PERTEMUAN puncak para pemimpin dunia yang membahas perubahan iklim, COP-26, di Glasgow, Skotlandia, memang telah berakhir awal bulan ini. Namun, resonansinya masih terasa hingga kini. Konferensi terkait dengan iklim terbesar dan terpenting di planet ini tersebut terus menjadi isu sepanjang waktu karena bencana iklim bukanlah wacana. Ia amat nyata bila warga dunia tidak serius mencegahnya.
Pertemuan tersebut dianggap paling penting karena ia menjadi titik balik dalam upaya menyelamatkan Bumi. Tujuan utama COP-26 ialah agar suhu Bumi bisa dibatasi pada 1,5 derajat celsius pada 2100, atau paling tinggi 2 derajat celsius. Namun, saat ini, berdasarkan perhitungan para ahli iklim, suhu Bumi akan mengarah ke 2,7 derajat celsius. Angka tersebut, menurut PBB, akan menyebabkan bencana iklim.
Dalam pembukaan pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada lebih dari 120 pemimpin dunia yang hadir, "Kita sedang menggali kuburan sendiri. Karena itu, dunia harus mengambil tindakan segera untuk mencegah bencana."
Di negeri ini, beragam upaya terus dilakukan. Namun, hasilnya memang masih jauh dari kata menggembirakan. Salah satu upaya itu ialah menggenjot penggunaan energi bersih. Caranya memaksimalkan bauran energi fosil dengan energi baru terbarukan (EBT). Setidaknya ada dua alasan penting mengapa kita bergegas mendorong pengembangan energi baru terbarukan. Pertama, karena energi fosil makin lama makin habis dan tidak bisa digantikan.
Celakanya, sebanyak 94% dari kebutuhan energi Indonesia disuplai energi fosil. Konsumsi energi di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Namun, peningkatan itu masih didominasi sumber energi fosil. Padahal, jika dilihat dari segi potensi, Indonesia merupakan negara yang potensial untuk pengembangan geothermal energy karena terletak di titik api (ring of fire).
Alasan kedua daruratnya kita menggenjot EBT ialah penggunaan energi fosil berlebihan pada akhirnya menimbulkan dampak baru, yakni pemanasan global. Memicu kenaikan suhu Bumi. Padahal, Indonesia telah berkomitmen mencegah pemanasan global pada saat Presiden Joko Widodo menghadiri KTT Perubahan Iklim Paris 2015 (COP) 21 pada 30 November 2015.
Komitmen tersebut dibuat dalam rangka pencegahan agar kenaikan suhu bumi tak melebihi 2 derajat. Tiap-tiap negara, termasuk Indonesia, berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030. Untuk menghambat perubahan iklim itulah, Indonesia mulai membenahi pemanfaatan energi dengan cara mengembangkan energi bersih yang tidak memiliki emisi besar (nonfosil) secara signifikan.
Energi bersih yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah antara lain bioenergi dari kelapa sawit, tebu, karet, kelapa, padi, jagung, dan ubi kayu. Sampah kota pun berpotensi dikembangkan. Di samping itu, ada potensi energi yang bisa dikembangkan di Indonesia, yakni tenaga surya, tenaga angin, dan teknologi hibrida berbasis matahari dan angin, juga energi mikrohidro.
Peluang pertama dan utama tentu saja Indonesia memiliki sumber daya baru dan terbarukan yang melimpah, terutama solar, diikuti hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan lautan, dengan total potensi 648,3 gigawatt, termasuk potensi uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Hingga saat ini, baru 2% dari total potensi itu yang telah dimanfaatkan. Bukan cuma itu, konsistensi kita untuk meniti jalan bagi penggunaan energi bersih juga masih rendah.
Berbagai kalangan pun memperkirakan target bauran energi baru terbarukan hingga 23% pada 2025 akan molor dari jadwal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat capaian bauran energi baru terbarukan masih stagnan pada kisaran 11%. Angka itu masih jauh dari target bauran EBT 23% pada 2025. Secara persentase, bauran energi terbarukan tahun ini bahkan turun 0,2% jika dibandingkan dengan 2020.
Saya mafhum mengapa Presiden Jokowi terus mencecar PLN dan Pertamina soal bauran energi ini. Pekan lalu, Jokowi kembali menyinggung PLN yang disebut masih menggunakan batu bara dalam porsi yang besar sebagai sumber listrik.
Kata Jokowi, "Transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, 5 tahun yang akan datang akan apa, 10 tahun yang akan datang akan setop misalnya. Sudah harus konkret."
Biasanya, bila Jokowi sudah ngegas, semuanya baru berlari. Tinggal kita tunggu, apakah mereka berlari kencang, setengah kencang, atau malah sesekali jalan di tempat sampai tiba-tiba bencana iklim sulit dielakkan.
