Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SALAH satu yang buruk di negeri ini ialah menyangkut data kemiskinan. Siapa saja dan di mana tempat tinggal orang-orang miskin di negeri ini?
Harapannya ialah Republik ini memiliki pangkalan data penduduk miskin yang lengkap dan akurat. Data by name by address. Hanya berdasarkan data yang lengkap dan akurat itulah bisa dibuatkan perencanaan yang becus untuk membantu orang-orang miskin.
Hanya berdasarkan data yang lengkap dan akurat itu pula bantuan sosial untuk orang-orang miskin disalurkan tepat sasaran dan tepat manfaat. Bansos tidak jatuh ke tangan yang salah.
Sungguh mengejutkan fakta yang disodorkan Menteri Sosial Tri Rismaharini, pada Kamis (18/11). Sebanyak 31.624 aparatur sipil negara (ASN) terindikasi menerima bantuan sosial. Dari jumlah tersebut, 28.965 ASN aktif.
Mereka tersebar di 511 kota/kabupaten di 34 provinsi. Profesi mereka bermacam-macam. Ada dosen, ASN, tenaga medis, dan sebagainya. Ironisnya lagi, mereka tinggal di jalan-jalan utama, bukan di daerah kumuh layaknya orang miskin. Bahkan, ada yang tinggal di kompleks elite di Menteng, Jakarta Pusat.
Lebih mengejutkan lagi fakta yang dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa pada 2 September 2021. Ada pejabat eseleon satu di kementeriannya yang menerima bansos.
Layakkah ASN menerima bansos? ASN, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ialah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PPK juga menerima fasilitas yang sama dengan PNS kecuali jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Karena itu, ASN tidak layak menerima bansos.
ASN tidak layak dapat bansos karena negara sudah menjamin kesejahteraan mereka sampai liang kubur. Lebih tidak layak lagi bila pejabat eselon satu menerima bansos sebab berdasarkan Perpres 37/2015, eselon satu di luar gaji pokok juga menerima tunjangan kinerja mulai Rp95 juta/bulan sampai Rp117 juta/bulan.
Anggaran bansos disiapkan APBN yang teknisnya diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
Penerima bantuan sosial, menurut Permenkeu itu ialah perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
Pada tahun ini pemerintah mengalokasikan bansos Rp148,66 triliun. Sebelumnya, pada 2020, anggaran bansos mencapai Rp220,39 triliun.
Bansos yang disalurkan tahun lalu juga banyak masalah. Ragam masalah terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II 2020. Ditemukan antara lain terdapat saldo realisasi bantuan program sembako yang tidak dimanfaatkan oleh 1.614.831 keluarga penerima manfaat (KPM) dan belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp821,09 miliar.
Pangkal soalnya ialah data yang amburadul. BPK merekomendasikan kepada Mensos agar menginstruksikan jajarannya untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data by name by address.
Sudah waktunya Republik ini memiliki pangkalan data kemiskinan sesuai perintah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Perintahnya sangat jelas. Menteri menetapkan kriteria kemiskinan. Kriteria itulah yang menjadi dasar bagi lembaga pemerintahan yang mengurus statistik untuk melakukan pendataan. Kemudian, menteri melakukan verifikasi dan validasi data tersebut.
Menteri dibantu potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan/desa. Hasil verifikasi dan validasi di tingkat bawah itu dilaporkan kepada bupati/wali kota untuk selanjutnya disampaikan kepada gubernur guna diteruskan ke menteri.
Data yang telah diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang itulah yang menjadi dasar bagi menteri untuk menetapkan data terpadu berbasiskan teknologi informasi.
Andai perintah undang-undang konsisten dilaksanakan, niscaya Indonesia punya data terpadu kemiskinan yang mesti diperbarui setiap dua tahun. Undang-undang itu disahkan pada 18 Agustus 2011. Satu dekade berlalu tanpa berhasil membangun pangkalan data kemiskinan. Apresiasi kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini yang tekun memperbaiki data kemiskinan di negeri ini. Jangan biarkan data primitif berkeliaran di era digital ini.
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved