Headline

Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.

Fokus

Tidak mengutuk serangan Israel dan AS dikritik

Inspektorat Daerah Dibina(sakan)

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
18/11/2021 05:00
Inspektorat Daerah Dibina(sakan)
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

ADA kepala daerah yang meminta KPK tidak langsung menangkap kalau ada indikasi korupsi, tetapi beri tahu dulu kesalahannya. Kalau sudah diberi tahu, tetapi tidak memperbaiki diri, KPK baru boleh menangkap kepala daerah bersangkutan.

Permintaan kepala daerah itu aneh-aneh saja. Kalau tidak mau ditangkap KPK, jangan melakukan korupsi. Kalau ingin mengetahui kesalahan, cukup bertanya kepada inspektorat daerah. Bukan bertanya kepada KPK.

Pada umumnya kepala daerah yang ditangkap KPK itu berperilaku tengil. Sudah berkali-kali diingatkan inspektorat daerah, tetapi tidak mau mendengar. Pada kasus lain, malah kepala daerah ditangkap KPK bersamasama dengan inspekturnya.

Sejatinya kepala daerah tidak bisa berbuat salah karena ia dilindungi dari luar dan dalam pemerintahan melalui mekanisme pengawasan berlapis-lapis. Dari luar diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari dalam diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Akan tetapi, ini masalahnya, hasil pengawasan itu dianggap angin lalu.

Ada dua lembaga APIP yang mengawasi dari dalam. Pertama, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kedua, inspektorat yang di daerah bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan bupati/wali kota.

Ada 31 jenis kegiatan pengawasan yang dilakukan APIP di daerah. Secara umum dibagi atas empat, yaitu pengawasan rutin, pengawasan atas kegiatan yang menjadi prioritas nasional/ daerah, pengawalan reformasi birokrasi, dan penegakan integritas.

Harus jujur dikatakan bahwa inspektorat di daerah belum bekerja secara sungguh-sungguh. Pada mulanya inspektorat daerah mengeluhkan minimnya kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Atas rekomendasi KPK, PP 18/2018 kemudian diubah menjadi PP 72/2019 dengan penekanan pada penguatan independensi APIP dalam mengawasi perangkat daerah.

Terdapat beberapa poin penguatan independensi APIP dalam PP 72/2019, antara lain penambahan fungsi inspektorat daerah untuk mencegah korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi; penambahan kewenangan bagi APIP dapat melakukan pengawasan berindikasi kerugian daerah tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah.

Roh PP 72/2019 terdapat dalam Pasal 11C. Diatur dalam pasal itu, jika inspektorat daerah menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur daerah provinsi wajib melaporkan kepada menteri.

Kemudian menteri melakukan supervisi kepada inspektorat daerah provinsi dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.

Inspektorat provinsi juga mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Pengawasan itu sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meski sudah ada regulasi yang memperkuat independensi inspektorat daerah, tetap saja ia tidak bisa leluasa. Pangkal soalnya ialah inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekda. Langsung atau tidak langsung, dalam praktiknya, atasan inspektorat ialah sekda.

Dengan demikian, penguatan independensi inspektorat daerah dilakukan setengah hati. Ibaratnya pemerintah memberikan senjata kepada inspektorat daerah, tetapi tangannya masih dirantai dengan bertanggung jawab melalui sekda.

Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan usulan KPK pada 2017, yaitu keberadaan inspektorat menjadi setingkat dengan sekda. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan independensi inspektorat sebagai kunci pengawasan internal di pemerintahan daerah. Pada mulanya pemerintah sudah sepakat dengan KPK. Akan tetapi, kesepakatan itu tidak jadi dituangkan dalam PP 72/2019.

Berdasarkan PP 72/2019, inspektur satu tingkat di bawah sekda. Di provinsi, sekda merupakan jabatan eselon I.b, sedangkan inspektur merupakan jabatan eselon II.a. Sementara di kabupaten/ kota, sekda merupakan jabatan eselon II.a, sedangkan inspektur merupakan jabatan eselon II.b.

Lengkaplah sudah pembelengguan inspektorat daerah karena ia dibina oleh kepala daerah. Peran kepala daerah yang sesungguhnya jabatan politis itu sangat dominan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kepala daerah memegang peran sebagai pembina pegawai di daerah. Praktiknya, inspektorat daerah bukannya dibina, tetapi dibinasakan.



Berita Lainnya
  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

  • Jokowi bukan Nabi

    19/6/2025 05:00

    DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.

  • Wahabi Lingkungan

    18/6/2025 05:00

    SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.

  • Sejarah Zonk

    17/6/2025 05:00

    ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.  

  • Tanah Airku Tambang Nikel

    16/6/2025 05:00

    IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.

  • Keyakinan yang Merapuh

    14/6/2025 05:00

    PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.