Senin 27 September 2021, 05:00 WIB

Andi Merya Lobi sampai Senayan

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial
Andi Merya Lobi sampai Senayan

MI/Ebet
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group.

PEMEKARAN daerah menguntungkan elite lokal dan rakyat buntung. Contohnya Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Sejak dimekarkan delapan tahun lalu, rakyatnya berkubang dalam kemiskinan, tapi bupatinya, Andi Merya Nur, memperkaya diri sendiri dengan korupsi.

Hasil penelitian Syahrial Darmawan pada 2014 menunjukkan bahwa pembentukan Kabupaten Kolaka Timur pada 2013 hanya untuk kepentingan elite dan institusi politik. Kepentingan elite Partai Golkar dan PAN yang ingin merusak dominasi PPP. Pemekaran dilakukan tanpa rekomendasi bupati kabupaten induk, Kolaka.

Andi Merya Nur memang berniat menurunkan angka kemiskinan dari 13,17% menjadi 12,80% dan angka pengangguran terbuka dari 3,25% menjadi 2,95%. Niat mulia itu belum sempat direalisasikan, ia keburu ditangkap KPK pada Selasa (21/9).

Merya hanya 99 hari menjabat Bupati Kolaka Timur. Ia dilantik menjadi bupati pada 14 Juni. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, saat melantik Merya, mengaku bangga dan bahagia karena Merya menjadi perempuan bupati pertama di Sultra.

Sebelum menjadi bupati, Merya menjabat sebagai Wakil Bupati Koltim selama 108 hari. Ia berpasangan dengan Samsul Bahri Madjid memenangi Pilkada Koltim 2020. Mereka didukung Demokrat, Gerindra, PAN, dan PDIP.

Pasangan itu dilantik menjadi kepala daerah pada 26 Februari. Akan tetapi, baru 21 hari menjadi Bupati Koltim, Samsul Bahri Madjid meninggal dunia seusai mengikuti pertandingan sepak bola.

Selama lima tahun sebelumnya, Merya ialah Wakil Bupati Koltim mendampingi Bupati Tony Herbiansah. Saat memasuki Pilkada 2020, keduanya berpisah jalan dan menjadi lawan. Tony yang berpasangan dengan Baharuddin kalah pilkada.

Dugaan korupsi yang dilakukan Merya, menurut KPK, bermula antara Maret (saat itu ia masih menjabat pelaksana tugas bupati) dan Agustus 2021.

Awalnya, Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah menyusun proposal dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi serta dana siap pakai. Keduanya bertandang ke Kantor BNPB dan bertemu langsung Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito pada 11 September.

Sebelum mendatangi BNPB, diberitakan portal kolakatimurkab.go.id pada 3 September, Merya bertamu ke ruang kerja anggota DPR dari Fraksi Gerindra HM Husni pada 30 Agustus. Husni anggota DPR dari daerah pemilihan Sumut I.

Di bawah judul berita Komisi Delapan DPR RI Respon Usulan Kebencanaan Pemda Koltim terdapat foto diri Merya dan Husni. Keduanya memegang proposal. Dalam isi berita disebutkan bahwa Husni menyampaikan jika pertemuan ini terkait pembahasan penyerapan aspirasi masalah kebencanaan di Koltim.

Husni berjanji mengupayakan dengan menyampaikan data berkas secara komunikasi langsung kepada mitra kerja BNPB, atas permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan, antara lain perahu karet, pelampung, peralatan penanggulangan bencana, logistik, dan lain-lain, apalagi sudah empat tahun, pengajuan tersebut belum direspons.

Kabupaten Kolaka Timur, menurut data BNPB 2020, berada pada tingkat risiko bencana paling rendah dari 11 kabupaten di Sulawesi Tenggara. Koltim mendapat skor 127,4 dengan kelas risiko sedang. Tertinggi dipegang Kabupaten Baubau dengan skor 194,8.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD. Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan dana bantuan kepada pemerintah provinsi melalui APBD provinsi.

“Dalam hal pemerintah provinsi tidak mampu untuk memberikan bantuan, usulan dana bantuan pemerintah kabupaten/kota dapat diteruskan kepada pemerintah melalui BNPB dengan menyertakan rekomendasi gubernur,” bunyi Pasal 5 huruf d.

Belum ada penjelasan resmi apakah pengajuan dana hibah Pemkab Koltim mengikuti prosedur yang ada. Yang pasti, Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB, yaitu hibah rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp26,9 miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp12,1 miliar.

Setelah mendapatkan dana hibah bencana, Merya dan Anzarullah bermufakat proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB nantinya dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaan Anzarullah dan Merya mendapatkan imbalan 30%. Sungguh ironis, bencana telah dijadikan sebagai ladang korupsi.

Baca Juga

MI/Ebet

Peramah yang Marah-Marah

👤Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 05:00 WIB
INDONESIA itu bangsa peramah, bukan pemarah. Rakyat dan pemimpinnya suka ramah-tamah serta ogah...
MI/Ebet

Orang Dalam KPK

👤Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Group 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 05:00 WIB
KPK piawai melakukan operasi tangkap tangan. Mampukah KPK menangkap tangan terhadap diri...
MI/Ebet

Bui Pikiran Saiful Mahdi

👤Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group 🕔Kamis 14 Oktober 2021, 05:00 WIB
HARI ini, 42 hari sudah Saiful Mahdi mendekam dalam penjara. Sisa masa tahanan dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh itu...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Risma Marah dan Gaya Kepemimpinan Lokal

ika melihat cara Risma marah di Gorontalo, hal itu tidak terlalu pas dengan norma, etika, dan kebiasaan di masyarakat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya