karena kekerasan bertentangan dengan spirit dan substansi demokrasi. Jalan hidup melalui demokrasi dengan seperangkat institusinya adalah sarana nonkekerasan.

Di bawah kondisi demokratis, kepentingan dan kekuasaan tidak bisa diperoleh lewat jalan pemaksaan, tetapi melalui konsensus yang memerlukan penghormatan publik. Prinsip-prinsip yang dilakukan pun atas dasar aturan hukum, bukan maunya sendiri.

Maka, masuk akal bila umumnya publik berharap negara bertindak keras atas pelaku kekerasan itu. Negara sudah menunjukkan taringnya untuk pelaku kekerasan atas nama keyakinan, meski akar-akarnya masih belum sepenuhnya habis. Kini, yang juga ditunggu ialah tangan kuat negara untuk membekuk pelaku kekerasan bermotif penguasaan aset dan proyek yang mulai kerap muncul akhir-akhir ini.

Tanpa ketegasan itu, wibawa negara akan dirongrong terus. Ujung-ujungnya, kualitas demokrasi akan merosot. Manakala perkembangan demokrasi belakangan ini diwarnai berbagai ekspresi kekerasan, baik fisik maupun verbal, maka kondisi demokrasi kita jelas berada di ambang bahaya. Lebih mengerikan lagi bila berbagai ekspresi kekerasan di ruang publik itu makin merebak, seolah-olah di luar kapasitas negara untuk mengendalikannya.

Perkembangan ini, bila dibiarkan, mengarah pada pelaksanaan demokrasi yang masih bersandar pada gerak sentripetal kekuasaan. Gerak seperti itu sekadar bersifat narsistik. Sebaliknya, bila negara bertindak dan spiral kekerasan bisa dihentikan, demokrasi kita menuju ke gerak sentrifugal yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Jurnalis dan penulis asal Inggris, Humphrey Hawksley, pernah mengingatkan betapa bahayanya demokrasi yang lemah atau dilemahkan oleh kekerasan. Dalam bukunya, Democracy Kills, ia memperlihatkan potret yang mengerikan, penduduk di bawah sistem demokrasi lemah otoritas berpeluang mati lebih besar ketimbang di bawah sistem kediktatoran. Sebagai contoh, harapan hidup warga negara demokratis Haiti hanya 57 tahun, jauh jika dibandingkan dengan mereka yang hidup di bawah kediktatoran Kuba yang mencapai 77 tahun.

Demokrasi memang bermaksud menghilangkan pemerintahan otoriter, tetapi tak bisa ditegakkan tanpa wibawa otoritas. Tanpa wibawa otoritas negara hukum, kata Humphrey, demokrasi bisa mengarah pada anarki. Dalam kondisi itu, demokrasi melakukan tindakan bunuh diri.

Pada titik tertentu, orang kemudian berimajinasi tentang masa lampau. Kalimat 'Piye kabare? Penak jamanku toh’ sebenarnya juga bagian ekspresi kekesalan masyarakat atas pembiaran tindakan kekerasan yang mengancam rasa aman. Kalimat yang kerap dijumpai dalam meme atau di bagian belakang mobil truk itu memuat sindiran agar negara bertindak memperbaiki keadaan.

Apalagi, beberapa aksi kekerasan itu bahkan memakan korban jiwa. Ada juga kekerasan yang menimpa perwira menengah polisi. Saya mendengar polisi segera bertindak atas beragam aksi brutal itu. Semoga yang saya dengar benar, bukan halu.

John Stuart Mill, filsuf Inggris yang hidup di abad ke-19, menekankan tidak ada pembenaran atas kekerasan. Satu-satunya justifikasi bagi tindakan melawan ialah perlindungan diri (self-protection), dan satu-satunya rintangan atas kebebasan yang bisa dijustifikasi ialah untuk mencegah bahaya bagi orang lain.