KOTA Batu terempas banjir bandang, Kamis (4/11) lalu. Hujan deras susul-menyusul. Hulu yang gundul membuat air mengalir tanpa hambatan menuju hilir. Warnanya cokelat kehitaman, berpadu padan dengan material batu, pasir, juga ranting, dan pohon yang tumbang.
Jerit tangis dan lelehan air mata menyerta. Kaget, bingung, panik berkelindan di wajah ratusan orang yang jadi korban. Peristiwanya membekaskan derita meski lumpur dan puing-puing reruntuhan sudah dibersihkan. Belasan orang masih hilang. Puluhan rumah roboh. Puluhan kendaraan hanyut terbawa derasnya air yang meluap dari anak Sungai Brantas.
Lebih dari 400 orang yang tinggal di dekat Sungai Brantas di Kota Malang ikut-ikutan mengungsi. Padahal, mereka bukanlah korban langsung. Mereka takut apa yang melanda saudara mereka di Batu tiba-tiba mengenai mereka juga. Sebab, pikir mereka, apa yang terjadi di Batu serbatiba-tiba.
Kata 'tiba-tiba', 'sekonyong-konyong', 'mendadak sontak' kerap dilekatkan dalam setiap bencana. Penabalan kata tersebut pada peristiwa banjir bandang memunculkan persepsi 'tidak ada pemberitahuan sebelumnya sama sekali'. Betulkah demikian?
Jawabannya mungkin ya, tapi bisa juga tidak. Jawaban 'ya' kiranya merujuk pada banyak peristiwa bencana sebelumnya saat pemerintah daerah tidak maksimal menggarap sistem peringatan dini bencana. Jawaban 'tidak' boleh jadi tersedia karena banyak yang mengabaikan peringatan dini bencana. Peringatan dianggap angin lalu. Selalu begitu.
Dalam banyak kasus, kata 'pengabaian' lebih mendominasi. Pada bencana banjir kali ini, misalnya. Sudah lebih dari sebulan yang lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah mewanti-wanti bakal datangnya La Nina. Badai tersebut amat berdampak pada meningkatnya curah hujan dan memicu terjadinya bencana hidrometeorologis.
Apalagi, peningkatan curah hujannya bisa sampai 70% lebih banyak daripada biasanya. Selain itu, bulan lalu pula, BMKG sudah mengingatkan bahwa durasi La Nina bisa berlangsung hingga Februari tahun depan. Artinya, dari segi dampak ataupun waktu, sudah disampaikan jauh-jauh hari.
BMKG juga sudah mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun peta jalan mitigasi. Apalagi, belajar dari sejarah dampak La Lina tahun lalu, kesiapsiagaan ketika itu menjadi persoalan. Lebih-lebih, bencana datang berbarengan dengan melonjaknya wabah covid-19.
Intinya, alarm sedia payung sebelum hujan sudah sejak dini dibunyikan. Bertalu-talu, malah. Namun, begitu hujan deras benar-benar turun terus-menerus, banyak yang masih sibuk mencari payung. Malah, masih banyak pemda yang tidak punya cukup uang untuk 'membeli' payung.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana masih jadi barang mahal. Dari waktu ke waktu, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana masih menjadi rencana mahal yang patut untuk dikesampingkan. Saya menjadi ingat keluhan mantan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho (almarhum) tiga tahun lalu. Dalam sebuah konferensi pers ia menyeru agar pemda mengalokasikan dana untuk BPBD dengan jumlah yang memadai.
Seharusnya, kata dia, pemda mengalokasikan dana untuk BPBD 1% dari APBD. Namun, faktanya, rata-rata hanya 0,02%. Dana itu digunakan untuk mitigasi prabencana, tanggap darurat, dan penanganan prabencana. Jelang pemilu, dana yang sudah cekak itu pun masih kerap kali dipangkas lagi.
Benar belaka bahwa kita punya kesetiakawanan sosial yang tetap teruji di tengah bencana yang datang bertubi-tubi. Modal solidaritas sosial kita masih amat tebal. Setiap rintihan menggumpal menjadi lonceng simpati yang gemanya mengetuk solidaritas kemanusiaan ke seantero negeri.
Namun, apa iya, kita hanya mengandalkan empati terus-menerus, sembari menunggu panggilan korban berjatuhan tiap tahun? La Nina menggugah kita untuk menolak menyerah. La Nina, lagi-lagi ialah peringatan bagi Republik ini, ya rakyatnya ya elitenya, untuk lebih serius dan fokus memproduksi kehandalan sistem peringatan dini dan kecepatan mitigasi, termasuk peringatan agar kita tidak terus-terusan bebal lagi. *
