Catut

CATUT kini perkara paling hot di negeri ini. Padahal, rasanya cukup lama tukang catut lenyap dari loket stasiun kereta api.

Revolusi manajemen yang dilakukan Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, kini menteri perhubungan, menyebabkan tukang catut hilang dengan sendirinya.

Eh, sekarang malah muncul tukang catut kelas wahid, mencatut Presiden dan Wakil Presiden untuk urusan gemuk banget, perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Beberapa tahun lalu, setelah lama tak naik kereta api jarak jauh, saya kembali ke stasiun guna berkereta api Medan-Rantau Prapat.

Saya kaget atas diri sendiri, pengetahuan saya telah ketinggalan sepur. Pembelian tiket kereta api tidak saja dapat dilakukan melalui online, tetapi juga di kedai Alfamart atau Indomaret. Semua itu mangkus menghapus tukang catut.

Di Stasiun Medan, petugas mencocokkan nama yang tertera di tiket dan kartu identitas saya. Persis seperti penumpang pesawat terbang. Kereta pun berangkat tepat waktu.

Pahamlah saya, telah terjadi revolusi mental akibat revolusi manajemen yang dilakukan Ignasius Jonan. Pantaslah bila Presiden Jokowi mempromosikannya menjadi menteri perhubungan.

Hilangnya tukang catut di stasiun kereta api itu nyaris juga menghapus kata 'catut' dari memori saya. Yang masih bercokol ialah kata 'makelar' karena 'profesi' itu memang masih eksis. Sebutlah makelar tanah.

Sekarang harus ditambahkan yang lebih canggih, makelar perpanjangan kontrak karya pertambangan berimbalkan saham.

Padahal, sebelumnya satu jenis makelar praktis hilang, yaitu makelar kuburan. Itu terjadi di zaman Jokowi-Ahok, selaku Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta.

Revolusi manajemen pemesanan liang lahad dan pemeliharaan makam menyebabkan lahirnya revolusi mental, yaitu warga gampang mendapat kuburan dengan tarif murah.

Namun, kini sontak, ihwal makelar kuburan itu seperti hidup kembali dalam ingatan saya, serentak bersama hidupnya kembali tukang catut.

Bukankah memakelarkan nama dan kekuasaan presiden dan wakil presiden kepada perusahaan asing untuk mendapat kontrak karya dengan imbalan mendapat saham, yang ditengarai dilakukan seorang pemimpin DPR, samalah kiranya dengan perbuatan menyiapkan kuburan bagi Republik ini?

Menurut Editorial Media Indonesia perbuatan itu pelanggaran etika dan martabat superberat. Kiranya dapat disangkakan sebagai perbuatan mengkhianati negara.

Karena itu, tidak usah banyak cingcong, sang makelar/tukang catut itu segera saja dicopot dari jabatannya, juga diberhentikan dari keanggotaan DPR. Malah, jika perlu dipecat saja sebagai warga negara. Habis perkara.

Perbandingannya, tukang catut tiket kereta api dan makelar kuburan, semuanya rakyat kecil. Mereka melakukannya, dalam bahasa sehari-hari, demi menyambung hidup. Bukan untuk menjadikan diri mereka kaya raya seperti mendapat saham PT Freeport Indonesia.

Revolusi macam apakah kiranya bisa melenyapkan tukang catut dan makelar kelas wahid yang dilakukan petinggi Republik?

Jawabnya, revolusi bumi hangus dari seluruh kedudukannya.

Sebaiknya PT Freeport Indonesia angkat bicara, buka-bukaan, langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Siapa saja pejabat negara lainnya yang selama ini menjadi makelar dan mencatut nama presiden-wakil presiden?

Betulkah ada nama lain dalam kedudukan dekat dengan Presiden?

Yang jelas, Menteri ESDM Sudirman Said sepatutnya mendapat bintang jasa revolusi mental.

Demi negara ini merdeka dari korupsi, ia berani membongkar tukang catut/makelar berkedok pejabat negara.

Publik tinggal menunggu kehebatan dan keberanian KPK menindaklanjutinya.